BANTENRAYA.CO.ID – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta pemerintah daerah di Provinsi Banten tidak berjalan sendiri-sendiri dalam upaya menekan angka stunting.

Sebab, persoalan stunting bukan semata-mata berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga berhubungan dengan kemiskinan, keterbatasan lapangan pekerjaan, hingga tingkat pendidikan masyarakat.

Yandri menyebut, angka stunting di Banten masih berada di kisaran 21 persen atau sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang sekitar 19 persen.

Kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk pemerintah desa, untuk mempercepat penurunan angka stunting.

Hal itu disampaikan Yandri saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Wilayah Banten, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (3 November 2026).

Menurut Yandri, penanganan stunting harus dilakukan dengan melihat persoalan yang lebih luas.

Intervensi gizi tetap penting, tetapi tidak akan cukup apabila kondisi ekonomi keluarga dan lingkungan sosial masyarakat tidak ikut diperbaiki.

“Stunting ini bukan hanya persoalan gizi. Ada persoalan kemiskinan, lapangan pekerjaan, pendidikan, dan lainnya yang juga harus kita selesaikan bersama,” ujar Yandri.

Ia menilai, penguatan ekonomi masyarakat desa menjadi salah satu langkah yang dapat membantu mempercepat penurunan stunting.

Ketika aktivitas ekonomi tumbuh dan lapangan pekerjaan tersedia, masyarakat memiliki peluang memperoleh penghasilan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga.

Yandri juga mendorong pemerintah desa memanfaatkan dana desa untuk mendukung kegiatan produktif yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, dana desa dapat diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi sekaligus membuka kesempatan kerja di wilayah perdesaan.

“Kalau ada kegiatan ekonomi di desa, ada lapangan pekerjaan, masyarakat mendapatkan penghasilan. Kemiskinan bisa ditekan dan itu juga menjadi bagian dari upaya menurunkan stunting,” katanya.

Ia mencontohkan pengembangan desa ekspor di Pandeglang sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dapat membuka peluang bagi masyarakat.

Model pengembangan seperti itu dinilai perlu didorong agar desa tidak hanya menjadi sasaran program, tetapi juga memiliki aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan warganya.

Yandri menegaskan, penurunan stunting membutuhkan kerja bersama atau gotong royong lintas sektor.

Pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan dinas kesehatan, sebab banyak faktor yang memengaruhi persoalan tersebut berada di luar urusan kesehatan.

“Ini harus dikeroyok bersama-sama. Tidak bisa hanya satu sektor, semua pihak harus bergerak dan mengambil peran masing-masing,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, penanganan stunting harus berjalan beriringan antara intervensi kesehatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Upaya pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita perlu diperkuat, tetapi pada saat yang sama kondisi ekonomi masyarakat juga harus diperhatikan.

Dimyati menilai, penguatan ekonomi desa dapat dilakukan melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kedua lembaga tersebut diharapkan mampu menggerakkan kegiatan ekonomi dan membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat.

“Penanganan stunting tidak cukup hanya dengan memberikan perhatian pada kesehatan dan pemenuhan gizi.

Ekonomi keluarga juga harus diperkuat agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” ujar Dimyati.

Menurutnya, pembangunan desa harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Sebab, keluarga menjadi lingkungan pertama dalam membentuk generasi yang sehat dan berkualitas.

“Desa itu membangun keluarga, keluarga membangun generasi, dan generasi membangun masa depan. Oleh karena itu, pembangunan desa harus menjadi perhatian bersama,” kata Dimyati.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengungkapkan, penanganan stunting memang membutuhkan keterlibatan lintas sektor.

Dari 20 indikator percepatan penurunan stunting, hanya sembilan indikator atau sekitar 30 persen yang menjadi tanggung jawab sektor kesehatan.

Sementara itu, sebanyak 11 indikator lainnya atau 70 persen merupakan intervensi sensitif yang melibatkan berbagai sektor di luar kesehatan, seperti pekerjaan umum, ketahanan pangan, keluarga berencana, dan sanitasi.

“Dari 20 indikator percepatan penurunan stunting, sembilan indikator atau 30 persen menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Sedangkan 11 indikator lainnya atau 70 persen merupakan intervensi lintas sektor,” jelas Ati.

Ia juga menyampaikan, prevalensi stunting di Banten berdasarkan data 2024 mencapai 21,1 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa upaya penurunan stunting masih membutuhkan kerja keras dan koordinasi yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Ati menegaskan, sektor kesehatan tidak dapat bekerja sendiri karena sebagian besar indikator penanganan stunting justru berkaitan dengan urusan dan kewenangan perangkat daerah lainnya.

Maka, kata Ati, intervensi harus dilakukan secara terpadu agar berbagai faktor yang memengaruhi tumbuh kembang anak dapat ditangani.

Meski demikian, Dinas Kesehatan Banten masih menunggu hasil pengukuran nasional terbaru untuk mengetahui perkembangan prevalensi stunting pada periode berikutnya.

“Maka dari itu, penanganan stunting ini membutuhkan keterlibatan seluruh sektor, tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan,” jelas Ati. (raffi)

Mendes Minta Pemda Bergerak Bersama

Jaringan Social

Baca Koran Banten Raya

Pos terkait

Jaringan Social

Baca Koran Banten Raya