SERANG, BANTEN RAYA – Tambak milik para nelayan di Serang utara terus berkurang karena terdampak abrasi air laut. Sejak tahun 2012 sampai dengan 2022 ini sekitar 150 tambak di Kecamatan Tirtyasa dan di Kecamatan Pontang hilang sehingga banyak nelayan yang kehilangan mata pencahariannya.
Anggota DPRD Kabupaten Serang asal daerah pemilihan (Dapil) Serang 1 Dendi Kurnia Ardiansyah mengatakan, abrasi yang terjadi di pesisir laut di Serang utara menjadi permasalah yang serius bagi para nelayan karena sampai saat ini abrasi terus terjadi namun belum ada penanganan khusus untuk mengantisipasi gelombang air pasang.
“Abrasi sampai sekarang masih terus terjadi dan setiap tahun pasti ada saja tambak nelayan yang hilang. Dari tahun 2012 sampai tahun 2022 ini sudah ada sekitar 150 hektare tambak nelayan yang hilang tergerus ombak,” ujar Dendi saat ditemui di ruang kerja Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Selasa (15/3).
Ia menjelaskan, untuk mengatasi masalah abrasi di pesisir laut Serang utara tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang perlu mengusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk dibangunkan breakwater atau pemecah gelombang.
“Untuk di Lontar sudah dibangun breakwater kami minta itu dilanjutkan sampai ke Pontang. Pembangunannya silakan dilakukan bertahap karena panjanganya kurang lebih 10 kilometer dari mulai Susukan, Kecamatan Tirtayasa sampai dengan Linduk, Kecamatan Pontang,” ungkapnya.
Untuk di pesir laut yang masuk Kecamatan Ponanang sendiri, kata Dendi, sudah pernah dibangunan breakwater oleh KKP namun manterialnya dari bambu pada tahun 2014. “Sekarang bambunya sudah hilang semua. Yang benar itu breakwater dari batu terus belakangnya ditanami pohon mangrove,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Serang Suhardjo membenarkan, di pesisir laut Serang utara sering terjadi abrasi namun beberapa bagian terjadi sedimentasi seperti di Desa Tengkurak, Kecamatan Tirtayasa dan di Desa Tenjoayu, Kecamatan Tanara.
“Untuk di Lontar sudah dipasang breakwater dan ditanami mangrove. Untuk di Kecamatan Pontang dan sekitarnya sudah diusulkan untuk dibangun breakwater tapi belum ada realisasi. Pembangunan breakwater harus sama pemerintah pusat karena biayanya mahal,” katanya. (tanjung/fikri)
