Biaya Calon Gubernur Rp100 Miliar

Bantenraya.co.id– Biaya untuk maju sebagai calon Gubernur Banten cukup fantastis. Nilainya diperkirakan bisa mencapai miliaran rupiah.

Adapun biaya paling banyak digunakan untuk serangan fajar kepada pemilih, operasional, dan saksi.

Salah seorang pengurus partai politik yang tidak mau diungkapkan identitasnya mengatakan, psikologi pemilih saat ini tidak bisa dipisahkan dari politik uang.

Bahkan saat dia mencalonkan sebagai anggota DPRD Banten pun, alokasi anggaran yang paling banyak menyedot uang adalah untuk serangan fajar.

Kolam Ratu Denok Keraton Surosowan di Banten Lama Kota Serang

“Psikologis pemilih kita saat ini seperti itu,” ujar sumber ini kepada Banten Raya.

Dia mengatakan, biaya lain yang akan dibutuhkan oleh seorang calon Gubernur adalah uang mahar kepada partai politik yang memutuskan bergabung dalam koalisi.

Partai politik yang menyerahkan kursi mereka digunakan sebagai perahu pencalonan, tentu tidak gratis. Seperti pepatah Amerika yang terkenal menyebutkan, tidak ada makan siang gratis.

Sumber dari partai lain yang terlibat dalam pencalonan Gubernur Banten tahun 2011 yang saat itu melawan

Tiga Penjabat di Banten Tinjau Tempat Sampah Belakang Banten Lama

incumbent yaitu Ratu Atut Chosiyah menyebutkan bahwa setidaknya anggaran yang dihabiskan saat itu mencapai kurang lebih Rp50 miliar.

Namun, dia mengaku sudah agak lupa untuk detail penggunaannya. “Tapi karena waktu itu Bu Atut sedang kuat-kuatnya, jadi kita kalah,” katanya.

Dia mengatakan, anggaran yang paling besar menyedot saat itu adalah untuk kampanye akbar, karena harus mengerahkan massa dalam jumlah banyak.

Dana untuk transportasi, sewa tempat dan peralatan, termasuk makan, juga menyedot anggaran yang cukup besar. Belum lagi anggaran untuk membayar saksi yang akan menjaga suara di tingkat TPS.

Orang Tua Harus Waspadai Jajanan Sekolah Anaknya

Berbeda dengan pola pencalonan dulu dan saat ini, sumber ini mengatakan bahwa saat ini bisa saja calon

mengeluarkan sedikit uang jika dia mendapatkan sponsor yang mau mendanai segala sesuatunya.

Apalagi apabila calon yang dibiayai memiliki peluang menang yang besar.

Hanya saja nantinya akan ada permintaan-permintaan dari pemilik modal kepada calon yang jadi sebagai balas budi politik.

Napi Rutan Serang Simpan Senjata Tajam Buatan

Namun pola semacam itu menurutnya sangat mungkin dan bisa terjadi di dunia politik paling mutakhir saat ini.

Dikonfirmasi terpisah, Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Provinsi Banten Syaeful Bahri mengatakan,

biaya politik atau cost politics adalah sesuatu yang niscaya ada karena semua membutuhkan sokongan anggaran.

Karena itu, dia memperkirakan untuk bisa maju sebagai calon gubernur setidaknya diperlukan biaya Rp100 miliar paling sedikit. “Saya pikir sekurang-kurangnya butuh Rp100 miliar,” katanya.

Konsisten Terapkan K3, Indo Raya Tenaga Raih 3 Penghargaan Dari Pemprov Banten

Syaeful pun merinci beberapa pengeluaran yang bisa saja terjadi pada calon gubernur. Misalnya pembuatan baliho atau alat peraga kampanye.

Bila untuk mencetak dan memasang satu baliho diperkirakan mencapai Rp750 ribu per titik, maka apabila di satu desa dipasang 5 baligo dikalikan dengan jumlaj desa/ kelurahan di Banten, maka muncul angka miliar rupiah.

Ada juga pertemuan dengan masyarakat pemilih. Bila dalam sekali pertemuan diperlukan Rp3 juta untuk makan dan lainnya,

maka jika dalam seminggu pertemuan dua kali, dikalikan dengan beberapa kali pertemuan maka bisa mencapai miliaran rupiah.

Yedi Rahmat Adu Mulut Dengan Tim Kuasa Hukum Tempat Hiburan Malam Kalodran

Belum lagi ongkos atau anggaran operasional untuk tim yang menemani ke mana saja calon pergi.

Atau ketika menemui tokoh masyarakat, apalagi tokoh yang disegani, maka tidak mungkin akan memberikan uang hanya Rp500 ribu. Karena itu menurutnya, biaya politik adalah hal yang niscaya pasti ada.

Belum lagi anggaran yang akan dibagikan kepada para pemilih. Berkaca kepada pengalaman para caleg yang

menceritakan bahwa mereka menghabiskan banyak anggaran untuk pemilih, maka Syaeful juga tidak menapikan adanya kemungkinan biaya semacam itu.

Padi Gagal Tumbuh dan Gagal Panen Lantaran Terendam Banjir

“Kalau calon kepala daerah memang belum pernah ada yang cerita kepada saya soal cost politics ini. Kalau caleg sudah banyak yang cerita.

Jadi, kalau pun seandainya ada, maka variabel ini akan banyak menyedot cost politics,” katanya.

Sementara itu, mantan Gubernur Banten Rano Karno mengakui bahwa biaya untuk Pilkada atau Pilgub Banten tergolong mahal.

Rano memperkirakan, biaya untuk kampanye Pilkada Banten 2024 saja, bisa mencapai Rp10 miliar lebih. Jika total biaya dengan kebutuhan yang lain maka bisa lebih besar dari itu.

Dicekoki Miras, Pengamen Perkosa ABG

“Ya lumayan lah, minimal (seharga) mobil oplet. Artinya, pasti setiap kegiatan jangan jauh-jauh, bawa mobil saja beli bensin.

Artinya pasti ada biaya. Ya, kira-kira satu bulan gaji lah. Ya, gak mungkin Rp100 ribu dong. Relatif cukup besar, Rp10 miliar, bisa lebih gede dari itu,” kata Rano kepada Banten Raya.

Kata Rano, biaya untuk Pilgub Banten cukup besar. Biaya besar biasanya dibutuhkan oleh satu pasangan calon bukan untuk politik uang, melainkan untuk biaya kampanye.

“Kabupaten kota di Banten ada delapan. Kalau kita ploting satu kabupaten Rp 2 miliar saja, Rp 16 miliar.

Jalan Berlubang di Kota Serang Ditandai Bambu

Dari Rp 2 miliar ini apa yang bisa dibikin, itu bagian yang harus kita hitung.

Dana itu digunakan untuk biaya apa saja, sosialisasi, cetak APK (alat peraga kampanye), kunjungan, termasuk biaya saksi,” ujar Rano yang kini menjadi anggota Komisi X DPR RI.

Selain dana dari calon, kata Rano, dana kampanye juga akan dibantu oleh partai pengusung.

“Memang ada dana dari partai, tapi itu dana gotong royong, gak mungkin partai membiayai semua gak mungkin, dan menjadi tanggung jawab calon.

Satpol PP Amankan Diduga Botol Miras Kosong di THM Kalodran Walantaka

Hampir pimpinan daerah yang memimpin pasti semuanya gotong royong,” katanya.

Saat disinggung apakah pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk kontestasi Pilgub Banten, Rano mengaku sudah menyiapkannya.

Namun masih belum cukup. “Iya, nanti kan masih lama tahapan Pilkada November 2024. Minimal hari ini (kemarin) saya harus banyak puasa untuk ngumpulin duitnya,” ujarnya.

Rano menerangkan, masih belum menentukan pilihannya di Pilkada 2024. Apakah akan maju sebagai bakal calon Gubernur Banten atau bakal calon Gubernur DKI Jakarta.

Gelapkan Uang Toko, Perempuan Cantik Diburu Polisi

“Saya gak bisa yang lain OTW Jakarta atau Banten. Tapi (jika memilih) saya lebih senang Banten, karena Banten itu membangun,” katanya.

Menurutnya, saat ini belum ada yang berkomunikasi siapa yang akan mendampinginya di Pilkada 2024.

Mengenai komunikasi dengan calon lain hingga tokoh pada Pilgub Banten, Rano mengaku belum intensif. Termasuk dengan Airin, Dimyati Natakusuma, dan Irna Narulita.

“Semua mungkin saja. Ketimbang dengan Pak Dimyati justru saya sesekali melakukan komunikasi dengan Bu Irna,

TK Nurul Iman Kasemen Kunjungi Pemadam Kebakaran Kota Serang

walaupun memang tidak sering, karena ia sibuk saya juga sibuk. Kalau untuk Pilgub semuanya masih ada kemungkinan,” ujarnya.

Mengenai suaranya kalah di Pileg 2024 oleh Airin Rahmi Diani, kata Rano, suara Airin tersebut sebagai barometer untuk menuju Pilgub Banten 2024.

“Banyak faktor. Ibu Airin kan kampanye dari tahun 2019. Artinya wajar kalau Bu Airin meraih suara terbanyak. Minimal kita berhitung.

Saya punya kamar hitung. Itu kuatnya dimana, lemahnya dimana. Bu Airin itu starnya bukan di Pileg, tapi Pilgub. Secara realita itu kenyataannya,” terangnya. (tohir/yanadi)