5.200 Perusahaan di Banten Nunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan Rp100 Miliar

5.200 Perusahaan di Banten Nunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan Rp100 Miliar
Penyerahan Bantuan BPJS : Gubenur Banten saat memberikan bantuan BPJS terhadap pekerja rentan, beberapa waktu yang lalu.

BANTENRAYA.CO.ID – Kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten masih menjadi pekerjaan rumah (PR).

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten mencatat sekitar 5.200 perusahaan masih menunggak pembayaran iuran premi pekerjanya, dengan nilai akumulasi mencapai kurang lebih Rp100 miliar.

Besarnya tunggakan tersebut mendorong BPJS Ketenagakerjaan memperkuat upaya penagihan sekaligus pembinaan terhadap perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya.

Bahkan, lembaga tersebut membuka peluang melibatkan kepolisian untuk menangani perusahaan yang dinilai perlu ditindaklanjuti melalui jalur hukum.

BACA JUGA : Ki Wasyid Pahlawan Nasional

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banten Muhyidin mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk menyelesaikan persoalan tunggakan tersebut.

Upaya penagihan terus dioptimalkan agar perusahaan segera menunaikan kewajiban pembayaran iuran jaminan sosial pekerjanya.

“Saat ini ada kurang lebih sekitar 5.200 perusahaan itu yang masih menunggak iuran dengan total angka kurang lebih sekitar 100 miliaran itu ya. Tentu upaya-upaya maksimal sudah kita lakukan,” ujarnya, Rabu (18 November 2026).

Muhyidin menjelaskan, penanganan terhadap perusahaan penunggak iuran tidak langsung dilakukan melalui aparat penegak hukum.

BACA JUGA : 10 Hari, 61 Pelaku Curanmor Dibekuk

BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu mengoptimalkan langkah internal sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk memberikan pembinaan kepada badan usaha yang belum patuh.

Menurutnya, pembinaan menjadi bagian penting untuk mendorong kesadaran perusahaan agar memenuhi kewajiban pembayaran iuran.

Dengan demikian, penyelesaian tunggakan tidak hanya berorientasi pada penagihan, tetapi juga peningkatan kepatuhan pemberi kerja terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Karena, kata dia, apabila seluruh tahapan internal telah dilakukan secara maksimal, BPJS Ketenagakerjaan akan menindaklanjuti melalui kerja sama dengan Polri.

BACA JUGA : Pemprov Panggil 50 Perusahaan Penunggak Pajak

Penyerahan penanganan kepada kepolisian dilakukan berdasarkan hasil verifikasi terhadap perusahaan yang dinilai perlu diproses lebih lanjut.

“Nanti konteks kerja sama nanti dengan Polri, upaya yang paling penting adalah upaya internal kita di BPJS Ketenagakerjaan sendiri sesuai dengan ketentuan apa saja yang sudah kita lakukan, termasuk pembinaan kepada perusahaan-perusahaan yang menunggak iuran.

Nah setelah itu kita maksimal dilakukan, baru nanti secara kerja sama kolaborasi dengan Polri ada penyerahan-penyerahan yang akan kita lakukan,” jelasnya.

Meski demikian, Muhyidin menegaskan bahwa tidak seluruh perusahaan yang menunggak akan langsung diserahkan kepada aparat penegak hukum.

BACA JUGA : Unpam Serang Bidik 10 Persen Mahasiswa Ciptakan Lapangan Usaha

Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan verifikasi untuk memilah perusahaan yang perlu ditangani melalui kolaborasi dengan Polri dan perusahaan yang masih dapat diselesaikan melalui mekanisme internal.

Ia mengatakan, pendekatan edukatif dan persuasif tetap dikedepankan dalam menangani persoalan tersebut.

Perusahaan diharapkan memahami kewajibannya sehingga kepatuhan terhadap pembayaran iuran dapat dibangun tanpa mengabaikan prosedur penanganan yang berlaku.

“Tentu tetap masih kita lakukan verifikasi, mana yang perlu diserahkan, mana yang tetap harus kami proses secara mandiri.

BACA JUGA : Pengangkatan Bangkai KMP Batumandi Ditarget Rampung Sebelum Nataru 2027

Karena ada edukasi juga ke perusahaan-perusahaan yang harus kami lakukan. Ya pendekatannya pendekatan syariah, humanis tetap kita utamakan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Septo Kalnadi turut mengamini terkait masih banyaknya perusahaan yang abai akan keselamatan dan jaminan pekerjanya.

Salah satu indikasinya adalah adanya perusahaan yang diduga memotong iuran BPJS Ketenagakerjaan dari gaji pekerja, namun tidak mendaftarkan mereka sebagai peserta.

“Nah, angka BPJS terutama di Banten itu jomplang. Yang dilaporkan PHK ke kami jauh lebih besar dibanding data BPJS.

BACA JUGA : Ribuan Lulusan Uniba Menjawab Persoalan Bangsa

Dari sini kelihatan bahwa pekerja-pekerja yang kena PHK ini dipastikan sebagian besar mungkin tidak didaftarkan ke BPJS oleh perusahaannya,” kata Septo.

Ia mengungkapkan, pihaknya masih menemukan dugaan perusahaan yang tetap memotong iuran BPJS dari penghasilan pekerja, tetapi tidak menyetorkannya ataupun mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Ada yang nakal, dipungut mah iya, didaftarkan enggak, ada,” ujarnya.

Oleh karena itu, Septo meminta pekerja maupun serikat pekerja ikut berperan aktif mengawasi pemenuhan hak tersebut.

Ia mengimbau pekerja untuk tidak hanya melihat adanya potongan BPJS pada slip gaji, tetapi juga memastikan perusahaan benar-benar mendaftarkan mereka sebagai peserta aktif.

BACA JUGA : Pengangkatan Bangkai KMP Batumandi Ditarget Rampung Sebelum Nataru 2027

“Teman-teman pekerja yang menerima slip gaji ada potongan BPJS, ya kami sarankan untuk minta kartu kepesertaannya. Itu bukti. Jangan sampai uangnya dipotong, dibayarin enggak, didaftarin juga enggak,” tegas Septo. (Raffi)

Pos terkait