BANTENRAYA.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Cilegon mendesak agar proyek pembangunan Jalan Lingkar Utara atau JLU Cilegon segera dilanjutkan.
Saat ini, proyek JLU Cilegon belum ada tanda-tanda akan dilanjutkan.
Komisi 4 DPRD Kota Cilegon yang menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Cilegon pada Rabu, 21 Juni 2023 dan meminta agar proyek JLU Cilegon dilanjutkan.
Pantauan Bantenraya.co.id di lokasi JLU di Lingkungan Cilentrang, Kelurahan Purwakarta dan Lingkungan Semandaran, Kelurahan Panggungrawi yang menjadi lokasi dilalui proyek JLU Cilegon tampak taka da aktivitas pembangunan sama sekali.
BACA JUGA:20 UMKM di Cilegon Terima Bantuan Peralatan Usaha, Totalnya Ratusan Juta Rupiah
Padahal, pematangan lahan sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu.
Ketua Komisi 4 DPRD Cilegon Erik Airlangga mengatakan, saat ini pihaknya belum melihat keseriusan kelanjutan proyek JLU.
Bukan hanya itu, bahkan serapan anggaran di DPUPR Cilegon saat ini juga dinilai belum maksimal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Cilegon 2023.
“Dari anggaran 154 (RP 154 miliar) ini sudah digunakan untuk apa saja, Plt Kadis (Kepala DPUPR Cilegon) belum bisa menjelaskan. Katanya masalahnya di teknis di e-purchasing,” kata Erik ditemui usai RDP di Ruang Rapat Komisi DPRD Cilegon.
BACA JUGA:Pendaftar PPDB Jalur Prestasi di Cilegon Membludak, SMP Negeri Favorit Jadi Buruan
Politisi Partai Golkar ini berharap dari DPUPR Cilegon melakukan komunikasi atau konsultasi mengenai permasalahan e-purchasing dalam lelang proyek di Pemkot Cilegon.
Ia tak ingin pekerjaan fisik khususnya infrastruktur dilakukan di akhir tahun.
Sebab, bisa mengakibatkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) membengkak.
“Gagal lelang lagi nanti, banyak nyumbang Silpa lag ikan repot urusannya. Apalagi ini di tahun politik, menjadi pembahasan masyarakat nantinya,” kata Erik.
BACA JUGA:PPDB Online di Cilegon Terkendala Sinyal Internet, Wali Murid Ramai-ramai Datangi Sekolah
Erik mengaku, jika Pemkot Cilegon berhasil melakukan kegiatan dengan baik dan penyerapan anggaran maksimal, otomatis juga menjadi keberhasilan DPRD Cilegon.
Jika serapan anggaran rendah dan beberapa pekerjaan gagal, juga menjadi kegagalan DPRD Cilegon dalam hal pengawasan.
“JLU ini kita berharap agar pemerintah mengurai kemacetan, agar segera merealisasikan JLU. Salah satu contoh jika JLS tidak terbangun di periode sebelumnya, otomatis jalan protokol ini macet parah. Adanya JLS kan mengurai kemacetan arus wisata di wilayah Anyer, kalau seandainya ada JLU, itu untuk mengurai kemacetan ke Merak,” tandasnya.
Erik mendesak DPUPR Cilegon segera melanjutkan proyek JLU Cilegon.
BACA JUGA:21 Pejabat Pemkot Cilegon Jalani Diklat Kepemimpinan Tahun Ini
“Kalau untuk penentuan lokasi harus melibatkan BPN (Badan Pertanahan Nasional), saya rasa harus ada satu komando diketauai siapa, untuk kelanjutan JLU ini,” pintanya.
Erik menambahkan, dari anggaran di DPUPR Cilegon sebesar Rp 154 miliar, saat ini serapannya baru 14 persen.
“Tapi Plt Kepala DPUPR tidak bisa menjelaskan, makanya kita minta diagendakan ulang Rapat Dengar Pendapat ini,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPUPR Cilegon Suheri mengatakan, saat ini serapan anggaran di DPUPR Cilegon baru 14,29 persen.
BACA JUGA:
Total anggaran DPUPR Cilegon tahun ini Rp 154 miliar.
“Belanja modal realisasi sekitar 9 persen belanja modal. Sisanya belanja pegawai dan belanja barang jasa,” ucapnya.***
