BANTENRAYA.CO.ID- Sebanyak 475 honorer tenaga teknis dan kesehatan yang mengikuti ujian seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang pertama dinyatakan belum mendapatkan formasi PPPK.
Oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), mereka diberi kode R3.
Para honorer R3 menuntut agar pemerintah memasukkan mereka ke 1.000 formasi PPPK yang saat ini masih kosong karena tidak ada pelamar.
Ketua Forum Honorer Provinsi Banten Taufik Hidayat mengatakan, total ada 475 honorer tenaga teknis dan kesehatan yang belum mendapatkan formasi.
Dia meluruskan bahwa 475 honorer ini bukan tidak lulus, melainkan tidak mendapatkan formasi. “Bukan tidak lulus, tetapi tidak mendapatkan formasi,” katanya, Minggu (5 Januari 2025).
Dia mengatakan, ada sejumlah faktor mengapa seorang honorer yang ikut seleksi PPPK namun tidak mendapatkan formasi.
Salah satunya karena formasi yang dia lamar telah direbut oleh pelamar lain, sementara dia sendiri karena nilainya lebih kecil tersingkir oleh pelamar atau honorer lain.
Sementara di lain sisi, ada 1.000 formasi yang kosong karena tidak ada yang melamar. Sisa formasi inilah yang coba diperjuangkan agar bisa diberikan kepada 475 honorer yang belum mendapatkan formasi PPPK tersebut.
“Karena masih banyak formasi yang kosong, mudah-mudahan ini bisa kita isi dengan kawan-kawan yang 475 ini,” katanya.
Taufik mengatakan, banyak dari honorer yang tidak mendapatkan formasi ini adalah mereka yang sudah berumur yang dalam beberapa tahun ke depan akan memasuki usia pensiun.
Karena itu dia berusaha agar mereka bisa segera mendapatkan formasi agar bisa merasakan, meski hanya sebentar, menjadi pegawai pemerintah. “Kasian mereka pada banyak yang sedih,” katanya.
Sementara itu, Ketua Forum Honorer Non Kategori Sekretariat DPRD Provinsi Banten Wiwik Wahab mengungkapkan, di Sekretariat DPRD Banten ada 35 orang honorer yang tidak mendapatkan formasi.
Dari 20 Hektar, Baru 14 Hektar Lahan TPAS Cilowong Yang Digunakan
Penyebabnya, ada pelamar dari luar yang melamar ke formasi yang ada di Sekretariat DPRD Banten. Sementara honorer yang ada di Sekretariat DPRD Banten sendiri kalah secara nilai oleh pelamar dari luar tersebut.
“Total formasi di Sekretariat DPRD Banten kan ada 160 orang, tapi ada 35 orang yang nggak lolos karena ada pelamar luar yang nilainya di atas honorer yang ada di Sekretariat DPRD Banten,” katanya.
Karena itu, dia juga meminta agar 35 temannya itu diberikan formasi PPPK dengan memanfaatkan 1.000 formasi yang masih kosong karena tidak ada pelamar itu.
Berdasarkan informasi yang dia terima, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten telah menghadap ke BKN di Jakarta untuk bisa meminta agar 1.000 formasi ini diberikan kepada honorer yang belum mendapatkan formasi.
Dinkes Kota Serang Waspadai Penyakit Kulit dan Diare Saat Nataru
Bahkan, kata Wiwik, BKD Provinsi Banten telah membawa dan memberikan nama-nama honorer yang tidak mendapatkan formasi tersebut ke BKN.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Banten sedang menunggu tanggapan atau kebijakan dari BKN terhadap nasib ratusan honorer yang belum mendapatkan formasi PPPK ini. (tohir)
