Microsoft Tegaskan Tak Ada Pembelian Software Tahun 2018
“Betul, surat yang ditunjukan setelah dikonfirmasi, bukan standar yang dikeluarkan Microsoft Indonesia. Saya pribadi baru mengetahui bulan Februari 2022 waktu dimintai keterangan saya memberikan infomasi, fakta sebenarnya kepada penyidik kejaksaan,” jelasnya.
Linda mengungkapkan pada tahun 2020 Microsoft Indonesia mendapatkan pesanan 1.800 Line Office Profesional 2019 dan 100 Windows Server 2019 untuk Dindikbud Banten.
“Jadi transaksi tersebut dipesan dari distributor ke Microsoft untuk customer Dindikbud Banten pada Maret 2020, sebanyak 1.800 Line Office Profesional 2019 dan 100 Windows Server 2019. Nominalnya 122.000 USD untuk office, dan 100 server totalnya saya lupa, tapi ada persisnya,” ujarnya.
Dalam dakwaan JPU, pengadaan komputer UNBK 2018 tidak memiliki analisis kebutuhan dan tidak tercantum di rencana kebutuhan barang milik Pemprov Banten. Pengadaan itu dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak memiliki kerangka acuan kerja.
Terdakwa Engkos sebagai Pengguna Anggaran telah menandatangani pencairan pembayaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan sebagaimana kontrak, komputer UNBK yang diterima dan dibayarkan tidak sesuai dengan yang dipesan.
Terdakwa Engkos dan Ardius bersama terdakwa Ucu dari PT CAM dan Manahan dari PT AXI dinilai telah merekayasa pemilihan barang di e-Katalog. Padahal, menurut jaksa, PT AXI sebagai penyedia tidak memiliki barang atau paket komputer UNBK.
Pesanan melalui e-Katalog itu tidak dilakukan oleh PT AXI, tapi oleh Ucu dari PT CAM. Penyedia itu juga tidak berasal dari rantai pasok, tapi membeli dari distributor. Selain itu, software yang terpasang di komputer UNBK dan servernya tidak memiliki lisensi resmi dan sah diakui Microsoft Indonesia.
