BPR dan BPD Kalah Saing Dengan Pinjol
Bantenraya.co.id– Sebanyak 1,4 juta warga Banten terlilit utang pinjol (pinjaman online) pada sejumlah perusahaan teknologi finansial atau tekfil.
Data OJK Mei 2023 mencatat, jumlah pinjaman online warga Banten mencapai Rp4,5 triliun. Utang pinjol warga Banten berada di posisi empat tertinggi setelah Jawa Barat, Jakarta, dan Jawa Timur.
Meski menuai kontoversi, namun fenomena kehadiran pinjol yang merajalela ini nyatanya mampu mengalahkan persaingan perebutan nasabah pinjaman dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ada di daerah.
Berdasarkan data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sampai Juni 2023 terdapat sebanyak 1.584 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), terdiri dari 1.413 BPR konvensional (89 persen) dan 171 BPR Syariah (11 persen).
Jalan Sepanjang 495.33 Kilometer di Pandeglang Dalam Kondisi Mantap
Data tersebut menunjukkan penurunan jumlah BPR dibandingkan Januari 2023 sebanyak 1.606 BPR terdiri dari 1.437 BPR konvensional dan 169 BPR Syariah.
Lebih rinci lagi pada Januari 2023 terdapat 1.437 BPR dan 169 BPRS, Februari 2023 ada 1.429 BPR dan 169 BPRS,
Maret 2023 ada 1.426 BPR dan 171 BPRS, April 2023 ada 1.416 BPR dan 171 BPRS, Mei 2023 terdapat 1.413 BPR dan 171 BPRS, Juni 2023 ada 1.413 BPR dan 171 BPRS.
Artinya, dalam kurun waktu enam bulan terakhir, jumlah BPR peserta penjaminan mengalami tren penurunan.
Krakatau Posco Peduli Masyarakat, Utamakan Peluang Usaha, Peningkatan SDM dan Kegiatan Sosial
LPS juga mencatat selama periode tersebut, terdapat satu BPR baru, 24 BPR marger, satu bank gagal yang dicabut izin (CIU),
satu bank melakuan self liquidation, tiga bank melakukan konversi menjadi bank syariah dan satu bank berubah izin usaha dari BU menjadi BPR.
Direktur PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Banten Ahmad Rohendi saat dikonfirmasi membenarkan bahwa BPR dan BPD kalah bersaing dari sisi inovasi digital oleh kemudahan yang diberikan pinjaman online alias pinjol.
“Kalau itu memang dianggap market oleh BPR dan BPD ini perlu melakukan inovasi digitalisasi untuk memperoleh market tersebut, karena akses yang mereka (pinjol) berikan sangat mudah, cukup dengan KTP sudah bisa melakukan pencarian.
Dari sisi market mereka juga lebih luas,” kata Rohendi kepada Banten Raya saat dihubungi melalui telepon seluler, Minggu (12 November 2023).
Kendati demikian, lanjut Rohendi, dari sisi jaminan kredit BPR dan BPD dinilai punya analisa keuangan yang lebih baik, dibandingkan dengan pinjol.
Hal ini terlihat dari jumlah nasabah yang terjerat pinjol lebih banyak.
“Tapi dari sisi prudential atau kecermatan dalam analisa kredit, justru lebih banyak masalah di pinjol, karena nasabah terjerat, artinya tanpa sengaja masuk dalam permasalahan ini,” imbuhnya.
Karir Politik Moncer, Ini Kebiasaan Mantan Wakil Walikota Subadri Ushuludin Setiap Malam Jumat
Sebagai pihak yang tidak bermitra dengan pinjol, Jamkrida Banten mengajak masyarakat untuk jelih memilih jenis pinjol yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK).
“Ada pinjol yang berizin dan tidak memiliki izin, sebaiknya masyarakat memilih yang punya izin OJK.
Jangan juga pinjol ini dijadikan untuk memenuhi keinginan saja oleh masyarakat, sementara tidak punya kemampuan untuk melunasi pinjaman,” terang Rohendi.
Sebagai informasi, berdasarkan laporan keuangan sepanjang tahun 2022, Jamkrida Banten terus mencatatkan kinerja positif dengan membukukan laba sebesar Rp8,6 miliar pada Desember 2022, meningkat sekitar 64 persen dibandingkan periode yang sama sebesar Rp3,3 miliar.
Big Match Liga Inggris, Newcastle vs Arsenal, Sama-sama Ingin Raih Tiga Poin
“Untuk dana penjaminan kita sudah dari awal berdiri tahun 2014, dana outstanding Jamkrida Banten lebih dari Rp2 triliun sampai saat ini,” ujar Rohendi.
Catatan positif tersebut, ditopang oleh penerimaan aktivitas investasi sebesar Rp257,8 miliar meningkat secara year on year (yoy) dari Rp92,4 miliar pada Desember 2021.
Kemudian jumlah aset Jamkrida Banten juga terpantau meningkat sekitar 55 persen, dari Rp275 miliar pada Desember 2021 menjadi Rp492 miliar secara yoy.
Dihubungi terpisah, Direktur Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS CM) Yoyo Hartoyo mengakui bahwa sangat susah untuk bersaing dengan pinjol dari sisi pelayanan waktu. Sebab, sistem pinjol sudah digital berdasarkan data base.
Nyaleg DPR RI, Mantan Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin Akui Tantangannya Lebih Berat
“Perlu sosialisasi dan literasi terus menerus tentang perbankan. Susah menyaingi pinjol dari sisi pelayanan, karena sudah digital dan berdasarkan data base,” katanya.
Namun, tegas Yoyo, soal risiko sendiri akan sangat terbesar apabila data disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
“Memungkinkan proses lebih cepat, tinggal masyarakat bisa memilih lebih cermat saja. Sebab, bunga yang rata rata lebih besar dibanding perbankan akan menyulitkan pada saat pembayaran,” ujarnya.
Yoyo menyampaikan, untuk bisa bersaing dengan pinjol dalam hal pembiayaan, pihaknya terus menginisiasi berbagai program, termasuk juga penyediaan anggaran yang cukup besar untuk pembiayaan bagi UMKM, pegawai baik PNS dan swasta.
Helldy Tunjuk 44 Pejabat Pemkot Cilegon Jadi Orangtua Asuh Anak Stunting
“Pembiayaan (kredit) pada 2022 mencapai Rp71 miliar, lalu 2023 sampai Oktober mencapai Rp101 miliar. Sasaran kita UMKM, pegawai baik PNS maupun swasta.
Limit pinjaman berbeda setiap segmen mulai Rp1 juta sampai batas BMPK kita. Untuk bunga berbeda setiap bisnisnya tergantung dari risiko,” ucapnya.
Untuk kredit atau pembiayaan macet sendiri, papar Yoyo, pada 2023 dari Oktober yang mencapai Rp11 miliar, diharapkan pada akhir tahun atau tutup buku hanya Rp9 milar saja.
Lalu dari sebelumnya, pada 2021 mencapai Rp55 miliar, dan pada 2022 mencapai Rp8 miliar saja.
“Yang macet masih pembiayaan lama, sementara yang baru alhamdulillah lancar.
Langkah penyelesaian pembiayaan macet jika masih ada usaha kita coba re-struktur dan penagihan intensif.
Namun jika sudah macet dan tidak ada sumber pengembalian kita upayakan penjualan jaminan, baik sifatnya sukarela maupun litigasi,” ucapnya.
Sementara itu, Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama (Dirut) BPR Serang Teguh Iman Darmawan mengatakan, BPR Serang memiliki segmen yang berbeda terkaiat dengan pinjaman yang diajukan masyarakat.
Amalan Doa Bertawakal Kepada Allah agar Tetap Tegar saat Menghadapi Segala Rintangan dan Cobaan
“Untuk mikro Banten sampai dengan Rp50 juta.
Kreditor kita di akhir tahun cenderung meningkat,” ujar Teguh.
Menurutnya, BPR Serang dalam menyalurkan pinjaman atau kredit kepada masyarakat menerapak manajemen risiko, sehingga pinjaman disalurkan dengan penuh kehati-hatian.
Hal itu berbeda dengan pinjaman online yang memberikan kemudahan pinjaman.
Berikut 5 Daftar Pondok Pesantren Terbaik di Solo, Mulai dari Salafiah Hingga Modern
Direktur Kepatuhan Umum dan SDM BPR Serang Dadi Suryadi menambahkan, pinjaman online diperoleh dengan sangat mudah,
bahkan hanya dengan modal KTP masyarakat bisa langsung mendapatkan dana pinjaman walau dengan suku bunga yang lumayan besar.
“Kalau diperbankkan sendiri ada dokumen-dokumen yang yang harus dilengkapi seperti BI checking dan dokumen lainnya.
Kita juga pernah ada kerja sama dengan Fintech (financial technology) untuk pinjaman online, tapi menurut kami sangat berisiko,” katanya.
Biodata Penyanyi Roro Fitria, Dilengkapi Profil: Usia, Agama, Instagram, Nama Pasangan dan Karir
Ia menjelaskan, masyarakat yang mengajukan pinjamanan online cenderung ingin mendapatkan dana dengan mudah dan cepat.
“Kalau kita kan selalu melihat risiko. Kalau memberikan pinjaman gampang, tapi risiko ke depannya bagaimana karena bisa saja peminjam tidak bisa mengembalikan dananya,” tuturnya.
Berbeda dengan pinjol, perbankkan termasuk BPR Serang memberikan mensyaratkan jaminan bagi peminjam. “Kita yang ada jaminan saja, ketidak mampuan untuk membayar juga ada.
BPR sekarang sudah buku 3, manajemen risikonya harus sudah diutamakan biar kreditanya tidak bermasalah,” paparnya.
Dadi mengungkapkan, kreditor BPR Serang kebanyakan untuk kegitan usaha seperti pedagang ikan, pedagang ayam, dan usaha mebeler.
Hal itu berbeda dengan kreditor pinjol yang kebanyakan untuk konsumtif.
“Kita juga ada yang untuk konsumtif karena pasar kita ASN. Suku bungan BPR Serang 18 persen pertahun,” katanya.
Pengamat Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Hadi Sucipto mengatakan, maraknya masyarakat yang masih menggunakan pinjol merupakan gambaran bahwa masyarakat Banten memiliki kemampuan ekonomi yang masih kurang.
Profil dan Biodata Notnot Seorang Gamers dengan Wajah Cantik dan Mempesona Seperti Bidadari
Artinya masyarakat masih membutuhkan dana tambahan untuk membeli sesuatu.
Padahal, kalau ekonomi masyarakat baik maka mereka tidak akan meminjam kepada pinjol.
“Walaupun hal itu sifatnya konsumtif,” kata Hadi.
Yang kedua, maraknya masyarakat Banten yang menggunakan pinjol menandakan bahwa masyarakat belum menyadari dampak negatif dari pinjol.
Padahal, hampir sebagian besar dari mereka yang melakukan pinjol harus menanggung beban bunga yang sangat besar.
“Artinya pinjaman yang nggak seberapa ya tapi berbunga-bunga,” katanya.
Meski demikian, di sisi lain banyaknya masyarakat yang meminjam pinjaman online menggambarkan bahwa pinjol masih menjadi alternatif solusi masyarakat mendapatkan dana darurat dengan sangat cepat.
Hanya dengan modal KTP dan nomor telepon, dana segar dari pinjol langsung bisa didapatkan.
Biodata dan Profil BTR Valezka Artis Tiktok Berparas Cantik : Agama, Umur, Keluarga, Hingga Pasangan
Hal ini berbeda dengan ketika masyarakat mengajukan pinjaman ke bank. Karena peminjaman uang ke perbankan biasanya birokratis formalistik.
Apalagi, perbankan juga mensyaratkan agunan dan jumlah pinjaman dalam jumlah besar. Sementara yang dibutuhkan masyarakat adalah pinjaman dalam jumlah kecil.
“Ini kadang enggak disadari ya enggak pakai tadi banyak persyaratan tapi bunganya tinggi bahkan kalau ada bermasalah diteror dan sebagainya,” katanya.
Tentang instrumen keunagan yang dimiliki pemda yang memberikan bunga rendah dan tanpa teror dia
7 Aplikasi Penghasil Uang yang Bisa Dimanfaatkan Jadi Sumber Penghasil Tambahan
mempertanyakan sejauh mana program itu tersosialisasi kepada masyarakat sehingga ketika masyarakat membutuhkan pinjaman maka yang terpikirkan adalah instrumen keuangan pemda itu.
Nyatanya saat ini bukan instrumen itu yang dipikirkan masyarakat.
Karena itu yang harus dikakukan saat ini menurutnya adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manajemen keuangan.
Sehingga masyarakat tidak terjebak pada pinjol.
Apalagi, mengirimkan data pribadi seperti KTP via online juga berbahaya karena data-data bisa digunakan untuk kejahatan. (mg-raden/tanjung/uri/tohir)
