Bantenraya.co.id– Sulitnya mendapatkan pekerjaan diduga menjadi pemicu sejumlah perempuan menjadi pekerja seks komersial atau PSK di Provinsi Banten.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten tahun 2023, ada 8.826 PSK berkeliaran di Banten.
Adapun rinciannya, sesuai jumlah PSK yang paling banyak adalah Kabupaten Tangerang ada 2.389 PSK.
Kemudian, Kota Tangerang ada 1.502 PSK, Kota Cilegon ada 1.220 PSK, dan Kota Tangerang Selatan ada 1.220 PSK.
Sepanjang Tahun 2023, Retribusi Parkir di Kota Serang Hanya Terealisasi 85 Persen
Adapun di Kota Serang ada 1.025 PSK, Kabupaten Serang ada 677 PSK, Kabupaten Pandeglang 520 PSK, dan Kabupaten Lebak ada 273 PSK.
Dosen Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Suwaib Amiruddin mengatakan, sulitnya mendapatkan pekerjaan di Provinsi Banten bisa menjadi salah satu pemicu seseorang berprofesi sebagai PSK.
Sebab untuk mendapatkan pekerjaan dibutuhkan tidak hanya ijazah yang sesuai, melainkan juga keahlian bahkan pengalaman dan koneksi atau jaringan.
Sehingga, proses mencari pekerjaan menjadi sangat sulit. Sedangkan bekerja menjadi PSK tidak dibutuhkan keahlian apa pun dan tidak pernah ditanya lulusan apa.
DPD KNPI Minta Chandra Asri Berikan Kepastian Jaminan kepada Warga Terdampak
Meski begitu, Suwaib menduga para PSK itu lebih banyak yang berasal dari luar Banten, namun menjajakan cinta di Banten.
“Itu kayaknya banyak dari luar (Banten),” kata Suwaib, Kamis (25 Januari 2024).
Suwaib mengatakan, pendorong mengapa seseorang menjadi PSK lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kesempatan.
Kemudahan teknologi informasi dan komunikasi juga turut memicu mudahnya orang menjajakan diri saat ini. Sementara faktor ekonomi, menurutnya, adalah pemicu lanjutan dari kesempatan tadi.
Petani Jemur Bawang Merah di Sawah Luhur Kasemen Kota Serang
Suwaib mengatakan, ada sejumlah faktor mengapa bisnis prostitusi yang kemudian melahirkan PSK bisa terjadi di Banten.
Faktor pertama, karena Banten dekat dengan Ibukota Jakarta.
Dengan tidak adanya lagi ruang yang legal bagi para PSK di Jakarta, maka mereka merambah ke daerah lain. Banten sebagai daerah penyanggah Ibukota Jakarta yang dekat menjadi salah satu pilihan.
Faktor kedua, karena pengawasan dan penindakan yang tidak tegas dari aparat pemerintah. Padahal, saat ini ada beberapa kawasan tempat hiburan malam yang di dalamnya juga terdapat PSK.
Pj Walikota Serang Yedi Rahmat Panen Bawang Merah
Contohnya adalah tempat hiburan malam yang ada di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Pandeglang dan di wilayah Tangerang Raya.
Suwaib mengatakan, pemerintah sesungguhnya sadar bahwa prostitusi adalah penyakit sosial.
Hanya saja tidak pernah dilakukan penertiban terhadap praktik tersebut. Alih-alih melakukan penertiban, pemerintah malah hanya melakukan pemantauan.
“Kalau pemerintah sudah tahu ini penyakit kenapa pemerintah tidak melakukan pemberdayaan (kepada para PSK)? Pemerintah lebih banyak melakukan pendataan bukan pemberdayaan,” ujarnya.
Jalan Kalodran Walantaka Kota Serang Rusak
Sementara itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang mencatat ada 94 pekerja seks komersil (PSK) di Kota Serang.
Data tersebut merupakan rekapitulasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Dinsos Kota Serang tahun 2022.
Data tersebut berbeda dengan data yang dimiliki Dinkes Provinsi Banten.
“Tuna susila ada 94 orang,” kata Kepala Dinsos Kota Serang Toyalis.
Sampah Berantakan dan Bau Busuk di Warung Jaud Kasemen Kota Serang
Toyalis mengaku pihaknya belum mendata jumlah PSK di Kota Serang tahun 2023. Hal itu dikarena pihaknya masih dalam proses penghitungan dan finalisasi.
“Masih difinalisasikan, kita belum, karena memang ada 25 macam PMKS. Banyak aspek yang perlu kita data.
Terus kita juga ada 67 kelurahan. Memang yang baru selesai yang SPM aja.
Disabilitas, gelandangan baru selesai. Ini masih dalam proses penghitungan dan finalisasi hasil penjaringan,” akunya.
Beton Frontage Unyur Kota Serang Berlubang
Toyalis menyebutkan, puluhan PSK tersebut mayoritas berasal dari luar Kota Serang. “Kebanyakan dari luar daerah seperti Merak, Cilegon, Citangkil.
Ada dari Kaligandu, Walantaka juga. Karena mereka mungkin kerjanya di Merak tinggalnya di Labuan.
Mereka mencar. Ada yang di Labuan, Rangkasbitung, Kasemen, Walantaka. Pokoknya di jalur-jalur kereta,” kata Toyalis.
Toyalis menjelaskan, motif puluhan perempuan menekuni profesi PSK, karena himpitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Sampah Diareal Perkantoran Disdukcapil dan Disnakertrans Kota Serang Bau Busuk
“Biasanya motifnya ekonomi. Merasa dengan menjajakan dirinya dia dapat uang lebih dibandingkan dengan dia bekerja sebagai warung penghasilan enggak seberapa.
Kalau itu, tinggal nunggu pelanggan istilahnya, Rp100 ribu-Rp 150 ribu dapat sekali. Dengan modal tidak seberapa mereka akan mendapatkan hasil yang lebih banyak,” jelas dia.
Menurut Toyalis, Dinsos Kota Serang memang harus bisa memberikan suatu stimulus, sehingga diharapkan bisa mengubah perilaku para PSK.
“Kita masih merumuskan. Karena untuk mengubah perilaku seseorang itu kan tidak mudah.
Banjir di Jalan Samaun Bakrie Dijadikan Tempat Bermain
Apalagi dia mendapatkan uang yang banyak ketika dia menjajakan diri dibanding kita kasih bantuan, atau stimulus katakan lah Rp 100 ribu atau Rp 200 ribu.
Dengan dia dapat Rp 100-200 ribu itu setahun kita kasih, tapi hanya sekali mereka dapat,” terang Toyalis.
Menurut Toyalis, perlu ada suatu kebijakan yang bisa menyentuh dalam artian membuat efek jera dan bisa mengubah perilaku mereka.
Toyalis mengakui bahwa pihaknya sejatinya kesulitan untuk mendata PSK, karena tidak mempunyai perantaranya. “Sebenarnya kesulitan kita enggak punya penjangkaunya (perantaranya),” katanya.
Fahmi Hakim Janjikan Kemenangan 70 Persen Untuk Prabowo-Gibran
Toyalis mengungkapkan, tahun 2023 kemarin pihaknya telah melakukan pemberdayaan terhadap WTS berupa pelatihan tata boga. “Kita kenal maminya.
Kenal dedengkotnya. Kita ajak mereka untuk kita kasih pemberdayaan berupa pelatihan tata boga waktu itu. Kalau enggak salah di bulan Agustus atau September 2023,” tutur dia.
Setelah diberikan pelatihan tata boga, Dinsos Kota Serang mengaku melakukan monitoring ke beberapa PKS tersebut.
Monitoring itu dilakukan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas PSK setelah diberikan pelatihan tata boga.
Dipenghujung Libur Tahun Baru 2024, Tol Tangerang-Merak KM 72 Kota Serang Ramai Lancar
“Ada beberapa yang kita monitoring tapi tidak semua kita cek. Hanya sampling aja.
Memang ada beberapa yang bisa mandiri, tapi ada juga yang kembali ke jalan, karena memang salah satu hambatan kita adalah,
kita tidak bisa memberikan stimulus mereka terus menerus. Kita tetap berusaha untuk bisa mengurangi,
tapi kemauan berubah bukan ada dari dinas sosial, tapi dari pribadi masing-masing untuk merubah perilakunya,” beber Toyalis.
Pencalonan Sanuji Jadi Walikota Cilegon Disebut Ciderai Nilai Etika, Caleg Muda PKS: Itu Niat Baik!
Toyalis menyebutkan, ada 25 kategori PMKS. Pertama fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, keluarga bermasalah, sosial sikologis,
anak bayi terlantar, anak terlantar, anak memerlukan perlindungan, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak disabilitas, anak mengalami korban tindak kekerasan seks fisik mental bully.
“Selanjutnya, lansia terlantar, gelandangan, pengemis, pemulung, bekas warga binaan, korban penyalahgunaan napza, penyandang HIV Aids,
kelompok minoritas, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah, perdagangan orang, bencana alam, korban bencana sosial, dan terakhir adalah PSK,” sebutnya. (tohir/harir)
