BANTENRAYA.CO.ID – Sembilan hari menjelang pemungutan suara Pilkada serentak yang digelar 27 November 2024,
para pasangan calon (paslon) semakin intens mengeluarkan starategi untuk bisa meraih dukungan masyarakat.
Beragam cara dilakukan, mulai dari blusukan sampai menggelar kampanye outdoor yang melibatkan sejumlah publik figur atau artis.
Jurus terakhir yang diduga bakal juga dilakukan paslon dan partai politik (parpol) adalah politik uang atau yang lebih dikenal dengan istilah serangan fajar.
DPRD Minta Pemprov Serius Berantas Judol
Pengamat politik sekaligus Peneliti Senior Populi Center Usep Saepul Akhyar berpandangan bahwa, politik uang atau money politics merupakan suatu perilaku dan tindakan yang sulit untuk dihindari.
Karena, politik uang masih dianggap sebagai jalan pintas untuk bisa menarik suara masyarakat, baik bagi para partai politik maupun para paslon itu sendiri.
Untuk itu, Usep menduga kuat politik uang bakal terjadi di semua daerah yang mengikuti pilkada serentak 2024 ini.
“Pasti masih akan terjadi (politik uang). Karena jika kita melihat data, jumlah swing voter atau pemilih yang belum memiliki pilihan tetap itu masih sangat tinggi.
Komunitas Ojol, Pendeta dan Warga Tionghoa Deklarasi Dukung Ria-Subadri
Sehingga, masih bisa bagi para paslon untuk menarik suara secara instan dengan tindakan-tindakan semacam itu (politik uang),” kata Usep kepada Banten Raya, Senin (18 November 2024).
Usep menjelaskan, swing voter terbagi atas dua golongan. Pertama, mereka yang masih menunggu visi misi atau program-program yang sesuai dengan keinginan atau konsennya.
Misalnya bidang pendidikan, lapangan kerja, atau kesehatan. Kedua, mereka bukan loyalis, artinya mereka melihat siapa paslon yang bisa memberikan uang lebih besar.
“Karena visi misi dan secara program-program juga masih sangat biasa saja para paslon-paslon ini.
Harga Ubi Madu Cilembu di Kota Serang Kian Manis Yakni Rp 28 Ribu Per Kilogramnya
Maka akhirnya yang dibandingkan adalah jumlah uangnya, politik uangnya, atau hal-hal lain yang di luar dari persoalan-persoalan terkait dengan kepemimpinan,” jelasnya.
Usep menerangkan, semua pihak memiliki peran salahnya masing-masing dalam konteks politik uang.
masyarakat, partai politik, pasangan calon, maupun Bawaslu, semuanya turut memiliki andil dari terjadinya tindakan politik uang.
“Hal semacam ini masih kerap terjadi karena berdasarkan data, masih banyak masyarakat yang mentolerir tindakan politik uang itu.
Jalan Syech Nawawi Albantani Kota Serang Rusak
Seperti kalau kita voting melalui pertanyaan apa yang anda lakukan jika diberikan uang untuk memilih paslon tertentu? Banyak dari mereka justru menjawabnya akan menerima, namun tidak memilih orangnya.
Atau, menerima dan akan memilih orangnya. Jadi yang secara tegas akan menolak dan tidak menerima uangnya, itu sangat sedikit sekali,” terangnya.
Kemudian, lanjut Usep, baik pasangan calon maupun partai politik pengusung juga berperan dalam munculnya masalah ini.
Usep menilai, parpol dianggap bersalah karena tidak bisa menghadirkan kader-kadernya atau paslon mereka yang kompeten, yang unggul secara program dan visi misi.
Jual Kakak Kandung, Mucikari Dituntut 1,2 Tahun
“Kalau kita melihat di antara banyaknya paslon ini kan flat aja secara visi misi atau program-programnya, tidak ada yang unggul selain uangnya.
Jadi partai politik ini seolah melihatnya paslon ini hanya berdasarkan keunggulan dari segi biaya.
Padahal seharusnya bisa menghadirkan paslon yang memiliki rasionalisasi visi misi secara kepemimpinan.
Akhirnya, karena semuanya flat, maka yang bersaing bukan programnya, bukan idenya, melainkan uangnya,” lanjutnya.
DPRD Segera Panggil Bank Banten
Usep juga menyampaikan, Bawaslu sebagai pengawas yang ditugaskan oleh negara, dianggap seolah tidak tegas dalam menindak suatu perkara pelanggaran yang terjadi.
Padahal, mungkin secara laporan dan data-data pendukungnya sudah lengkap dan jelas.
“Sebetulnya kan kerawanan seperti hal begitu sudah sering terjadi di Pemilu atau pun pilkada-pilkada sebelumnya, tapi mana tindakan tegas dari Bawaslu sebagai pengawas? Seolah kan hanya melakukan pembiaran saja.
Harusnya hal semacam ini sudah menjadi hal yang perlu diantisipasi melalui tindakan-tindakan tegas,” ucap Usep seraya mengimbau agar semua pihak dapat menyadari dampak daripada perilaku politik uang jika dibiarkan terus terjadi.
Dorong Ekonomi Kreatif, Budi-Agis Siapkan Venue Skala Internasional
“Bawaslu juga harus bisa lebih tegas dalam menindak segala pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menjelang pelaksanaan pilkada.
Harus menjaga marwah demokrasi politik yang jujur dan adil. Karena kalau dibiarkan hal semacam ini, maka berbahaya.
Kompetisi politiknya menjadi kompetisi politik yang buruk, bukan berasaskan luber jurdil,” tegasnya.
Salah satu tim sukses calon kepala daerah di Kota Cilegon yang enggan disebutkan namanya menyatakan, pihaknya sudah mulai mendata masyarakat yang membutuhkan dana serangan fajar.
Ramainya Pembeli di Grosir Lotte Mart Serang
Ia menjelaskan, alasan kenapa harus menggelontorkan uang serangan fajar karena adanya permintaan dari masyarakat secara langsung, termasuk masih adanya sindrom money politik pada Pileg 2024,
lalu. Sehingga, menurutnya, serangan fajar menjadi jurus terakhir yang dapat dilakukan para pasangan calon meraup suara.
“Sudah mulai didata. Jadi memang tim menjadikan opsi untuk bisa memfasilitasi kebutuhan tersebut. Mulai dihitung kebutuhannya.
Termasuk para dewan yang terpilih sudah diperintahkan untuk mengkondisikan agar bisa memfasilitasi kebutuhan tersebut dimasyarakatnya masing-masing. Jadi nanti akan dikondisikan,” ujarnya.
Ahmad Dhani Ajak Menangkan Andra Soni-Dimyati
Ditanya soal besaran uang yang akan diberikan pada serangan fajar nanti, sumber ini mengungkapkan, nilainya ditentukan sebesar Rp100 ribu per suara.
Nilai tersebut adalah paket sekaligus dengan pemihan calon gubernur Banten.
“Sejauh ini sebesar Rp100 ribu. Itu akan dipaketkan dengan Pilgub nanti. Artinya ada paket kota dengan provinsi.
Kami dengar, paslon lain juga sama infomasi yang kami dapatkan akan menyiapkan itu (serangan fajar),” jelasnya.
Perkumpulan DPLK dan bank bjb Edukasi Mahasiswa Pentingnya Kelola Keuangan di Usia Muda
Menurutnya, selain adanya amplop serangan fajar, pihaknya juga akan memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang diajukan, seperti fasilitas olahraga, sembako dan lainnya.
“Ada juga yang disiapkan selain amplop itu. Biasanya pemenuhan fasilitas untuk komunitas atau juga lingkungan,” paparnya.
Rohman, salah satu warga Kecamatan Grogol secara jujur menyatakan, dirinya tidak akan mencoblos jika tidak ada serangan fajar yang diberikan.
“Yah enggak mau lah kalau enggak ada amplopnya mah,” ujar Rohmah, seraya mengaku hal itu wajar karena biasanya para paslon jika nanti sudah terpilih akan lupa dengan janjinya.
Paslon Walikota Serang Budi-Agis Tawarkan Seragam Sekolah dan Buku Gratis
Sementara itu, salah seorang tim pemenangan calon bupati-wakil bupati Pandeglang nomor urut 2 menilai, praktik politik uang dilarang oleh Undang-undang.
“Pemberi dan penerima politik uang dipidana paling singkat 36 bulan, dan denda paling tinggi Rp2 miliar,” ujarnya.
Komisioner Bawasalu Kabupaten Pandeglang Lina Herlina mengatakan, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap serangan fajar pada hari H nanti. Sebab, praktik politik uang terancam sanksi.
“Soal serangan fajar atau politik uang ini sanksinya pidana,” tegasnya.
Sawah Jadi Tujuan Bagi Pengembala Hewan Ternak Saat Musim Kemarau
Menurutnya, Bawaslu sudah mengimbau kepada tim palon pilkada 2024 di Pandeglang, serta Liaison Officer (LO) untuk menghindari praktik politik uang.
“Bagaimana pun juga money politik ini sesuatu yang dilarang di Pilkada,” jelasnya. (mg-rafi/uri/yanadi)
