PANDEGLANG, BANTEN RAYA – Belakangan ini beredar informasi di kalangan ASN Pemkab Pandeglang akan ada pemotongan TPP (tambahan penghasilan pegawai).
Terkait informasi ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta membantah akan ada pemotongan melainkan hanya pengurangan atau penyesuaian. Menurut Sekda, penyesuaian TPP dilakukan karena minimnya anggaran.
“Bukan pemotongan, tapi penyesuaian, karena kondisi anggaran kita yang berkurang. Pengurangan TPP ini hanya tahun ini saja sekitar 55 persen. Tahun depan akan kembali normal,” kata Fahmi, Rabu (18/9).
Baca Juga : bank bjb Raih Penghargaan Pengembangan UMKM Terbaik Dari IWEB
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pandeglang, Abdul Hadist Muntaha membenarkan telah mendengar rencana pengurangan TPP.
Hadist juga menyebut tidak dipotong melainkan dikurangi. “Sebenarnya bukan pemotongan, tapi pengurangan. Jadi tidak ada pemotongan, namun lebih kepada pengurangan,” jelasnya.
Menurut Hadist, pengurangan TPP memang harus diterapkan saat pemerintah daerah mengalami keterbatasan anggaran. “Informasinya kondisi fiskal tidak sesuai.
Baca Juga : Kebakaran TPSA Bagendung, Helikopter Akan Dikerahkan
Pembayaran TPP ini kan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, karena anggaran yang ada digunakan untuk pembangunan,” katanya.
Salah seorang pejabat yang enggan ditulis namanya mengatakan, pengurangan TPP sudah disosialisasikan. Hal itu tertuang dalam surat Keputusan Bupati (Kepbup) nomor 900.1/Kep. 337-Huk/2024 tentang penetapan besaran TPP sesuai dengan beban kerja pegawai.
“Saya belum tahu, belum jelas dikurangi atau tidaknya, karena TPP yang bulan Juli-Agustus belum saya terima. Memang betul mau ada pengurangan, tapi lihat saja nanti pertengahan bulan September, karena sampai hari ini (kemarin-red) TPP saya belum cair, biasanya tanggal 22, dan paling lambat 23,” kata sumber Banten Raya ini, Rabu (18/9).
Baca Juga : Demi Padamkan Api TPSA Begendung, Pemkot Cilegon Bakal Kerahkan Helikopter Pemadam
Jika pengurangan TPP diterapkan, sumber ini mengaku harus beradaptasi dengan banyaknya pengeluaran seperti kredit kendaraan, biaya pendidikan anak dan sebagainya.
“Memang banyak pengeluaran dan tadinya mengandalkan dari TPP, tapi mau tidak mau (kalau dikurangi) harus menerima,” ujarnya. **
