SERANG, BANTEN RAYA- Ribuan honorer tenaga administrasi yang ada di Pemprov Banten mengaku sedih karena pada tahun ini tidak ada perekrutan tenaga honorer administrasi dan teknis lainnya, menjadi P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjia kerja). Padahal pemerintah melalui dana alokasi umum (DAU) telah menganggarkan Rp90 miliar untuk perekrutan honorer menjadi P3K.
Ketua Umum Forum Honorer Non PNS Non Kategori Provinsi Banten Taufik Hidayat mengatakan, dengan dana alokasi umum itu pemerintah melaksanakan pengangkatan tenaga P3K untuk guru sebanyak 5.500 orang lebih, dan untuk tenaga kesehatan 660 orang lebih. Sementara untuk perekrutan honorer bidang administrasi, tenaga teknis dan lainnya tidak ada sama sekali. Padahal saat ini jumlah honorer administrasi dan tenaga teknis mencapai 6.000 sampai 7.000 orang. “Honorer (Pemprov Banten) pada sedih,” kata Taufik, Kamis (19/1/2023).
Taufik mengatakan, dia sudah mengkonfirmasi terkait masalah ini ke BKD Provinsi Banten, dan BKD menyatakan akan tetap mengajukan perekrutan honorer teknis meski dia sendiri mengaku belum tahu sumber anggarannya nanti apakah dari APBD Banten atau dari mana. Sebab berdasarkan informasi yang diterima, tidak ada penganggaran untuk pengangkatan tenaga honorer di Provinsi Banten yang berasal dari DAU. “Untuk tahun 2023 tidak ada perekrutan tenaga teknis oleh Pemprov Banten sama sekali,” kata Taufik
Perekrutan P3K dari tenaga honorer teknis sendiri hanya dilakukan pada tahun 2022 yang lalu. Itu pun hanya untuk 55 formasi yang seleksinya baru dilakukan pada Januari tahun 2023 ini.
Menanggapi hal ini, Kepala BKD Provinsi Banten Nana Supiana mengatakan, perekrutan P3K dari honorer administrasi dan tenaga teknis lainnya pada tahun 2023 ini tetap ada dan akan dilakukan. Meski demikian untuk formasi dan yang lainnya menunggu keputusan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). “Tahun 2023 itu ada (perekrutan) cuma masih diformulasikan sama Kemenpan-RB. Kami masih menunggu arahan pemerintah pusat,” ujarnya.
Nana mengakui, sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat bahwa saat ini prioritas perekrutan honorer jadi P3K ada pada honorer guru dan tenaga kesehatan. Sementara untuk honorer administrasi dan teknis dan lain-lain masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. “Mungkin jumlahnya juga akan menjadi rumusan Kemenpan,” ujar Nana.
Sementara itu, terkait dengan perekrutan honorer guru, Nana mengatakan saat ini masih menunggu passing grade dari Kementerian Pendidikan ke Kemenpan. Bila passing grade itu sudah diserahkan, maka Kemenpan yang akan menetapkan pengumuman diterima atau tidaknya honorer tersebut. Setelah dinyatakan lulus, maka akan diproses SK-nya sekaligus nomor induk kepegawaiannya (NIK).
Sementara untuk perekrutan tenaga kesehatan saat ini masih dalam masa sanggah. Dia mengatakan, pada prinsipnya semuanya menunggu keputusan kelulusan dari Kemenpan dan BKN. Setelah itu diumumkan, maka akan diumumkan ulang oleh BKD Provinsi Banten agar diketahui oleh para calon pelamar.
“Kalau yang seleksi tenaga administrasi tahun 2022 saat ini masih seleksi administrasi, masih masa sanggah administrasi, misalnya kalau ada kekurangan atau kesalahan lamaran atau ada data yang tidak terupdate itu kan ditolak, nah sekarang masa sanggahnya,” katanya. (tohir)
