BANTENRAYA.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Cilegon telah selesai melaksanakan Masa Reses Ketiga tahun 2023.
Penyampaian hasil Reses dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Senin, 14 Agustus 2023.
Dokumen hasil reses diserahkan dan dibacakan Perwakilan Fraksi DPRD Cilegon oleh Aam Amarulloh dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.
Ketua Fraksi PKS Kota Cilegon Abdul Ghoffar mengatakan, pihaknya berharap Pemkot Cilegon memunyai perhatian serius terhadap permasalahan infrastruktur, khususnya jalan lingkungan.
BACA JUGA:Damri Halim Perdana Kusuma ke Bogor, Berikut Jadwal dan Tarifnya
Jalan lingkungan menjadi salah satu akses untuk distribusi ekonomi.
“Terkait dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) harus lebih serius lagi, karena data terkait UMKM belum jelas dan ini menjadi janji kepala daerah sebagai potensi mengurangi pengangguran,” kata Ghoffar.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Cilegon dan Cibeber ini mengatakan, ada temuan hasil reses tentang usulan pembangunan Boarding School Negeri untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama atau SMP.
Apalagi, usulan tersebut selaras dengan peningkatan Sumber Daya Manusia atau SDM warga Kota Cilegon.
BACA JUGA:dWisata ke Bromo Kini Dilayani oleh Damri dari Kota Malang, Cek Jadwalnya Disini
“Contoh CMBBS (Boarding School milik Pemprov Banten) itu kan tingkat SMA, MAN 2 Cilegon juga sekarang Boarding School, nah ini yang tingkat SMP, Pemkot Cilegon bisa masuk ke sana,” katanya.
Di tempat yang sama, Ketua Fraksi Persatuan Demokrat Baihaki Sulaiman mengatakan, hasil reses dirinya yang banyak dikeluhkan masyarakat terkait penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMP dan SMA dengan sistem zonasi.
Beberapa konstituennya mengeluhkan masalah zonasi, di mana ada siswa yang jarak rumahnya dekat tidak diterima di SMP atau SMA yang dituju.
Sedangkan yang rumahnya jauh justru diterima.
BACA JUGA:Kejuaraan Pencak Silat Tradisional Merdeka, 59 Pesilat Perebutkan 3 Kategori Perlombaan
“Masyarakat minta sistem zonasi ini dievaluasi,” katanya.
Politisi PPP ini mengatakan, permasalahan pengangguran juga masih banyak menjadi keluhan masyarakat.
“Pemerintah harus membuka akses seluas-luasnya terkait rekrutmen tenaga kerja di Cilegon,” ucapnnya.
Baihaki mengaku, tingkat pelayanan BPJS Kesehatan masih dipandang sebelah mata, berbeda dengan layanan yang non BPJS Kesehatan.
BACA JUGA:Tertimpa Crane di Proyek Jembatan Medaksa Dekat Pelabuhan Merak, Heryanto Tewas
“Harusnya disamaratakan yang BPJS Kesehatan dan non BPJS Kesehatan,” ucapnya.
Warga di Grogol dan Pulomerak, kata Baihaki, juga ada yang mengeluhkan layanan mayoritas rumah sakit di Kota Cilegon yang pelayanannya lambat.
“Soal kesehatan kan layanan dasar, harusnya Pemkot Cilegon membuatkan aplikasi biar antrean di rumah sakit itu tidak lama, baik BPJS atau non BPJS kalau berobat itu lama, berjam-jam, hampir di semua rumah sakit,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta mengaku telah menerima dokumen hasil Reses DPRD Cilegon.
BACA JUGA:4.019 Kasus Diare Terjadi di Cilegon Selama 2023, BABS Jadi Salah Satu Penyebabnya
Dokumen hasil reses tersebut akan dipelajari dan minta Organisasi Perangkat Daerah atau OPD melakukan kroscek ke lapangan.
“Semangatnya DPRD dan Pemkot Cilegon sama. Sama-sama ingin membangun Kota Cilegon, ini bahan masukan kita, mungkin ada masalah yang tidak terdeteksi, sama Dewan kebaca,” ucapnya.***
