BANTENRAYA.CO.ID – Rencana penerapan aturan pembatasan penggunaan telepon genggam (HP) di lingkungan sekolah menuai pro dan kontra dari kalangan siswa.

Para siswa tak satu suara. Ada siswa yang sepakat, ada juga yang tidak.

Di satu sisi, kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga fokus belajar para siswa.

Namun di sisi lain, siswa menilai pembatasan perlu diterapkan secara proporsional agar tidak menghambat proses pembelajaran maupun kebutuhan komunikasi.

Salah seorang siswa SMAN 1 Kota Serang Salwa mengaku setuju dengan adanya pembatasan penggunaan HP selama jam pelajaran.

Menurutnya, pembatasan justru diperlukan untuk menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif dan mencegah siswa terdistraksi oleh aktivitas di luar pelajaran.

“Kalau cuma dibatasi penggunaannya, gak apa-apa. Saya setuju aja, karena kan supaya enggak ada yang asik sendiri (main HP) pas lagi jam pelajaran,” ujarnya kepada Banten Raya, Senin (2 Februari 2026).

Kendati demikian, Salwa mengaku tidak setuju jika kebijakan tersebut berubah menjadi larangan total membawa HP ke sekolah. Ia menilai, di era pembelajaran digital saat ini, HP masih dibutuhkan sebagai alat bantu belajar.

“Kalau sampai dilarang total sih enggak setuju. Kadang pembelajaran itu ada yang harus kita cari juga di internet, dan itu mau enggak mau pakai HP,” katanya.

Selain itu, Salwa juga menyoroti fungsi HP sebagai sarana komunikasi, terutama bagi siswa yang tidak membawa kendaraan pribadi.

“Apalagi kalau kayak saya, perlu HP buat komunikasi ke orang tua atau pesan ojek online buat pulang sekolah. Jadi kalau dibatasi masih oke, tapi kalau dilarang total ya keberatan,” ungkapnya.

Pendapat serupa disampaikan siswa SMKN kelas 10, Hafidz. Ia mengaku tidak mempermasalahkan adanya pembatasan karena aturan serupa sebenarnya telah lama diterapkan di sekolahnya, khususnya di dalam kelas.

“Kalau saya biasa aja. Karena emang sebelumnya juga sudah begitu. Saat jam pelajaran HP dimatikan, disimpan, kecuali kalau disuruh cari sesuatu di internet,” tuturnya.

Hafidz menilai, selama penggunaan HP diatur dengan jelas dan berada di bawah pengawasan guru, pembatasan tidak akan menjadi masalah bagi siswa. “Itu juga harus seizin guru,” katanya.

Ia menambahkan, yang terpenting bukan soal boleh atau tidaknya membawa HP, melainkan kedisiplinan siswa dalam mengatur waktu penggunaan perangkat tersebut.

“Sekarang kan apa-apa ada di HP. Jadi kalau enggak bawa sama sekali ya gimana juga. Yang penting kita tahu waktu pas pakainya,” ujarnya.

Sementara itu, penolakan datang dari Arin, salah satu pelajar SLTA di Kabupaten Lebak. Menurut Arin, pembatasan penggunaan ponsel di sekolah memunculkan rasa keberatan dari para siswa.

Apapun alasannya, bagi sejumlah siswa ponsel merupakan barang penting yang tak boleh lepas dari genggaman.

Bukan hanya akan mendukung proses pembelajaran formal, ponsel disebut bisa menjadi alat bantu mengekspresikan kreatifitas para siswa.

“Jadi malah mundur pendidikan kita kayaknya kalau di sekolah ponsel dibatasi. Alasan biar lebih fokus dan lain-lain tetap gak bisa diterima. Kalau dibatasi malah bakal diam-diam penggunaannya,” kata Arin.

19 Persen Remaja Banten Tak Sekolah

Sementara itu, pihak sekolah menegaskan bahwa penerapan aturan pembatasan HP masih berada pada tahap sosialisasi dan belum diberlakukan secara penuh.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri dan Masyarakat SMKN 2 Kota Serang Pameila mengatakan, sekolah masih mematangkan mekanisme pelaksanaan agar aturan dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan kegelisahan di kalangan siswa maupun orang tua.

“Karena ini baru kami terima minggu kemarin, jadi saat upacara sudah saya sampaikan ke anak-anak terkait adanya aturan tersebut.

Setelah itu, kami juga menggelar rapat untuk membahas mekanisme penerapannya,” ujar Pameila.

Ia menjelaskan, sekolah akan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk penyediaan tempat khusus untuk menyimpan HP siswa selama jam pelajaran berlangsung.

“Kalau untuk mekanisme pelaksanaannya, kami mengikuti aturan. Disebutkan pihak sekolah harus menyediakan tempat untuk menyimpan HP, dan itu nanti akan kami lakukan,” katanya.

Meski belum diberlakukan secara resmi, Pameila mengungkapkan bahwa SMKN 2 Kota Serang pada dasarnya telah menerapkan pola pembatasan penggunaan HP jauh sebelum adanya aturan dari Dinas Pendidikan.

“Anak-anak kami sudah dibiasakan. Kalau di kelas, HP dimatikan dan disimpan. Kecuali kalau memang ada tugas tertentu yang mengharuskan mencari informasi, baru boleh digunakan,” ujarnya.

Ke depan, pihak sekolah berencana memperluas sosialisasi dengan melibatkan orang tua atau wali murid agar terdapat kesamaan pemahaman antara sekolah dan keluarga terkait kebijakan tersebut.

“Kita sosialisasikan dulu, tidak hanya ke siswa tapi juga ke orang tua atau wali murid, supaya mereka tahu dan memahami adanya aturan dari Dindik ini,” pungkasnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Banten (Pemprov) memberlakukan pembatasan penggunaan telepon seluler di lingkungan sekolah melalui Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 100.3.4.1/0374-Dindikbud/2026. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh SMA, SMK, dan SKh negeri maupun swasta.

Kepala SMAN 1 Panggarangan Cahya Irawan mengungkapkan bahwa surat edaran dari Dindik Banten telah diterima pihak sekolah pada Kamis sore pekan lalu. Sebagai tindak lanjut awal, sekolah akan membentuk Satgas pada pekan ini.

Siswa Tak Satu Suara

Jaringan Social

Pos terkait

Jaringan Social