BANTENRAYA.CO.ID – Walikota Cilegon Helldy Agustian meminta isu honorer dan DAU dibahasa dalam acara Reker Apeksi WIlayah III nanti.
Isu honorer dan Dana Alokasi Umum atau DAU tersbut menjadi agenda penting dalam pembahasan di Apeksi nanti.
Khusus, pembahasan DAU dalam Apeksi, pihaknya ingin mengetahui apakah daerah lain sama mengalami potongan seperti Kota Cilegon.
Dimana, pada 2023 sekarang menurut laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan ada potongan sebesar Rp200 miliar.
Hal itu tentu saja akan menghambat pembangunan yang tengah dilakukan Pemkot Cilegon.
Beberapa pembangunan akhirnya tidak bisa dikerjakan, sehingga terpaksa meminta kementerian untuk bisa membantu Pemkot Cilegon.
Menurut Helldy, ada dua pembahasan dan isu yang diminta untuk dibahas pada Raker Apeksi Wilayah III nanti di Kota Cilegon.
“Ada dua isu yang kiami minta dibahas, yang pertama soal honorer yang kedua menganai DAU,” katanya, Rabu 3 Mei 2023.
“Dana dari pusat yang selama ini kita juga ingin tahu dengan daerah lain seperti apa gitu (ada potongan) yah,” ucapnya Helldy.
Untuk honorer, dari tim pemerintahan dan asisten daerah (Asda) akan melakukan pembahasan lebih dalam.
“Jadi nanti kita undang direktur dan kementerian terkait. Ini semua honorer,” ucapnya.
Diketahui, pemerintah pusat bakal menghapus honorer per 28 November 2023.
Hal itu berdasarkan amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 5 Tahun 2014.
Serta, surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diundangkan pada 31 Mei 2022 lalu.
Untuk DAU, tegas Helldy, ingin mengetahui alasan dipotong sebesar Rp200 miliar, serta kenapa anggaran tersebut sepertinya dipotong setiap tahunnya.
“Ada juga dipotong. Kalau laporan dari Bappeda kan dipotong Rp200 miliar tanya ke bapopeda, kita ingin tahu kenapa dipotong ini,” ujarnya.
“Tiap tahun di potong terus kami ingin tahu,” ungkap Helldy.
Sebab, secara pengahasilan Kota Cilegon Cukup Kaya, dimana PPN dan PPH itu semuanya lari ke pusat.
“Karena Kota cilegon cukup kaya. Kita hanya dapat dari PPJ dan dari PPHTB,” ujarnya.
“Sisanya yang tertinggi dari PPN dan PPH dan itu ke pusat. ini kan bisa jadi bantuan kita juga, tapi kan bantuan nya dipotong,” jelasnya.
Hal itu, terang Helldy, pada akhirnya membuat sejumlah program prioritas Pemkot Cilegon tidak berjalan.
“Pasti otomatis program kita yang tidak jadi tidak jalan, dan kami selalau mencari solusi mencari dana yang dari jakarta juga,” paparnya.
“Ke dinas (kementerian-red) yang ada di pusat untuk membantu,” pungkasnya. ***
