BANTENRAYA.CO.ID – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon menargetkan partisipasi politik pada Pemilu serentak 2024 naik 20 persen.
Badan Kesbangpol Kota Cilegon saat ini sedang menggenjot sosialisasi Pemilu serentak 2024 untuk memenuhi target yang dicanangkan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesbangpol Kota Cilegon Sri Widayati mengatakan, Pemilu serentak 2024 akan berlangsung Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Gubernur maupun Bupati atau Walikota.
” 14 Februari 2024 akan berlangsung Pileg dan Pilpres. 27 November 2024 akan berlangsung Pilkada baik pemilihan Gubernur maupun Walikota,” kata Sri, Rabu (1/3).
Dikatakan Sri, pada periode sebelumnya, Pileg dan Pilpres digelar pada 2019 dan Pilkada 2020.
”Tahun 2019 partisipasi pada Pileg dan Pilpres 90,70 persen dan Pilkada 2020 77,11 persen. 2024 tentu kita punya target, Pileg, Pilpres dan Pilkada naik 20 persen,” kata Sri.
Dikatakan Sri, guna mencapai target yang dicanangkan, pihaknya terus melakukan sosialisasi.
Bahkan, pihaknya juga melakukan audisi Duta Politik yang akan membantu melakukan sosialisasi Pemilu serentak 2024.
”Kesbangpol melaksanakan sosialisasi Pemilu 2024. Kami sedang melaksanakan pemilihan Duta Politik, akan membantu menyosialisasikan Pemilu 2024, sekuat tenaga kami partisipasi meningkat, Duta Politik bisa melakukan sosialisasi ke pemilih pemula, ke sekolah-sekolah,” kata Sri.
Duta politik, kata Sri, saat ini memasuki 10 besar. Grand final Duta Politik untuk menentukan pemenang juara 1, 2, dan 3.
”Meski juara 1, 2 dan 3. Tetap 10 orang Duta Politik ini membantu kita untuk sosialisasi Pemilu serentak 2024,” tuturnya.
Sri juga masih meramu formula dan bekerjasama dengan penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon untuk meningkatkan partisipasi politik.
Pihaknya mancari solusi agar para pekerja pabrik yang tidak bisa libur saat hari pncoblosan agar disediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di sekitar industri.
”Tapi itu nanti coba kitsa sampaikan ke KPU, atau ada yang TPS mobile. Kalau orang industri kan ada yang tidak meninggalkan plant begitu saja,” ujarnya.
Adanya golongan putih (golput), kata Sri, karena ketidaktahuan warga masyarakat, Namun, bukan karena masyarakat apatis.
”Mungkin karena ketidaktahuan mereka, mungkin sosialisasi tidak sampai masyarakat-masyarakat yang jauh dari pusat kota, jadi banyak faktor yang membuat masyarakat masih kurang partisipasinya,” katanya.
Sri juga akan mengaktifkan aplikasi Sistem Penanganan Konflik untuk melakukan pemetaan kerawanan konflik. Sistem aplikasi digital tersebut dibantu staf di kelurahan.
”Kita mulai aktifkan Simplik (Sistem Penanganan Konflik). Kita akan undang semua Kasi Trantibum di kelurahan untuk memetakan kerawanan konflik,” ujarnya.
Sri menerangkan, Pemkot Cilegon pada 2023 ini juga telah menganggarkan alokasi dana cadangan Pilkada 2024 sebesar Rp 10 miliar, Kekurangan sekitar Rp 22 miliar dianggarkan pada 2024.
”Usulannya 32 miliar, itu untuk semuanya ya, KPU dan Bawaslu, sisanya di APBD tahun depan,” katanya.*
