16 RT di 9 Kelurahan Masih Kumuh
CILEGON, BANTEN RAYA – Sebanyak 4.364 jiwa atau orang di Kota Cilegon masih menempati kawasan kumuh.
Ribuan warga itu berada di 16 Rukun Tetangga (RT) di 9 kelurahan yang ada di Kota Cilegon.
Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Arsitektur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cilegon Edi Hendarto menyampaikan, total masih ada 37,66 hektar kawasan kumuh di 9 kelurahan. Nantinya pada 2022 akan ada Rp10 miliar untuk membenahi kawasan tersebut.
“Ya sejak ditandatangani Kepwal (Keputusan Walikota) pada 2022. Masih luasnya 37,66, dimana kawasannya itu ada di 9 kelurahan,” katanya kepada wartawan, Minggu (3/4).
Edi menyampaikan, penyelesaian kawasan kumuh bukan hanya soal anggaran untuk membangun infrastrukturnya saja, namun juga soal pola pikir masyarakat.
Kata dia, mengubah pola pikir masyarakat tidak mudah, sehingga harus menjadi fokus semua pihak bukan hanya DPKP Kota Cilegon saja.
“Soal infrastruktur itu mudah tinggal dibangun lewat anggaran. Namun, soal mindset ini yang agak sulit dan butuh edukasi secara terus menerus. Jika seseorang itu punya kebiasaan jorok dan kumuh maka harus secara perlahan di bangun,” paparnya.
Sementara itu, Asisten Kota Mandiri Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Uso Sutoyo menyatakan, anggaran sebesar Rp300 juta tersebut merupakan program Cash For Work dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), dimana pembangunan berbasis infrastruktur berbasis masyarakat (IBM).
“Nanti yang paling besar itu dari Rp300 juta untuk upah tukang. Sebab dominan sifatnya pemeliharaan infrastruktur,” katanya, Jumat (1/4).
Uso menyampaikan, untuk besaran upah sendiri akan disesuaikan dengan harga perkiraan sendiri (HPS) di Kota Cilegon, yakni berkisar antara Rp110 ribu per orang.
“Besarnya nanti tergantung HPS di Kota Cilegon. Biasanya di Cilegon itu Rp110 lebih,” imbuhnya.
Program Cash For Work tersebut, papar Uso, diperbesar untuk penyerapan pemberdayaan SDM atau pekerja. Sebab, menjadi bagian dari agenda pemerintah pusat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat akibat pandemi Covid 19.
“Efek pandemi ini banyak yang akhirnya tidak berpenghasilan. Jadi ini untuk menstimulasi pendapat masyarakat,” kata dia.(uri)
