BANTENRAYA.CO.ID – Aksi penolakan kerja sama kiriman sampah dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali dilakukan seratusan warga Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong, di Gedung Setda dan DPRD Pandeglang, Selasa (12 Agustus 2025).
Pendemo membawa sampah dan ditaburkan di lingkungan kantor Setda dan DPRD.
Warga Bangkonol, Andri mengatakan, kebijakan kerja sama kiriman sampah dari Tangerang Selatan (Tangsel), dan Kabupaten Serang yang diambil oleh Pemkab Pandeglang telah semena-mena kepada warga.
Pemkab dianggap tidak peka dengan kondisi masyarakat yang setiap hari merasakan bau dari tumpukan sampah.
Walikota Serang Budi Rustandi Dikerumuni Anak Sekolah Saat Tinjau SDN Drangong I
“Jangan jadikan kami tumbal hanya demi cuan, kalian tidak pernah merasakan apa yang kami rasakan, kami setiap hari setiap malam merasakan bau sampah, ditambah masuknya sampah dari Tangsel, dan Serang,” kata Andri.
Dia menuntut, pengelolaan sampah di TPA Bangkonol dilakukan kajian lingkungan secara menyeluruh.
Terutama penanganan sampah harus dilakukan secara lokal, berkelanjutan, dan mengutamakan kepentingan warga setempat.
“Kegiatan pembuangan sampah di TPA Bangkonol dari Tangsel, dan Kabupaten Serang harus dihentikan, sebelum proses pengelolaan pengolahan sampah dengan sistem sanitary landfill berjalan sesuai dengan rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup,” ujarnya.
Gubernur Pertimbangkan Beasiswa Kuliah
Andri membantah, jika aksi yang mereka lakukan merupakan aksi pesanan dari seseorang. Dia memastikan, jika aksi yang dilakukan murni atas keresahan masyarakat yang selama ini terdampak bau sampah.
“Aksi kami murni lahir dari hati nurani. Jangan sampai ada anggapan kalau yang aksi itu masa bayaran, pihak yang kecewa Pilkada kemarin.
Itu sama sekali tidak benar, yang harus kalian tahu, kami dan anak-anak kami merasakan baunya. Bohong yang ngomong kompensasi itu dan bukan itu tujuan kami, kami hanya ingin merdeka dari bau sampah,” katanya.
Ahmad Yani, korlap aksi meminta, Pemkab untuk membatalkan kerja sama kiriman sampah dari luar daerah di TPA Bangkonol.
Lewat Program KEJAR, OJK, Disdik Kota Bandung Bersama bank bjb Bantu Pelajar Bandung Melek Keuangan
Jangan sampah pengiriman sampah dari luar daerah berdampak buruk kepada masyarakat setempat.
“Stop dan batalkan perjanjian kerja sama sampah dengan Tangsel. Pulihkan kembali lingkungan kami yang sudah tercemar. Adili mafia sampah yang mengabaikan amdal dan amdalalin demi cuan,” katanya.
KEPALA UPT DICOPOT
Beberapa jam setelah demo warga ke Gedung Setda dan DPRD Pandeglang, Bupati Pandeglang Dewi Setiani mengunjungi TPA Bangkonol.
Hal ini merupakan respon cepat bupati atas serangkaian protes warga terkait rencana kerjasama pengiriman sampah dari Kota Tangsel.
Bupati Dewi mengatakan ingin berdialog dengan pendemo terkait dengan sampah.
“Ya memang masyarakat wajar, jika, mengeluh bau dan juga kotor. Memang kenyataannya memang seperti ini,” kata bupati.
Gubernur dan Wagub Banten Sambut Kapolri di Lapangan Setda Banten
Untuk kedepan kami, pastikan, agar pengelolaannya bisa lebih baik lagi di bawah koordinator Asda Ekonomi dan Pembangunan sebagai leading sektor dari Dinas Lingkungan Hidup dan UPT TPA Bangkonol.
“Tadi saya pastikan ini anggaran juga ada, kemudian orang-orangnya cukup.
Kemudian sarana juga ada, hanya kinerjanya, respon cepatnya, responsibility dari orang-orangnya yang mengelola ini harus bagus dan gercep, tahu tupoksinya dan ini pastikan hari ini juga agar kepala UPT-nya di ganti, dan kepala PD PBM di evaluasi ulang dan harus dicopot juga.
Karena ini harus dikelola dengan bagus, agar masyarakat tidak mengeluh dan juga untuk lingkungan dan untuk kesehatan kita semua, karena masyarakat, masyarakat kabupaten Pandeglang anak-anak kami juga,” bebernya.
Lewat Program KEJAR, OJK, Disdik Kota Bandung Bersama bank bjb Bantu Pelajar Bandung Melek Keuangan
Bupati Dewi memastikan untuk sampah dari Tangsel belum ada kiriman sama sekali meski kerja sama nya sudah dilakukan.
“Sebelum kita nanti menerima sampah dari Tangsel di pastikan ini, infrastrurkrunya sudah di tata dulu dengan baik.
Dan nanti juga ada untuk kompensasi dampak negatif masyarakat sekitarnya. Baik itu buat fersonal keluarga atau jalan.” (yanadi/muhaemin)
