SERANG, BANTEN RAYA- Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin mencak-mencak di acara sosialisasi dan peluncuran aplikasi pinjam antar buku (pintar buku), di hotel Wisata Baru, Kota Serang, Selasa (22/11/2022).
Subadri naik pitam setelah mendapat laporan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp1,7 miliar dipangkas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Serang.
“Tadi saya kepancing (emosi) karena laporan bahwa perpustakaan kok segini lagi mepetnya. Masih juga didelete,” kata Subadri.
Menurut Subadri, bila anggaran sebesar Rp1,7 miliar untuk DPK Kota Serang tahun 2023 dihapus, maka dipastikan kegiatan DPK untuk tahun depan tidak berjalan.
“Nggak bisa. Artinya kalau Rp1,7 miliar itu udah nggak ada. Yang ada cuma gaji dengan honor. Selain itu enggak ada. Mereka mau kayak gimana. Tapi kalau untuk hal sosialisasi, di perpustakaan ini ada dua bidang. Ada perpustakaan dan kearsipan. Dua-duanya sudah nggak ada lagi dalam rangka mau pojok baca segala macam. Yang ada cuma gaji sama honor,” terangnya.
Meski anggaran Rp1,7 miliar didelete, Subadri mengaku tetap berpikiran positif dengan keputusan tersebut.
Subadri beranggapan mungkin penghapusan anggaran Rp1,7 miliar, karena ada hal yang lebih penting.
“Tapi kita masih positif aja. Kali aja masih ada, tapi tadi saya diperintahkan pak wali suruh ke sana (TAPD),” katanya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Serang Tubagus Urip Henus Surawardhana mengatakan, dengan dihapusnya anggaran Rp1,7 miliar, maka DPK tahun depan tidak bisa menjalani program.
“Jadi saya sebagai kepala dinas yang baru kaget dengan anggaran ada pemotongan Rp1,7 miliar dengan dalih apapun, karena ini persoalannya sudah dibahas di Banang. Pak Mad Buang aja anggota Banang. ketika saya laporin dia terkaget-kaget. Artinya dia sendiri nggak tahu ini ada apa,” katanya.
Urip pun mengaku legawa dan tetap berfikir positif dengan penghapusan Rp1,7 miliar itu. Ia beranggapan mungkin penghapusan anggaran Rp1,7 miliar, karena ada hal yang lebih urgen.
“Tapi saya sesuai dengan prinsip Pak Wakil, dan saya juga mantan sekda, maka kita tetap positif thinking aja. Mungkin ada hal-hal yang lebih urgen. Tapi saya mencoba nanti setelah dari sini saya menghadap kalau memang bisa jangan segitu. Syukur-syukur Rp1,7 miliarnya enggak jadi kemudian ditambahin. Jadi kita coba komunikasi,” katanya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Serang Mad Buang mengatakan, banyak pojok baca di Kota Serang yang kurang berfungsi.
Ia berharap melalui program ini minat baca masyarakat akan lebih meningkat
“Saya berharap kedepan kaitan anggaran pun kami tidak akan menyerah,” katanya.
Menanggapi hal itu, Ketua TAPD Kota Serang yang juga Sekretaris Daerah Kota Serang Nanang Saefudin mengatakan, anggaran sebesar Rp 1,7 miliar DPK Kota Serang bukan dipotong, melainkan dirasionalisasi.
“Bukan dipoting tapi dirasionalisasi. Sudah kita tambahkan lagi, giat perpus tetap berjalan. Karena ada penerimaan P3K sekitar 1.500 orang, dan yang harus kita siapkan Rp61 milaran, makanya dirasionalisasi,” jelas Nanang. (harir)
