SERANG, BANTEN RAYA- Komisi III DPRD Kota Serang mendorong Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop Perindag UKM) Kota Serang untuk meningkatkan retribusi pasar sebesar Rp 2 miliar.
Hal ini terungkap saat Komisi III melakukan kunjungan kerja dengan Dinkop Perindag UKM Kota Serang dan pengelola Pasar Induk Rau (PIR) yakni PT Pesona Banten Persada di kantor PT Pesona Banten Persada di PIR, Kota Serang, Selasa (11/10/2022).
Ketua Komisi III DPRD Kota Serang Tubagus Ridwan Akhmad mengatakan, kunjungan kerja ke Dinkop Perindag UKM Kota Serang dan PT Pesona Banten Persada dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
“Karena kita komisi III adalah komisi pendapatan, sebagai pengawasan kinerja OPD penghasil,” ujarnya kepada Banten Raya.
Tubagus Ridwan Akhmad menjelaskan, pihaknya selaku pengawasan menginginkan OPD penghasil salah satunya Dinkop Perindag UKM, meningkatkan PAD, karena rasio pendapatan dengan belanja masih kecil.
“PAD kita kan hanya mampu membiayai dikisaran 15 persen dari belanja daerah kita. Makanya yang kita optimalkan adalah OPD pengawasan kan ke OPD penghasil termasuk dengan PT Pesona Banten Persada,” ucap dia.
Ridwan mengungkapkan, target retribusi pasar setahun sebesar Rp 1,2 miliar. Namun dari tahun ke tahun target retribusi pasar tidak pernah mencapai target.
“Untuk retribusi pasar ini kan koordinatornya Disperindag. Dari tahun ke tahun tidak pernah tercapai target. Realisasinya di pasar itu ditarget Rp 1,2 miliar, tapi realisasinya diangka Rp 700 juta-Rp 800 juta. Belanja pegawai untuk bayar honor juru salar 57 orang se-Kota Serang itu kita Rp 700 juta juga kan. Jadi kurang lebih pusplos. Karena anggarannya masih kecil. Kita pengen 2023 itu retribusi pasar bisa Rp 2 miliar minimal,” katanya.
Pada pertemuan tersebut, kata Ridwan, pihaknya melakukan pencocokan data jumlah pedagang, jumlah kios yang terisi, berapa jumlah kios yang kosong, berapa jumlah pedagang kaki lima (PKL), dan berapa pendapatan setiap hari dari retribusi.
“Kita ingin mencocokkan data antara PT Pesona dengan Disperindagkop,” jelasnya.
Selain itu, Komisi III DPRD Kota Serang pun mendorong adanya peningkatan pendapatan lain-lain PAD yang sah dari kerja sama antara PT Pesona Banten Persada dengan Pemkot Serang.
“Yang kita dorong selama ini PT Pesona kontribusinya baru dikisaran Rp 300-500 juta satu tahun. Kas daerah dari pendapatan itu di 2023 bagaimana PT Pesona Banten Persada bisa meningkatkan kontribusi pendapatan hasil kerjasama PAD minimal Rp 750 juta naik,” kata Ridwan.
Untuk poin yang ketiga, masih kata Tubagus Ridwan Akhmad, terkait manajemen pengelolaan dari PT Pesona Banten Persada. Dalam pertemuan itu, Komisi III DPRD Kota Serang juga mendengarkan keluhan PT Pesona Banten Persada terkait dengan kontrak tinggal. Karena pedagang masih menumpuk di luar area PIR, sehingga di dalam PIR sepi, sehingga ini juga berpengaruh pada retribusi.
“Kemudian ada dua titik lokus yang saya kira penanggung jawab pengawalnya masih belum jelas. Yaitu Terminal Cangkring dengan Blok M. Itu kan dari Pemkot Serang, tapi PT Pesona Banten Persada mengatakan bahwa dua lokus itu bukan menjadi tanggung jawab pengawalan mereka. Disperindagkop belum bisa jawab juga terkait Terminal Cangkring dan Blok M menjadi kewenangan siapa. Karena di situ ada potensi pendapatan,” sambungnya.
Ridwan berencana akan menindaklanjuti terkait hal tersebut, dengan mengundang Sekretaris Daerah dan Asisten Daerah 2.
“Potensi-potensi pendapatan yang bisa dimaksimalkan, karena sementara ini retribusi dari pasar itu belum maksimal,” katanya.
Ridwan menuturkan, retribusi pasar hingga saat ini masih menggunakan mayoritas manual. Pihaknya mendorong dinas terkait untuk retribusi pasar menggunakan aplikasi berbasis teknologi.
“Sekarang hape udah pada android. Kenapa pembayarannya tidak dilakukan secara online atau non tunai. Dengan sistem aplikasi pasar apa gitu. Sehingga bisa lebih relevan setiap detik pendapatan pasar itu bisa terpantau dengan teknologi online tersebut,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Pasar Dinkop Perindag UKM Kota Serang Triningsih menjelaskan, target retribusi pasar yang tidak mencapai target karena banyak hal.
“Banyak pemilik kios. Satu orang itu memiliki 5 kios. Atau 3 kios. Mereka hanya bayar 1. Kedua juga mereka jualan pagi. Bilangnya siang. Siang ditagih bilangnya besok.
Besok kan nggak bisa ditagih lagi.
Kita nggak bisa dipungut secara hutang. Besok dibayar sekarang nggak bisa,” jelas dia.
Kemudian, lanjut Triningsih, banyak kios pedagang yang tutup tidak berjualan, terlebih saat ini memasuki bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sehingga para pedagang banyak yang libur tiga hingga empat hari, sehingga tidak pembayaran retribusi.
“Terus juga banyak yang nggak bisa kita pungut. Banyaknya mereka berjualan di area kawasan yang sudah ditertibkan. Kita kan nggak boleh pungut retribusi nya. Kalau kita pungut retribusinya berarti kita melegalkan. Membolehkan mereka jualan yang tidak diperuntukkan terhadap pasar. Itu juga mempengaruhi,” jelasnya.
Dengan sisa waktu kurang lebih tiga bulan, Triningsih mengaku untuk realisasi target Rp 1,2 miliar sepertinya sulit untuk tercapai.
“Sepertinya nggak jauh, karena memang kondisinya banyak pedagang yang nggak bayar,” akunya.
Kendati demikian, Triningsih mengaku pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan PAD dengan cara menerapkan Qris.
“Kita berusaha meningkatkan PAD dengan cara kita udah mulai dari Blok A sampai Blok C kita terapkan Qris. Tapi lagi-lagi juga setelah kita terapkan Qris, kita juga bekerja sama dengan BJB, BI, mereka juga nggak mau menggunakan aplikasi tersebut. Mereka dengan alasan hp nya bukan android. Terus ribet jadi bayarnya tunai,” terang dia.
Terkait usulan Komisi III DPRD Kota Serang agar menggunakan aplikasi android, menurutnya, usulan itu bagus karena untuk meningkatkan pembayaran melalui aplikasi semua retribusi bayar langsung.
“Jadi langsung masuk ke Bapenda. Nggak langsung lewatin teller, nggak lewatin berapa tahapan. Jadi langsung,” ucap dia.
Triningsih mengaku pihaknya juga tengah mengkaji pembayaran retribusi dilakukan satu bulan sekali.
“Kan dengan adanya satu bulan sekali tidak ada lagi mereka yang tutup buka. Pastikan ini buat 1 bulan. Lebih untung. Tapi lagi kita kaji. Yang namanya retribusi kan nggak setiap hari karena kalau bicara sewa bukan masuknya ke retribusi tapi pendapatan lain-lain yang sah. Beda koring. Makanya kita belum dapat itu,” terangnya.
Trainingsih menyebutkan, tarif retribusi pasar setiap hari Rp 2.000 untuk per kios pedagang. Sedangkan jumlah pedagang di PIR ada 2.400 an.
“Dari kios ada 3.000 yang aktif. Mungkin mereka 1 orang memiliki 3 sampai 4 kios,” tutup dia. (Adv)
