BANTENRAYA.CO.ID – Sebanyak 8.302 jiwa atau 0,8 persen dari jumlah warga Kabupaten Lebak tercatat miskin ekstrem, sesuai data angka kemiskinan tahun 2025.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak mengklaim angka kemiskinan ekstrem mengalami penurunan 0,8 persen jika dibandingkan data 2024.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Lebak Widy Ferdian mengatakan, penurunan kemiskinan diklaim terjadi secara konsisten sejak tahun 2021 yang mencapai 2,24 persen, kemudian tahun 2022 sekitar 2,17 persen, serta 2023 sebanyak 1,79 persen.
“Kemiskinan ekstrem terus turun. Di tahun 2025 tersisa sekitar 0,53 persen atau 8.302 jiwa dari total 1,56 juta warga Lebak,” kata Widy, Selasa (3 November 2026).
BACA JUGA : 230 Mahasiswa Unpam Diwisuda, Berkarya Nyata Membangun Bangsa
Widi menyebut jumlah jiwa yang masuk kategori miskin ekstrem tersebar di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak dengan Kecamatan Banjarsari memiliki jumlah warga miskin ekstrem terbanyak.
Selanjutnya ada juga Kecamatan Wanasalam, Leuwidamar, Sajira, serta Cimarga.
Miskin ekstrem terkonsentrasi di wilayah Lebak tengah. Adapun Kecamatan Bayah dan Lebakgedong memiliki angka kemiskinan ekstrem paling sedikit.
Widy menerangkan, berdasarkan kajian dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Lebak 2025-2029 terdapat beberapa permasalahan utama kemiskinan di kabupaten yang saat ini dipimpin Hasbi Jayabaya tersebut.
BACA JUGA : 300 PNS Kabupaten Serang Pensiun
“Di antaranya masih tingginya jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin.
Kemudian tingginya jumlah individu lanjut usia dari rumah tangga miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin,” terangnya.
Widy menuturkan, pemerintah pusat dan daerah memiliki tiga strategi dalam penanggulangan kemiskinan. Diantaranya ialah peningkatan hard skill masyarakat melalui pelatihan ketenagakerjaan di bidang yang dibutuhkan industri.
“Dengan pengurangan beban pengeluaran seperti pemberian subsidi, meningkatkan pendapatan masyarakat seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan dengan sasaran strategis akses pendidikan dan lain-lain,” jelas Widy.
BACA JUGA : Robinsar Pastikan Pembangunan Infrastruktur Ramah Disabilitas
Widy menjelaskan Pemkab Lebak sendiri yang dipimpin oleh Bupati Lebak Hasbi Jayabaya melakukan beragam strategi untuk menekan angka kemiskinan di Lebak.
Mulai dari pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan.
Strategi itu kemudian diterapkan lewat sejumlah program yang sebelumnya sudah direncanakan secara matang seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 50 unit pada 2025 lalu.
“Selain itu ada juga bantuan sosial Lebak sejahtera bagi penyandang disabilitas untuk 4.239 orang dan oemberdayaan bagi keluarga miskin sektor produktif sesuai potensi masing-masing,” jelasnya.
BACA JUGA : FLPP Rumah Subsidi di Banten Capai 54 Persen
Tak sampai di situ, Widy juga menyebut sejumlah langkah lain, yakni pembangunan SPAM berupa penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tiga lokasi dan pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan di 14 lokasi.
“Pemkab membangun kamar mandi dan tangki septik skala individu di 5 lokasi hingga bantuan iuran jaminan kesehatan PBPU dan BP kelas 3 yang didaftarkan oleh pemerintah daerah untuk 186.146 orang,” ungkapnya.
Tak hanya soal kemiskinan, Widy juga menyebut bahwa Pemkab Lebak juga turut berfokus pada hal lain seperti peningkatan ketahanan pangan, perbaikan infrastruktur, serta penataan perkotaan dan pelayanan publik.
“Kami menyadari selain melalui pelaksanaan program pemerintah daerah, kontribusi beragam stakeholder telah menghantarkan tingkat kemiskinan Lebak yg terus menurun,” ujarnya.
BACA JUGA : Aston Banten Siapkan Grand Prize Rp10 Juta
Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan ekstrem membutuhkan komitmen, sinergi, dan koordinasi yang kuat dari seluruh perangkat daerah terkait.
Setiap program yang dilaksanakan harus tepat sasaran, terukur, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di antaranya seperti dalam program penyerapan tenaga kerja lokal bagi masyarakat miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya bagi masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem berdasarkan DTSEN, dapat terus dioptimalkan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah dan berbagai pihak terkait,” kata Amir.
BACA JUGA : Pesona Krakatau Hadirkan Mandi Busa Seru
Menurutnya juga, pendataan yang akurat harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan program, sehingga intervensi pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, realisasi anggaran penanggulangan kemiskinan perlu terus dievaluasi agar pelaksanaannya berjalan efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. (aldi)
