SERANG, BANTEN RAYA- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu mengkritisi Provinsi Banten yang pada 4 Oktober 2022 ini berusia 22 tahun. Para mahasiswa menilai, masih banyak masalah di Banten yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah. Ini juga yang menjadi penyebab warga Banten tidak bahagia seperti hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021.
Koordinator Umum BEM Banten Bersatu Haykal Afdal Dzikri mengatakan, tujuan awal pendirian Provinsi Banten adalah karena masyarakat Banten saat itu masih banyak tertinggal oleh daerah lain. Namun, setelah 22 tahun Provinsi Banten berdiri, ternyata masih banyak hal yang tidak bisa ditangani pemerintah.
“Padahal adalah tugas dan fungsi pemerintah menyejahterakan masyarakat Banten,” kata Haykal, Senin (3/10/2022).
Haykal mengungkapkan, ada beberapa persoalan di Banten yang belum diselesaikan secara tuntas oleh Pemprov Banten. Sejumlah persoalan itu di antaranya pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan reformasi birokrasi. Dalam bidang pendidikan, angka putus sekolah di Banten masih tinggi dan angka minat pendidikan pun juga rendah. Angka pengangguran di Provinsi Banten juga belum ada penurunan secara signifikan.
“Inovasi Pemerintah Provinsi Banten acap kali tidak tepat sasaran dan kurang menyentuh masyarakat Banten,” ujarnya.
Pengawasan Pemprov Banten terhadap tambang ilegal dan limbah industri juga dipertanyakan. Padahal, aktivitas tambang ilegal berdampak signifikan pada masyarakat adat. “Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam menyejahterakan masyarakatnya,” katanya.
Sekretaris Umum BEM Banten Bersatu Zidan Nugraha mengatakan, atas banyaknya masalah yang ada di Provinsi Banten ini maka BEM Banten Bersatu mendesak agar Pemerintah Provinsi Banten membenahi masalah-masalah tersebut. Masalah-masalah itu akan menjadi bahan evaluasi mahasiswa saat aksi HUT Banten nanti.
“Kami BEM Banten Bersatu menyatakan akan turun ke jalan dalam waktu dekat untuk merayakan Hari Ulang Tahun Provinsi Banten dengan sangat meriah,” kata Zidan.
Seperti diketahui, jumlah pengangguran di Banten juga masih tertinggi karena berada di urutan ketiga di tingkat nasional meski sempat menurun dari periode sebelumnya. Merujuk data, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten pada Agustus 2022 mencapai 8,98 persen. Angka TPT ini turun dari yang sebelumnya pada tahun 2021 angka TPT mencapai 10,64 persen.
Meski turun beberapa digit, namun nyatanya pengangguran di Banten masih tetap tertinggi ketiga di Indonesia setelah Riau dan Jawa Barat. Sehingga, di usia Provinsi Banten yang ke-22, pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah yang mesti segera diselesaikan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Septo Kalnadi mengakui pengangguran di Banten masih tinggi. Ada banyak faktor yang menyebabkan angka pengangguran di Banten tinggi dan tidak hanya berkaitan dengan disnakertrans. Meski demikian, pihaknya sudah melakukan sejumlah terobosan program kerja guna mengurangi jumlah pengangguran.
Sebenarnya sudah banyak yang dilakukan Pemprov Banten guna mengatasi masalah pengangguran. Salah satunya adalah dengan memfasilitasi perusahaan dengan pekerja. Bentuknya berupa bursa kerja, pasar kerja online, dan bursa kerja khusus.
Septo mengatakan, ada banyak penyebab mengapa pengangguran masih tinggi di Banten. Salah satunya adalah karena lulusan SMK yang ada saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Akibatnya, lulusan SMK banyak yang nganggur karena tidak terserap dunia kerja.
Untuk itu, butuh peninjauan kembali jurusan di SMK yang ada di Banten agar dapat bisa klop dengan kebutuhan dunia kerja. Namun, hal ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh disnakertrans melainkan harus dengan peran serta dari OPD lain.
Faktor lain, karena warga dari daerah Banten banyak yang mencari kerja di Banten. Sehingga, jumlah lowongan kerja semakin terbatas. Sementara jumlah pencari kerja (pencaker) sangat banyak. “Jumlah lowongan kerja dan jumlah pencaker saat ini masih belum seimbang,” kata Septo.
Karena jumlah lowongan kerja terbatas dan jurusan SMK belum sesuai yang diharapkan dunia kerja, maka disnakertrans dalam setiap program pelatihan yang dibuat menekankan pada entrepreneurship. Dengan misi ini, maka setiap warga yang ikut pelatihan diharapkan dapat membuka usaha bukan menanti lowongan kerja.
Pada tahun ini, pelatihan yang dibuat disnakertrans adalah pelatihan sablon manual, merajut, dan make up dasar. Tidak hanya dilatih sehingga memiliki keahlian, mereka yang sudah dilatih juga didorog agar berwirausaha. Sebab peluang mendapatkan income sebenarnya lebih besar di wirausaha ketimbang menjadi pekerja.
Septo mengungkapkan, tahun depan, pihaknya merancang pelatihan yang juga diarahkan agar peserta pelatihan menjadi wirausaha dengan kemampuan mereka. Karena itu, tahun depan pelatihan yang akan dilakukan adalah content creator dan barista.
Content creator dan barista menurutnya memiliki pangsa pasar yang cukup menjanjikan saat ini. Perkembagan dunia digital akan membutuhkan banyak pelaku content creator. Sementara semakin tingginya apresiasi masyarakat pada kopi menjadi ladang usaha yang terbuka. “Kami ingin ada barista di setiap kecamatan atau bila mungkin di setiap desa,” ujarnya.
Septo mengatakan, dia mengaku tidak sedikit juga mereka yang sudah dilatih skil berguguran di tengah jalan. Meski demikian, dari sekian banyak yang dilaih dia yakin akan ada yang tetap bertahan.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, ada beberapa faktor mengapa pengangguran di Banten masih tinggi, salah satunya adalah tidak sinkronnya antara kompetensi keahlian yang dimiliki warga Banten dengan lapangan kerja yang ada. Ini misalnya bisa dilihat dari jurusan SMK yang sudah tidak relevan dengan perkembangan saat ini.
Meski demikian, dia mengklaim, Pemprov Banten berusaha agar jurang antara kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja itu hilang. “Itu bagian yang terus kita dekatkan,” katanya.
Al Muktabar juga melihat Banten sebagai daerah industri di mana banyak peluang usaha dan pekerjaan di perusahaan menjadi tujuan warga dari provinsi lain untuk datang. Meski demikian, mereka tidak bisa disalahkan karena mendapatkan pekerjaan adalah hak setiap orang.
“Banten adalah tujuan saudara-saudara kita seindonesia mencari peruntungan di sini,” katanya.
Menurut Al, masalah pengangguran tidak bisa dilakukan sendiri melainkan harus bersama-sama, tidak hanya pemerintah meainkan juga masyarakat.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten Dede Rohana Putra meminta agar dinas tenaga kerja, baik di kabupaten kota dan provinis membuka lebar informasi soal lowongan kerja ke masyarakat luas. Ini dilakukan agar masyarakat yang masih nganggur terinformasikan akan adanya lowongan kerja tersebut.
Politisi PAN ini mengatakan, perlu ada pembentukan pusat-pusat keahlian seperti yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian RI agar pelajar atau mahasiswa yang ada setelah lulus langsung bisa diserap dunia kerja. Kementerian Perindustrian RI, misalnya, membuka kelas perguruan tinggi khusus Petro Chemical di Anyer. Lulusan dari perguruan tinggi ini akan langsung bekerja di Petro Chemical. Begitu juga lembaga pendidikan yang didirikan Kementerian Perindustrian RI di Bogor, lulusannya langsung ditempatkan di tempat kerja.
“Kita ingin perbanyak itu,” katanya.
Dede menyatakan, SMK semestinya disesuaikan dengan potensi daerah. Karena itu, dia mendorong SMK di Banten disesuaikan dengan potensi lapangan pekerjaan yang ada di wilayah Banten. Misalkan pelayaran, kimia, dan sebagainya. (tohir)
