Jabatan Pj Gubernur Ketiga Kali Tak Sesuai Aturan

Bantenraya.co.id– Jabatan Al Muktabar sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten yang ketiga kali dinilai tidak sesuai aturan.

Kebijakan itu dianggap telah menabrak Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota.

Related Articles

Sebab dalam aturan itu, seseorang yang menjadi penjabat hanya bisa diperpanjang satu kali (hanya sampai dua periode).

Namun saat ini yang terjadi, Al Muktabar menjadi Pj Gubernur Banten untuk ketiga kali.

Dibanjiri Lokal Konten, Cilegon Expo 2024 Diklaim Sedot Pengunjung 30.000 Orang

Ahli hukum dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Firdaus mengatakan, mekanisme pengangkatan

penjabat kepala daerah telah diatur dalam Permendagri nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota.

“Dalam pasal 8 aturan itu disebutkan, masa jabatan Pj gubernur adalah satu tahun.

Setelah habis, jabatan Pj gubernur bisa diperpanjang untuk tahun berikutnya (tahun kedua) dengan orang yang sama atau berbeda,” ujar Firdaus.

Duet Dewi-Iing Menguat di Pilkada Pandeglang

Bila mengacu pada pasal 8 itu, maka secara logika seorang penjabat gubernur maksimal hanya boleh menjabat selama dua tahun.

Tahun pertama adalah penunjukan oleh Presiden, lalu tahun kedua adalah masa perpanjangan.

Karena itu ketika Al Muktabar dilantik lagi sebagai Penjabat Gubernur Banten untuk ketiga kali (secara berturut-turut) maka keputusan ini adalah pelanggaran terhadap Permendagri nomor 4 tahun 2023.

“Artinya Mendagri melanggar aturan yang dia buat sendiri,” katanya.

Baca artikel Bantenraya.co.id lainnya di Google News
 
1 2 3 4Laman berikutnya

Related Articles

Back to top button