BANTENRAYA.CO.ID – Kebijakan tunjangan kinerja atau tukin ASN di Provinsi Banten kembali menjadi sorotan.
Pusat Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten mengungkapkan bahwa tunjangan ASN di Banten tak hanya lebih tinggi dari provinsi besar seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, tetapi juga tidak sebanding dengan capaian kinerja birokrasi daerah tersebut.
Temuan PATTIRO menunjukkan bahwa meski jumlah penduduk dan beban kerja ASN di Banten jauh lebih ringan, tunjangan yang diberikan justru bisa mencapai 5 hingga 6 kali lebih besar.
Ironisnya, ini terjadi ketika indeks pelayanan publik dan akuntabilitas di Banten masih berada di bawah rata-rata nasional.
“Ini bukan hanya soal besar kecilnya angka. Ini tentang prioritas. Ketika tukin ASN begitu besar dan tidak sesuai kinerja, maka sesungguhnya rakyat yang dirugikan,” ujar Bella Rusmiyanti, peneliti PATTIRO Banten.
PATTIRO memperingatkan bahwa alokasi anggaran yang tidak proporsional ini berpotensi memangkas porsi anggaran untuk sektor esensial seperti pendidikan, layanan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
“Dengan 13,5 juta penduduk, seharusnya APBD Banten digunakan seefisien mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan untuk menopang birokrasi yang kinerjanya belum maksimal,” lanjut Bella.
Meskipun dalam APBD Perubahan 2025 telah disepakati pemotongan tukin ASN sebesar 5 persen, PATTIRO menilai langkah ini belum cukup.
Mereka menyarankan moratorium kenaikan tukin dan pemotongan lebih dalam, minimal 30 persen, hingga kinerja ASN menunjukkan peningkatan signifikan.
PATTIRO juga mendesak DPRD Banten untuk memperkuat fungsi pengawasan agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
“APBD Perubahan ini harus dijadikan momentum reformasi. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama, membiarkan sistem yang boros dan tidak adil terus berlangsung,” tegas Bella. ***
Author: Tohir Banten Raya
