Baliho Cakada Marak dan Tak Berizin

Bantenraya.co.id- Puluhan baliho bakal calon kepala daerah (cakada) baik bupati maupun Gubernur Banten 2024, marak di berbagai penjuru di wilayah Pandeglang.

Namun tak satu pun baliho tersebut memiliki izin resmi.

Pejabat Fungsional Penata Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang Adi Wahyudi mengatakan,

untuk mekanisme pemasangan baliho atau billboard dengan konten politik, pihak pemilik harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Badan Kesbangpol Pandeglang.

Berperan Aktif dalam Upaya Penurunan Stunting, Srikandi PLN Banten Diapresiasi Pj Bupati Lebak

“Setelah itu DPMPTSP memproses melalui aplikasi izin reklame. Selain rekomendasi tertulis dari Kesbangpol,

beberapa kewajiban lain yang tidak dilampirkan ke DPMPTSP adalah jenis alat peraga sosialisasi (APS), jumlah, ukuran, dan foto dari baliho tersebut,” jelasnya, Selasa (4 Juni 2024).

Menurut Adi, pihaknya sama sekali belum mengeluarkan izin pemasangan alat peraga kampanye ataupun sosialisasi untuk reklame atau billboard yang tersebar di Pandeglang.

Namun Adi menyatakan tak bisa berbuat banyak terlebih jika melakukan penertiban secara langsung.

Pentingnya Saluran Irigasi di Kota Serang

“Soal penertiban merupakan kewenangan dari Kesbangpol dan Satpol PP Pandeglang. Kami DPMPTSP hanya pada bagian administrasi.

Soal penindakan itu kan ada Perda K3. Kita selalu koordinasi dengan Satpol PP.

Kami hanya mampu mengimbau agar segera membuat izinnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang juga menuturkan hal yang sama terkait penertiban billboard politik yang tak berizin.

Baca artikel Bantenraya.co.id lainnya di Google News
 
1 2 3Laman berikutnya

Related Articles

Back to top button