BANTENRAYA.CO.ID – Berdasarkan aplikasi E-Dasawisma tahun 2023 di Provinsi Banten terdapat 29.794 anak berstatus stunting.
Dari jumlah itu, sebanyak 11.762 anak masih dalam penanganan. Sementara 18.032 anak lainnya diklaim sudah sudah tertangani.
Penjabat (Pj) Sekda Banten Virgojanti mengatakan, meski masih ada banyak anak yang berstatus stunting namun estimasi prevalensi stunting di Provinsi Banten sudah mencapai 12,97 persen. Provinsi Banten juga berhasil menurunkan angka stunting hingga saat ini mencapai 20 persen.
“Kita masih terus melakukan pendataan, karena kan masih terus terjadi kelahiran anak yang itu sudah kita lakukan intervensi juga agar anak yang lahir dalam keadaan sehat tidak berpotensi stunting,” ujar Virgojanti usai acara Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten Tahun 2023 di hotel Aston, Kota Serang, Selasa (10/10/2023).
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Provinsi Banten mengalami penurunan sebesar 4,5 persen dari 24,5 persen menjadi 20 persen pada tahun 2022. Rinciannya adalah Kabupaten Lebak 26,6 persen, Kabupaten Pandeglang 29,4 persen, Kabupaten Serang 26,4 persen, Kabupaten Tangerang 21,1 persen, Kota Serang 23,8 persen, Kota Tangerang 11,8 persen, Kota Tangsel 9 persen, dan Kota Cilegon 19,1 persen.
Virgo mengungkapkan, guna mempercepat penanganan stunting di Provinsi Banten, sejumlah anggaran digelontorkan ke 20 OPD di lingkungan Pemprov Banten mencapai Rp739 miliar lebih. Selain itu, ada juga anggaran lain yang berasal dari APBD kabupaten dan kota sebesar Rp1.467 miliar dan anggaran lain yang bersumber dari beberapa alokasi anggaran di luar itu, termasuk dari CSR.
BACA JUGA : Status Siaga Darurat Kekeringan di Kabupaten Serang Dihentikan
Untuk alokasi anggaran stunting yang ada di 20 OPD di Provinsi Banten, rinciannya adalah di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Rp629 juta, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten Rp44,964 miliar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Rp1 miliar, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Rp9,816 miliar, dan Dinas Pertanian Provinsi Banten Rp2 miliar.
Selanjutnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Rp974 juta, Bappeda Provinsi Banten Rp75 juta, Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten Rp8 miliar, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Rp3 miliar, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten Rp517 juta, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Banten Rp55 juta, dan Dinas Pariwisata Provinsi Banten Rp 3,850 miliar.
Lalu ada juga di Dinas Kesehatan Provinsi Banten Rp220 miliar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten Rp4 miliar, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten Rp6,6 miliar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Rp427 miliar, Dinas UMKM Provinsi Banten Rp451 juta, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Rp168 juta dan Dinas Sosial Provinsi Banten Rp4 miliar.
Virgojanti mengatakan, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan stunting bertujuan mempercepat penurunan stunting di Provinsi Banten sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah pusat. Dia berharap dengan anggaran yang besar itu maka penanganan stunting akan bisa lebih maksimal.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Yb. Satya Sananugraha mengatakan, Provinsi Banten menjadi satu dari 14 provinsi di Indonesia yang menjadi provinsi prioritas dalam program penurunan stunting. Berbeda dari provinsi lain yang menjadi prioritas karena rendahnya penurunan stunting, Provinsi Banten masuk ke dalam provinsi prioritas karena jumlah penduduk di Provinsi Banten yang besar.
“Mengingat jumlah penduduk Banten yang besar, makanya menjadi salah satu daerah prioritas yang kita bantu. Kita harapkan percepatan penurunan stunting di Banten bisa kembali cepat ditekan, sehingga Banten bisa menjadi contoh untuk percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Satya juga mengungkapkan bahwa Provinsi Banten adalah salah satu provinsi yang penurunan stuntingnya sangat tinggi sehingga dinilai cukup berhasil. Karena keberhasilan ini, Provinsi Banten mendapatkan bantuan dana insentif fiskal dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin. *
