BANTENRAYA.CO.ID – Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD Provinsi Banten memastikan seluruh honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang berjumlah 11.737 orang akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Kabar itu diketahui saat Forum Honorer Provinsi Banten melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Banten, Sabtu (21 Desember 2024).
Audiensi dihadiri Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, Sekretaris Komisi 1 DPRD Banten Umar Barmawi, anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten Muhsinin,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Nana Supiana yang didampingi Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian Kerja dan Disiplin BKD Banten Aan Fauzan Rahman,
Bank BJB Jalin Kerjasama dengan APP Indonesia Sebagai JMLA dalam Kredit Sindikasi Pindo Deli
dan Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Ahmad Rasudin.
Hadir juga perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Provinsi Banten.
Ketua Forum Honorer Provinsi BantenTaufik Hidayat mengatakan, setelah sebelumnya sempat ada kebijakan pembagian honorer menjadi PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu, saat ini sudah tidak ada lagi pembagian itu.
Seluruh honorer yang nanti mendapatkan SK dari BKN sebagai PPPK akan diangkat seluruhnya menjadi PPPK penuh waktu.
Pj Gubernur Bakal Bentuk Tim Khusus Masa Transisi
“Kata Ketua DPRD Banten Bapak Fahmi Hakim (saat audiensi), anggaran untuk itu sudah ada,” kata Taufik, Minggu (22 Desember 2024).
Bahkan, kata Taufik, Fahmi Hakim akan mengawal agar anggaran untuk PPPK penuh waktu itu benar-benar masuk dalam APBD 2025.
Sehingga, seluruh honorer yang ada di Pemprov Banten mulai dari tenaga kesehatan, tenaga pendidik, hingga tenaga teknis akan benar-benar menjadi PPPK penuh waktu.
“Untuk itu, kami bersama dengan honorer lain yang ada di Provinsi Banten mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Al Muktabar (Pj Gubernur Banten sebelumnya),
9 Tempat Pengelolaan Sampah di Kota Serang Tak Beroperasi
Ketua DPRD Banten Bapak Fahmi Hakim, BKD, BPKAD, Bappeda, dan Komisi 1 DPRD yang sudah mendengarkan aspirasi para honorer yang ingin diangkat menjadi PPPK penuh waktu pada tahun 2025,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provisi Banten Fahmi Hakim membenarkan bahwa DPRD Banten dan Pemprov Banten sudah sepakat akan menganggarkan seluruh kebutuhan bagi PPPK penuh waktu.
Adapun anggaran yang disiapkan berjumlah Rp218 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Rp358 miliar dari APBD Provinsi Banten tahun 2025. Anggaran ini diperuntukkan bagi 11.737 honorer yang akan diangkat menjadi PPP penuh waktu.
“Pada prinsipnya bahwa tidak ada yang namanya PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu. Kita anggarkan full semuanya PPPK penuh waktu,” kata Fahmi.
Masih Ada PKL Yang Mangkal di Stadioan Maulana Yusuf Sehari Usai Direlokasi
Saat ini, kata Fahmi, para honorer hanya tinggal menunggu SK pengangkatan mereka sebagai PPPK dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Setelah itu, semuanya akan menjadi PPPK penuh waktu, karena anggaran untuk itu sudah tersedia. “Anggaran kebutuhan untuk honorer sudah kita siapkan,” katanya.
Fahmi berharap bila kelak sudah menjadi PPPK penuh waktu, para pegawai non ASN itu bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan Provinsi Banten. Jangan sampai setelah diangkat malah menjadi malas.
“Kita harap para honorer yang sekarang mengabdi dengan baik bagaimana membangun Banten,” kata Fahmi. (tohir)
