Bantenraya.co.id-Sebanyak 126 rumah sakit (RS) di Provinsi Banten siap menangani calon legislatif (caleg) yang mengalami depresi atau gangguan mental (stres) akibat gagal terpilih.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Kesehatan Provinsi Banten menyatakan, seluruh rumah sakit di Provinsi Banten yang berjumlah 126, memiliki tenaga psikiater dalam hal ini dokter spesialis jiwa.
Dokter spesialis jiwa tersebut siap melayani pasien gangguan jiwa, termasuk bila ada caleg stres.
Seperti diketahui, fenomena caleg stres biasa muncul kepada caleg yang gagal dalam pencalonannya. Mereka yang tidak siap dengan kekalahan akan terganggu secara mental.
Dinkes Banten Berhasil Tangani Kasus Mpox di Tangerang Selatan
Kepala Dinkes Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, jumlah pasien gangguan jiwa setiap tahunnya kerap meningkat.
Pasien gangguan jiwa yang rawat inap dan rawat jalan, bisa dilakukan di 126 rumah sakit yang ada di Provinsi Banten.
Oleh karena itu, pihaknya saat ini menyiapkan 126 rumah sakit yang ada di Provinsi Banten untuk bisa melayani pasien gangguan jiwa, baik rawat jalan maupun rawat inap.
“Kita tahu bahwa ke depan akan lebih banyak (pasien gangguan jiwa) mengingat berdasarkan potensi yang ada, tingkat masalah kesehatan jiwa dari tahun ke tahun meningkat,” kata Ati, Minggu (17 Desember 2023).
Gandeng KBS dan KSI, Jurnalis Parlemen Cilegon Gelar Pelatihan Jurnalistik di SMK YPWKS Cilegon
Meski demikian, sampai saat ini 126 rumah sakit belum bisa melayani pasien dengan gangguan jiwa akut.
Pasien dengan gangguan jiwa akut yang dimaksud Ati, misalkan mereka yang tidak bisa mengendalikan diri atau ngamuk-ngamuk.
Menurutnya, jika gangguan jiwanya akut pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Grogol, sehingga bisa dirujuk ke rumah sakit tersebut.
Ati mengatakan, untuk penanganan jangka panjang pasien gangguan jiwa tersebut saat ini Pemprov Banten telah berencana membangun rumah sakit jiwa.
Kebutuhan Beras di Kota Serang Sebanyak 300 Ton
Dia berharap pembangunan sakit jiwa di Provinsi Banten bisa dilakukan setidaknya pada tahun 2025 yang akan datang.
“Tentu harapannya kita bisa membangun rumah sakit jiwa di provinsi karena belum ada di Provinsi Banten. 2025 itu mah harus,” kata Ati.
Dihubungi terpisah, Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Provinsi Banten Syaeful Bahri mengatakan,
potensi adanya caleg yang akan mengalami depresi atau stres sangat mungkin terjadi karena persaingan antar caleg pada Pemilu 2024 saat ini berlangsung lebih ketat dibandingkan dengan pemilu 10 tahun sebelumnya.
Wakil Ketua II DPRD Kota Cilegon Nurotul Uyun Sampaikan Pentingnya Menyalurkan Hak Pilih
Bila pada pemilu sebelumnya, biasanya caleg potensial hanya ada dua orang yaitu yang ada di nomor urut 1 dan 2, sedangkan sisanya adalah penggembira.
Namun pada Pemilu 2024 saat ini caleg yang mengisi daftar pemilihan tetap mayoritas adalah caleg potensial,
sehingga persaingan antar caleg di partai sendiri berlangsung sengit apalagi dengan caleg di partai lain.
“Maka, misalnya caleg nomor satu yang potensial tapi tidak jadi, maka bisa jadi depresi,” ujarnya.
Ratusan Warga dan ASN Lepas Syafrudin Purna Tugas Jadi Walikota Serang
Apalagi, kata Syaeful, bila caleg yang bersangkutan sudah menghabiskan banyak uang, sudah didukung oleh masyarakat sekitar yang mengenalnya, dan apalagi sudah menggadaikan atau menjual aset yang dia miliki.
Sehingga faktor-faktor itu bisa menjadi sesuatu yang bisa menekan mental dari caleg tersebut ketika kalah di Pemilu 2024.
“Apalagi untuk caleg DPRD Provinsi Banten sekurang-kurangnya menghabiskan di atas setengah miliar rupiah,” katanya.
Karena itu Syaeful mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten yang telah menyiapkan rumah sakit untuk caleg yang stres.
Prabowo Berkunjung Ke Miftahul Huda, Ini Kata Uu Ruzhanul Ulum
Dia menyarankan ada baiknya bagi Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk berkomunikasi dengan penyelenggara pemilu maupun partai politik, untuk menyampaikan terkait dengan fasilitas layanan kesehatan jiwa tersebut.
“Kalau bisa ada hotline-nya yang disampaikan ke KPU atau partai politik sehingga kalau ada caleg yang depresi bisa langsung ditangani,” katanya. (tohir)
