BANTENRAYA.CO.ID – Sebanyak 12.533 korban banjir belum dapat bantuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.
Hal itu karena Pemkot Cilegon baru bisa merealisasikan bantuan bencana dalam bentuk buffer stok kebencanaan pada anggaran triwulan II, serta masih tersendat mekanisme penggaran.
Bantuan yang diterima masyarakat sendiri sekarang mengandalkan dari masyarakat lain.
Berdasarkan data buffer stok, Pemkot Cilegon pada tahun 2026 ini hanya menganggarkan Rp280 juta untuk sebanyak 1.500 paket, dan diadakan pada triwulan II.
BACA JUGA : Dimyati Siap Bubarkan Tambang Ilegal
Pada 2025, anggaran buffer stok sebesar Rp600 juta untuk 3.000 paket. Namun karena ada refocusing, maka buffer stok hanya direalisasikan sebanyak 1.500 paket dan sudah habis semuanya pada 2025.
Diketahui, banjir besar melanda Kota Cilegon selama 3 hari, pada Jumat-Minggu (2-4 Januari 2026).
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon, banjir besar melanda 21 kelurahan di 6 kecamatan di Kota Cilegon yakni Kecamatan Jombang dengan merendam 1.691 rumah atau kepala keluarga (KK),
Kecamatan Purwakarta rendam 200 rumah atau KK, Kecamatan Ciwandan 800 rumah atau KK, Kecamatan Cilegon 182 rumah atau KK, Citangkil 153 rumah atau KK, Kecamatan Cibeber 2.293 rumah atau KK.
BACA JUGA : Pemkab Serang Bayar Rp14,6 Miliar Agar Bisa Buang Sampah ke Kota Serang
Jumlah jiwa yang menjadi korban banjir sendiri total mencapai 12.533 jiwa di 21 kelurahan 6 kecamatan di Kota Cilegon. Dengan jumlah tersebut maka dipastikan buffer stok masih sangat kurang.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon Damanhuri membenarkan belum adanya buffer stok bantuan yang diberikan.
Dimana, itu karena buffer stock bisa direalisasikan pada triwulan II. “Ya di tw (triwulan) dua. Belum (distribusi bantun),” katanya, Selasa (6 Januari 2026).
Damanuri menyatakan, jumlah buffer stock Pemkot Cilegon sendiri sedikit jumlahnya. Jika pun diberikan sebanyak 12.533 orang tidak akan cukup.
BACA JUGA : Pemkab Serang Bayar Rp14,6 Miliar Agar Bisa Buang Sampah ke Kota Serang
“Sedikit. Tidak cukup angkanya (jika membantu 12.533 orang),” jelasnya.
Damanhuri berharap, kedepannya ada dana cadangan yang bisa dikeluarkan pemerintah untuk bencana.
Dimana, dana itu bisa diberikan kepada pemerintah kecamatan masing-masing. “Saya setuju jika anggaran atau buffer stok diberikan ke kecamatan. Itu akan mempermudah,” ucapnya.
Hal sama disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon Suhendi, jika untuk sekarang belum bisa karena masih ada proses administrasi anggaran.
BACA JUGA : Pemkab Serang Bayar Rp14,6 Miliar Agar Bisa Buang Sampah ke Kota Serang
“Tahun ini kalau sudah bisa proses akan dilaksanakan,” ucapnya.
Suhendi sendiri tidak mengetahui secara pasti berapa anggaran dan banyaknya buffer stock di BPBD Cilegon.
“Saya belum cek, ada di bidang terkait,” ujarnya.
Sementara itu, warga Lingkungan Jombang Kali, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang Nurhasanah mengaku, pihaknya hanya mendapatkan bantuan berupa makanan cepat saji saja selama banjir.
Untuk bantuan dari Pemkot Cilegon berupa sembako dan lainnya belum ada.
BACA JUGA : Bangun Sumur Bor, Kodim Cilegon Hadirkan ‘Oase’ di Cisuru yang Krisis Air
“Belum ada. Kami hanya mendapatkan dari warga berupa makanan saja,” ungkapnya.
Hal sama disampaikan Halim warga Kavling Blok C, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, jika belum ada bantuan yang diberikan pemerintah sampai sekarang.
Bahkan, saat pengungsian hanya makanan biasa saja. “Sedikit bantunnya. Belum ada dari pemerintah mah,” katanya. (Uri)
