BANTENRAYA.CO.ID – Dalam rangka meningkatkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan.

Sebanyak 50 perusahaan dipanggil ke Pendopo Gubernur Banten untuk membahas pembayaran tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Dari jumlah tersebut, hanya 13 perusahaan yang memenuhi undangan, sementara 37 perusahaan lainnya tidak hadir.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi Hartawan mengatakan, upaya pemanggilan perusahaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perusahaan.

Ia menyebut, perusahaan yang tidak hadir akan didatangi langsung oleh tim gabungan Pemprov Banten.

“Jadi, insyaallah kami dari Pemprov Banten itu sekarang sedang menyusun yang namanya tim penegakan hukum, terus pengawasan dan pembinaan untuk pertambangan, industri, dan lain-lain.

Nah yang hari ini (perusahaan) gak hadir, berarti membangkang. Ya nanti akan kita datengin langsung dengan tim-tim itu,” kata Deden, Senin (9 November 2026).

Deden menjelaskan, penyusunan tim tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum, pengawasan, dan pembinaan untuk sektor pertambangan, industri, serta bidang lainnya.

Tim tersebut, kata Deden, nantinya akan menggabungkan sejumlah unsur pengawasan yang selama ini sudah dimiliki masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia menegaskan, pembentukan tim tersebut bukan berarti pemerintah membuat perangkat pengawasan baru sepenuhnya. Sebab, masing-masing OPD sebenarnya sudah memiliki tim sesuai bidang tugasnya.

Hanya saja, selama ini pengawasan berjalan secara sektoral sehingga perlu disatukan agar hasilnya lebih optimal.

“Sebetulnya tidak ada yang istimewa di tim tersebut, kecuali menyatukan tim-tim yang sudah ada di OPD-OPD,” ujarnya.

Deden mencontohkan, Disnakertrans memiliki tim pengawas ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tim penegakan hukum lingkungan hidup, sedangkan sektor energi dan sumber daya mineral juga memiliki tim pengawasan tersendiri.

“Nah, semua tim-tim yang ada di OPD-OPD ini kita satukan, kita satukan supaya manfaatnya bisa lebih besar lagi,” katanya.

Melalui tim gabungan tersebut, lanjut Deden, Pemprov Banten akan melakukan pemeriksaan bersama terhadap perusahaan untuk memastikan seluruh kewajibannya telah dipenuhi.

Pemeriksaan tidak hanya menyasar pajak kendaraan operasional, tetapi juga pajak air permukaan, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), serta kewajiban lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan ketenagakerjaan.

Deden berharap, pola pengawasan terpadu tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Sebab, kata dia, pemerintah dapat menelusuri langsung kewajiban perusahaan yang belum dipenuhi.

“Nah, harapannya sih salah satu manfaat dari tim ini adalah meningkatkan pendapatan kita karena kita bisa mendorong kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan, salah satunya,” ungkapnya.

Terkait pemanggilan perusahaan tersebut, Deden menyebut baru 13 perusahaan yang hadir dan beberapa di antaranya menyatakan kesediaan untuk membayar kewajiban dalam waktu dekat, sementara perusahaan lainnya perlu melakukan rekonsiliasi karena kendaraan yang tercatat menunggak ternyata sudah dijual atau tidak lagi dimiliki.

“Tadi kan ada beberapa yang sudah langsung besok mau bayar, tapi ada juga yang akan recon dulu kan karena mobil mereka ternyata sudah dijual atau sudah enggak ada,” tuturnya.

Saat ditanya apakah ada sanksi yang diberikan, Deden enggan berbicara mengenai sanksi bagi perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya.

Menurutnya, pemerintah saat ini lebih mengutamakan upaya mengejar pembayaran dan membangun kesadaran perusahaan agar patuh terhadap aturan.

“Iya, kita enggak usah ngomong sanksi dulu deh, yang pasti kewajiban mereka dulu kita kejar,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa kepatuhan membayar pajak seharusnya lahir dari kesadaran, bukan karena perusahaan merasa takut terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, pemanggilan perusahaan diharapkan menjadi momentum untuk membangun komitmen bersama dalam mendukung pembangunan Banten.

“Makanya kan alhamdulillah lah kalau diundang begini ya mudah-mudahan sih itu bentuk kepatuhan ya, bukan bentuk ketakutan. Karena pajak itu harus karena kepatuhan, bukan karena ketakutan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten Berly Rizky Natakusumah mengungkapkan, total tunggakan PKB dari 50 perusahaan tersebut mencapai Rp4,3 miliar.

Tunggakan itu berasal dari 430 unit kendaraan yang tersebar di seluruh wilayah Banten, dengan sebagian besar perusahaan berada di wilayah Tangerang.

“Untuk yang tadi disajikan itu adalah pajak kendaraan bermotor, total 430 unit kendaraan dari 50 perusahaan dengan nilai Rp4,3 miliar,” jelas Berly.

Ia mengatakan, lama tunggakan bervariasi, mulai dari satu hingga dua tahun. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebagian kendaraan sebenarnya sudah dijual, tetapi belum dilaporkan kepada Samsat. Sementara sebagian lainnya memang belum membayar pajak.

“Ada yang setahun, ada yang dua tahun, banyak-banyak ini variannya. Jadi memang tadi terinformasi ada yang memang sudah dijual tapi belum dilaporkan, ada yang memang lupa untuk dibayar,” ujarnya.

Untuk itu, Berly mengimbau kepada masyarakat pemilik kendaraan agar segera melaporkan penjualan kendaraan kepada Samsat.

Langkah tersebut penting agar kendaraan yang sudah berpindah tangan tidak terus tercatat sebagai tunggakan atas nama pemilik sebelumnya.

“Jadi di saat kendaraan itu dijual, alangkah baiknya melaporkan ke Samsat dalam rangka untuk tidak tercatat sebagai kendaraan yang menunggak bagi pemilik kendaraannya,” katanya.

Berly menegaskan, penertiban kewajiban perusahaan tidak akan berhenti pada PKB. Hal tersebut merupakan bagian dari pola pengawasan terpadu yang digagas Sekda dengan melibatkan berbagai unsur di lingkungan Pemprov Banten.

“Jadi memang ini bagian yang tidak terpisahkan dari pola yang digagas oleh Pak Sekda untuk dikolaborasikan dengan seluruh unsur yang ada di Pemprov Banten untuk mengecek beberapa hal yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Berly menuturkan, pemeriksaan tersebut akan mencakup perizinan, kondisi ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga perpajakan.

Dengan demikian, perusahaan diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban pajak, tetapi juga menjalankan seluruh ketentuan yang berlaku.

“Baik itu perizinannya, baik itu kondisi ketenagakerjaannya, baik itu kondisi lingkungan hidupnya, baik itu kondisi perpajakannya.

Jadi semua menjadi satu untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan di wilayah Provinsi Banten dan sisi kewajiban dari perusahaannya dilaksanakan dengan baik,” paparnya.

Terkait potensi pendapatan lain seperti Pajak Air Permukaan (PAP), Berly menyebut hingga saat ini hampir tidak ditemukan tunggakan.

Namun, masih terdapat persoalan pemenuhan persyaratan dasar bagi perusahaan yang memanfaatkan air permukaan, seperti Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) dan pemasangan meter air.

Menanggapi persoalan tersebut, Berly mengaku pihaknya sedang menindaklanjuti bersama pihak Kejaksaan Tinggi Banten, termasuk melalui koordinasi dengan bidang intelijen dan perdata serta tata usaha negara.

Selain perusahaan, Bapenda juga terus menagih tunggakan PKB kendaraan mewah dan kendaraan bernomor pilihan.

Berly mengatakan, kendaraan dengan nilai pajak di atas Rp20 juta menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan dalam penagihan karena memiliki nilai tunggakan cukup besar.

“Jadi di seluruh wilayah kami mengklasterkan beberapa kendaraan mewah dan juga kendaraan nomor pilihan yang memang masih menunggak pajak kendaraan bermotornya.

Karena memang itu variannya cukup signifikan, nilainya pun cukup besar,” jelasnya.

Ia menyebut sejumlah kendaraan mewah, termasuk Ferrari dan Lamborghini, sudah mulai melakukan pembayaran setelah dilakukan penagihan oleh UPT Bapenda di berbagai wilayah.

Ke depan, Bapenda bersama tim penegakan hukum akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan informasi mengenai kewajiban perusahaan tersampaikan sekaligus menindaklanjuti perusahaan yang belum patuh.

“Iya, ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita dan tadi yang disampaikan Pak Sekda ini adalah awal dari pelaksanaan kita. Jadi ada rancangannya, tahapan-tahapan selanjutnya.

Salah satu contohnya adalah kita akan langsung ke lapangan beserta tim Gakkum untuk bisa memastikan bahwa informasi ini tersampaikan ke perusahaan,” pungkas Berly. (raffi)

Pemprov Panggil 50 Perusahaan Penunggak Pajak

Jaringan Social

Baca Koran Banten Raya

Pos terkait

Jaringan Social

Baca Koran Banten Raya