BANTENRAYA.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk membayar iuran 17 ribu warga miskin Kota Serang yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) tahun 2025.
Pengalokasian anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk BPJS PBI itu disampaikan Walikota Serang Budi Rustandi usai menghadiri rapat koordinasi pemutakhiran dan sinkronisasi data penerima BPJS PBI dan data bantuan sosial lainnya yang digelar Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang di Hotel Puri Kayana, Kota Serang, Rabu 9 April 2025.
Rapat koordinasi dihadiri pula Wakil Walikota Serang Nur Agis Aulia, Ketua DPRD Kota Serang Muji Rohman, Asda II Kota Serang Yudi Suryadi, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Serang Tubagus Udra Sengsana, para kepala OPD terkait, para camat, para lurah, kader PKH, operator, dan Kepala BPJS Serang.
Budi Rustandi mengatakan, anggaran yang disiapkan untuk mengcover 17 ribu orang penerima manfaat BPJS Kesehatan PBI lebih dari lima miliar. Anggaran tersebut diambil dari bea cukai rokok.
“Itu kita ada pengembalian dari bea cukai terkait rokok sekitar 5 miliar sekian. Jadi untuk 17 ribu itu sudah ada anggarannya dari pajak rokok,” sebut Budi, kepada Bantenraya.co.id.
Ia berharap anggaran yang dialokasikan sebesar 5 miliar lebih itu benar-benar dinikmati oleh warga tak mampu Kota Serang.
“Iya itu aja dulu karena saya mau cek biar rapi. Jangan saya gedein ujung-ujungnya pada belum siap. Artinya agar ini mereka benar-benar sesuai dengan harapan saya,” kata dia.
Budi mengatakan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dilakukan, karena jumlah penerima manfaat BPJS PBI dan data bantuan sosial lainnya mencapai 59.000 jiwa.
“Jangan sampai data ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satunya adalah bagaimana program BPJS PBI ini benar-benar terserap dan bisa dimanfaatkan oleh warga yang benar-benar tidak mampu dulu,” kata Budi.
Ia mengakui bahwa di Kota Serang masih banyak temuan penerima manfaat BPJS PBI yang sudah masuk kategori mampu sehingga penerima manfaatnya tidak tepat sasaran.
“Ya kalau temuan mungkin saya bilang kategorikan banyak. Ya mungkin namanya manusia error kan. Makanya kita tidak saling menyalahkan, tapi mencari solusi agar ini benar-benar tepat sasaran sesuai dengan keinginan saya,” ucap dia.
Budi memperkirakan temuan orang mampu penerima manfaat BPJS PBI yang tidak tepat sasaran ini mencapai ribuan orang. Data tersebut diperoleh pihaknya karena banyak menerima aduan dari masyarakat Kota Serang.
“Ya pastinya ribuanlah karena sementara ini masih aduan-aduan. Saya kan orangnya setelah aduan saya langsung tanggapi. Yang mana masih ada masyarakat yang ditahan seperti kemarin anak yang kena petasan matanya itu kan saya langsung telepon ke provinsi Alhamdulillah diakomodir, dirawat walaupun BPJS nya sudah tidak aktif. Makanya ini perlu dari semua elemen, dari PKH, operator dan lain-lain, sehingga dia melakukan pendataannya bukan hanya depan laptop tapi turun ke masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, BPJS PBI ada tiga kategori, kota, provinsi, dan pusat. Penerima manfaat BPJS PBI di Kota Serang tahun 2025 ini hampir mencapai 60 ribu warga tak mampu.
“In syaa Allah kota ini sekitar ada penambahan 17 ribu dari 42 ribu, jadi sekitar 59 ribu warga yang akan mendapatkan bantuan terkait BPJS gratis bantuan dari pemerintah,” jelas Budi.
Budi mengatakan, pemutakhiran dan sinkronisasi data penerima BPJS Kesehatan PBI dan data bantuan sosial lainnya sudah tengah on proses agar bisa ready di bulan depan tahun ini.
“Kan ini mau melakukan pemuktahiran data sekarang agar di bulan Mei bisa jalan. Makanya segera dimuktahirkan data agar mereka dapat haknya,” kata dia.
Ia menegaskan, pemutakhiran dan sinkronisasi data penerima BPJS Kesehatan PBI dan data bantuan sosial lainnya ini tidak hanya terfokus di kuota 17 ribu penerima saja, melainkan juga di 42 ribu jiwa penerima BPJS Kesehatan PBI sebelumnya.
“Pemutakhiran ini bukan hanya di 17 ribu tapi di 42 ribu yang lama juga dicek yang sudah meninggal, dicek apakah ini sudah mampu. Kalau sudah mampu kita coret ganti dengan yang baru, karena penting ini anggarannya besar. Jangan sampai ini tidak sampai kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu,” tegasnya. ***
