Polda Banten Antisipasi Demo Besar Masyarakat

1 DEMO
Puluhan mahasiswa saat aksi menolak kenaikan harga BBM di depan kantor DPRD Provinsi Banten, Senin, 5 September 2022

SERANG, BANTEN RAYA – Kepolisian Daerah (Polda) Banten mengantisipasi adanya gejolak aksi demo besar setelah pemerintah memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), akhir pekan kemarin.

Untuk itu, Polda Banten dipimpin Wakapolda Ery Nursatiri kemarin menggelar apel gabungan. “Menyikapi respons masyarakat terhadap kenaikan BBM yang dapat berdampak pada situasi kamtibmas,” katanya saat apel gabungan bersama di lapangan apel Polda Banten, Senin (5/9).

Selain gangguan kamtibmas, Ery memprediksi akan terjadi demo besar di wilayah kabupaten dan kota. Sehingga anggota kepolisian harus siap melakukan pengamanan.

Bacaan Lainnya

“Dampak dari adanya kenaikan harga BBM maka akan berdampak adanya aksi unjuk rasa di wilayah kita,” ungkapnya.

Ery menjelaskan kepada seluruh personel Polda Banten, yang nantinya akan terjun dalam pengamanan untuk menjalankan tugas sesuai SOP, dan tidak melakukan kekerasan.

“Kepada seluruh personel yang nantinya terjun dalam pengamanan untuk menjalankan tugas sesuai SOP, serta berikan pelayanan yang humanis dengan cara mengayomi peserta aksi unjuk rasa dalam menyuarakan aspirasinya,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengatakan bahwa jika dirinya telah melakukan rapat bersama dengan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, guna mengantisipasi gejolak penolakan dari masyarakat.

“Sesuai dengan arahan Kapolri bahwa anggota Polri, harus berupaya optimal mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas,” katanya.

Selain itu, Rudy menambahkan Polda Banten juga akan mengawasi pendistribusian BBM, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM, khusunya BBM bersubsidi.

“Meningkatkan pengawasan serta meningkatkan koordinasi dalam penegakan hukum penyalahgunaan BBM bersubsidi,” tambahnya.

Sementara itu, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gempur Banten menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Banten, Senin, 5 September 2022. Mereka menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diputuskan oleh pemerintah.

Ditengah pemulihan ekonomi yang sedang dirasakan Masyarakat, kini kita justru dihadapkan dengan kenaikan BBM ini, padahal harga minyak dunia saat ini sedang murah-murahnya.

Muhammad Nur Latif, humas aksi, mengatakan, penolakan yang dilakukan mahasiswa terhadap kebijakan kenaikan harga BBM terjadi karena kebijakan itu akan mencekik masyarakat kelas bawah. Padahal, saat ini masyarakat tengah berjuang memulihkan ekonomi setelah sebelumnya selama 2 tahun terpuruk secara ekonomi dihantam pandemi Covid-19.

“Sekian hari kita kian mulai membaik dari pandemi tapi justru malah pemerintahan hari ini memberikan pandemi yang lebih besar yaitu dengan menaikkan harga bahan bakar minyak,” ujar Latif di sela aksi.

Latif menyatakan, dengan naiknya harga BBM maka akan menaikkan pula harga-harga lainnya. Dia mengatakan, pemerintah seharusnya lebih kreatif dalam mengelola keuangan negara sehingga tidak selalu mengambil opsi menaikkan harga BBM sebagai solusi.

Karena itu, mahasiswa Banten menuntut agar pemerintah menstabilkan harga bahan pokok dan menstabilkan harga bahan bakar minyak yang saat ini mencapai Rp10.000 per liter untuk BBM jenis Pertalite. “Ini sangat tidak bisa dibiarkan karena justru malah mencekik rakyat,” katanya.

Alfri dari UMC Untirta Movement mengatakan, kenaikan harga BBM menjadi tanda Jokowi-Ma’ruf Amin tidak mampu memimpin negeri ini karena kebijakan mereka mencekik masyarakat. Mahasiswa menilai kepentingan yang dibawa bukan untuk kepentingan masyarakat tetapi untuk kepentingan oligarki.

“Jargon yang dibawa oleh Presiden Jokowi sebagai wong cilik dari Solo nyatanya tidak mencerminkan dirinya sebagai kepala negara yang pro terhadap kepentingan rakyat,” ujarnya.

Alfri mengungkapkan, ada berapa aliansi tergabung dalam aliansi ini, di antaranya adalah GMNI Serang, HMI Cabang Serang, Untirta Movement Community (UMC), KMS 30, PP Hamas, dan beberapa ormawa lainnya.

Aksi demonstrasi dilakukan di depan kantor DPRD Provinsi Banten karena DPRD merupakan salah satu bagian dari pemerintah di daerah. Dengan aksi di depan DPRD Banten, mereka berharap lembaga legislatif ini dapat menampung aspirasi mahasiswa untuk kemudian dibawa ke nasional. (darjat/tohir)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *