SERANG, BANTEN RAYA – Suara Golkar di Provinsi Banten melejit versi quick count atau hitung cepat lembaga survei dengan menempati urutan pertama. Lembaga survei Indikator Indonesia melansir suara Golkar di Provinsi Banten ada di posisi paling atas dengan 16,50 persen, disusul PDI Perjuangan dengan 12,9 persen.

Partai Gerindra yang pada Pemilu 2019 mendapatkan suara teratas harus geser ke urutan ketiga dengan jumlah suara sebanyak 10,83 persen. Lalu PKS meraih 10,22 persen, dan PKB 10,00 persen. Selanjutnya, ada Partai Nasdem dengan 9,63 persen, Demokrat 9,27 persen, PAN 9,23 persen suara, PPP 4,26 persen.

Partai yang mendapatkan suara di bawah 4 persen di Banten antara lain PSI 2,73 persen, Perindo 1,22 persen, Gelora 1,19 persen, Partai Buruh 1,11 persen, Partai Ummat 0,77 persen. Kemudian PBB 0,61 persen, Garuda 0,36 persen, dan PKN 0,25 persen.

Selain Indikator, hitung cepat LSI Denny JA juga menempatkan Golkar di urutan pertama dalam perebutan suara di Banten dengan 16,90 persen, disusul PDI Perjuangan 13,26 persen, dan Gerindra 12,03 persen. Kemudian ada PKS 10,51 persen, PKB 9,49 persen, Nasdem 8,76 persen, Demokrat 6,32 persen, PAN 5,97 persen.

Meski demikian, hitung cepat Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan data berbeda. SMRC melansir posisi pertama ditempati oleh PDI Perjuangan dengan 14,79 persen, disusul Golkar 13,45 persen, dan Gerindra 10,16 persen. Selain itu ada PKS 10,01 persen, PKB 9,90 persen, PAN 9,24 persen, Demokrat 8,82 persen, serta Nasdem 8,27 persen.

Konstelasi suara di Pemilu 2024 cukup jauh berbeda jika dibandingkan dengan hasil Pemilu lima tahun sebelumnya. Di Pemilu 2019 lalu, Gerindra merupakan partai dengan suara terbanyak di Banten dengan 15,52 persen suara, disusul PDIP 14,8 persen, Golkar 12,65 persen, PKS 11,23 persen, Demokrat 9,1 persen, PKB 7,8 persen. Kemudian ada PAN 5,8 persen, PPP 5,8 persen, Nasdem 4,76 persen, PSI 2,5 persen, Perindo 2,31 persen.

Artinya suara PKB yang tadinya ada di urutan enam, dan Nasdem yang berada di urutan sembilan, merangsek naik masuk ke urutan lima dan urutan enam. Demokrat, PAN dan PPP harus puas turun peringkat. Bahkan PPP di sejumlah hitung cepat lembaga survei tak masuk dalam electoral treshold atau di bawah 4 persen.

Jika suara Golkar versi hitung resmi KPU tetap berada di posisi teratas di Provinsi Banten, maka Golkar akan berhak menempati Ketua DPRD Banten sebagai syarat posisi ketua DPRD dipegang oleh partai dengan suara terbanyak.

Sejumlah kandidat Ketua DPRD yang bisa diperhitungkan antara lain Fahmi Hakim yang sementara mendapatkan 62.000 suara hingga pukul 18.00 WIB, kemarin. Fahmi hampir pasti memecahkan rekor suara terbanyak calon anggota DPRD Provinsi Banten. Di Pemilu 2019 sebelumnya, Fahmi mendapatkan 57.644 suara dan menempati jabatan Wakil Ketua DPRD.

“Terima kasih kepada masyarakat, para tokoh ulama atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Suara yang diraih ini adalah amanah serta perjuangan masyarakat yang harus ditunaikan,” kata Fahmi kepada Banten Raya.

Fahmi sendiri tak mau berandai-andai saat ditanya mengenai kansnya menjadi ketua DPRD. “Kalau kami sekarang sedang fokus mengawal suara hingga proses rekapitulasi selesai. Mudah-mudahan semua berjalan lancar,” kata Fahmi.

Ketua Partai Gerindra Provinsi Banten Andra Soni mengaku belum mengetahui informasi tentang hasil hitung cepat yang menunjukkan penurunan suara Gerindra untuk DPRD Provinsi Banten. Karena itu, dia belum bisa berkomentar banyak tentang itu. “Saya belum udpate (soal itu),” ujar Andra via sambungan ponsel.

Andra mengaku saat ini dia sedang sibuk merekapitulasi data dari formulir C1 plano yang merupakan dokumen perolehan suara di tingkat TPS.

Terpisah, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten Asep Rahmatulloh saat dikonfirmasi mengatakan, PDI Perjuangan sesungguhnya memiliki mimpi mengembalikan lagi suara PDI Perjuangan sehingga menjadi partai pemenang seperti pada Pemilu 2014. Saat itu, PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak dan Asep Rahmatullah menjadi Ketua DPRD Provinsi Banten.
“Semula kami ingin bagaimana mengembalikan suara PDIP seperti tahun 2019,” ujar Asep.

Namun sayang mimpi itu sepertinya harus tertunda. Bila hasil hitung cepat ini sesuai dengan hasil real count yang dilakukan KPU, maka PDI Perjuangan Provinsi Banten harus puas dengan posisi kedua yang membuat partai ini stagnan dalam persolehan kursi pimpinan di DPRD Banten.

Meski demikian, Asep mengaku bersyukur karena meskipun PDI Perjuangan belum bisa mengambil kursi nomor satu, tetapi setidaknya bisa mempertahankan posisi yang ada. Apa yang sudah dilakukan oleh jajaran PDI Perjuangan Provinsi Banten pada Pemilu 2024 ini menurutnya sudah sesuai dengan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Tadinya mengejar 20 persen, tapi kalau pun masih urutan kedua, ya itu karena ada pengaruh,” katanya tanpa menjelaskan pengaruh yang dimaksud. “Kalau Pemilu 2019 kan ada pengaruh politik identitas,” tambah Asep.

Sementara itu, Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) DPW PKS Provinsi Banten Najib Hamas mengatakan, dia menghargai hasil survei sejumlah lembaga, termasuk yang menempatkan PKS di urutan keempat. Meski demikian, dia mengatakan, PKS memiliki form C1 di semua TPS sehingga memiliki data pembanding perolehan suara parpol maupun caleg.

“Kita menghargai lembaga yang sudah mempublikasikan, ada yang menempatkan yang pertama, kedua, ketiga. Itu bagian dari wujud kecintaan masyarakat pada PKS,” ujar Najib.

Dari data yang sampai saat ini masih dihitung, PKS masih tetap yakin akan bisa masuk ke dalam dua besar partai di legislatife. Hal itu didasari karena semua unsur , baik struktur partai, caleg, kader, berjalan sesuai instruksi pusat.

“Sejauh ini dengan fenomena di lapangan masih mengindikasikan kedua besar,” kata Najib.

Najib mengungkapkan, PKS memiliki saksi di semua TPS yang ada di Provinsi Banten. Bahkan PKS punya Divisi Tabulasi yang bekerja menginput data dari TPS, yang bekerja sejak semalam.

Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik dari Lembaga Kajian Politik Nasional Adib Miftahul mengatakan, hasil pilpres yang tidak sejalan dengan hasil pileg sebagaimana tergambar dalam hasil quick count, semakin menguatkan tesis bahwa Pileg dan Pilpres adalah dua hal yang berbeda.

Menurutnya, orang yang memilih capres Anies atau Prabowo atau Ganjar tidak serta merta akan memilih partai politik pengusung ketiga capres tersebut. Karena itu, perolehan suara Prabowo yang menang di Banten tidak diikuti dengan kemenangan Partai Gerindra di Banten.

“Pilpres itu orang lebih melihat figur. Anies, ya Anies aja. Prabowo atau Ganjar gitu kan? Tetapi (untuk pilihan) partai, dia bisa tidak memilih Gerindra,” kata Adib.

Sebab bila perolehan suara Pileg dan Pilpres linier, maka seharusnya Partai Gerindra yang mendapatkan suara paling tinggi. Tetapi nyatanya yang terjadi malah Partai Golkar yang memiliki suara lebih banyak. Karena itu pada kasus Banten ini dia melihat tidak ada efek ekor jas yang terjadi. “Tidak ada efek ekor jas. Kalau pun ada efek ekor jas, tidak naik secara signifikan,” katanya.

Adib juga melihat kemenangan Partai Golkar ini menunjukkan keberhasilan Partai Golkar di Pemilu 2024. Hal ini juga menunjukkan mesin Golkar efektif bekerja secara baik.

Kemenangan Partai Golkar ini menurut Adib, juga sebagai simbol lahirnya kembali dinasti Ratu Atut. Ini menunjukkan keberhasilan klan dinasti Atut dalam memelihara jaringan dan menaruh orang yang tepat sebagai calon anggota legislatif.

“Ini yang saya maksud dinasti Ratu Atut reborn. Resistornya adalah Airin, tokoh muda yang masuk pada elite nasional,” kata Adib.**