BANTENRAYA.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2027 sebesar Rp9,68 triliun.
Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan APBD murni tahun 2026 yang mencapai Rp10,27 triliun dan APBD Perubahan tahun 2026 sebesar Rp9,75 triliun.
Meski demikian, Pemprov Banten memastikan penurunan proyeksi APBD 2027 tidak akan mengganggu pelaksanaan program-program yang menjadi prioritas masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan menjelaskan, proyeksi APBD 2027 tersebut masih merupakan rancangan awal yang akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD Banten.
BACA JUGA : 26 Tahun Provinsi Banten, Pembangunan Merata Untuk Semua
Oleh karena itu, angka tersebut masih memungkinkan mengalami perubahan dalam proses pembahasan.
“Bukan pengurangan pendapatan ya sebetulnya, emang proyeksi pendapatan kita ini segitu. Jadi enggak ada yang dikurangin. Memang proyeksinya segitu,” kata Deden, Selasa (6 Oktober 2026).
Dalam Raperda APBD 2027, Deden menyampaikan bahwa pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp9,51 triliun lebih, sedangkan belanja daerah sebesar Rp9,49 triliun lebih.
Dengan komposisi tersebut, kata Deden, terdapat surplus sekitar Rp13,39 miliar lebih yang akan digunakan untuk pembiayaan.
BACA JUGA : Edukasi Badak Jawa ke Tamu
Deden mengatakan, pembahasan lebih rinci mengenai struktur APBD 2027 masih akan dilakukan antara pemerintah daerah dan DPRD.
Menurutnya, perubahan terhadap angka-angka dalam rancangan tersebut baru dapat diketahui setelah proses pembahasan berjalan.
“Kita belum bisa memastikan bahwa itu naik atau turun, karena ini kan baru tahap penyampaian. Nah, nanti kan pembahasan lebih detail dan lebih lanjutnya lagi, perubahan-perubahannya itu pada saat pembahasan antara eksekutif dengan legislatif,” ujarnya.
Deden menegaskan, meskipun proyeksi anggaran 2027 lebih rendah, pemerintah memastikan jika kebijakan terhadap program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak akan mengalami pengurangan.
BACA JUGA : Mi dan Ayam Panggang Bakmie Tjikande Bikin Nagih
Sebaliknya, kata Deden, sejumlah kebutuhan masyarakat justru dipastikan akan tetap mendapat perhatian, termasuk program sekolah gratis, BPJS, pembangunan infrastruktur melalui program Bang Andra, serta bantuan sosial.
“Iya, terus bertambah. Sekolah gratis untuk swasta itu bertambah, karena kan nanti di tahun depan itu masuk angkatan baru ya, yang kelas 10 yang baru.
Terus BPJS juga kan setiap tahun bertambah karena alhamdulillah angka kematian lebih kecil daripada angka kelahiran.
Belum lagi program-program infrastruktur Bang Andra, dan bansos juga insya Allah kita akan naikkan. Jadi enggak ada. Enggak ada pengurangan,” tegasnya.
BACA JUGA : SMPN 22 Kota Serang Ubah Sampah Jadi Cuan Digital
Menurut Deden, arah penyusunan anggaran ke depan lebih difokuskan pada belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
, sejumlah kegiatan yang dinilai tidak memberikan dampak langsung telah mulai dikurangi dalam rancangan KUA-PPAS.
“Yang pasti kan semua sudah bersepakat, eksekutif legislatif, bahwa anggaran dari mulai perubahan saat ini sih sampai dengan ke depan itu harus lebih mengedepankan kepentingan masyarakat.
Gitu loh. Ya contoh konkret lah, kita kan tukin aja kita kurangin untuk kepentingan masyarakat kok. Bukan karena efisiensi, bukan karena defisit, tapi memang kami menyadari bahwa kebutuhan masyarakat lebih penting daripada kebutuhan aparatur,” ujarnya.
BACA JUGA : Edukasi Badak Jawa ke Tamu
Deden menambahkan, penyesuaian anggaran tersebut juga dilakukan dengan mengurangi kegiatan yang dinilai tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Sampai dengan saat ini, usulan kita sejak di KUA-PPAS itu sudah mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak menyentuh langsung ke masyarakat,” tandas Deden.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Banten Berly Rizky Natakusumah menjelaskan, penyesuaian target pendapatan pada 2027 salah satunya dipengaruhi perubahan proyeksi penerimaan dari sektor pajak kendaraan.
Menurut dia, pembelian kendaraan listrik yang meningkat hingga 30 persen turut memengaruhi target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), mengingat kendaraan listrik tidak dikenakan tarif pajak tersebut atau sebesar 0 persen.
BACA JUGA : Kulineran Sambil Nostalgia di Gedong Heritage
“Penurunan target Pendapatan terdapat penyesuaian dari pkb dan bbnkb karena adanya kenaikan pembelian kendaraan listrik sampai 30 persen sedangkan tidak dikenakan tarif pajak atau 0 persen,” kata Berly.
Selain PKB dan BBNKB, Berly mengungkapkan jika penyesuaian juga terjadi pada target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Hal itu berkaitan dengan penurunan pembelian solar industri oleh perusahaan yang mulai beralih menggunakan sumber energi lain.
“Kemudian penyesuaian target pbbkb yang terjadi karena penurunan pembelian solar industri oleh perusahaan yg beralih ke sumber energi lain itu juga berdampak,” ujarnya.
BACA JUGA : SBR015 Hadir, bank bjb Buka Akses Investasi SBN Ritel bagi Masyarakat
Berly mengatakan, penyesuaian target pendapatan juga telah mempertimbangkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Beberapa dividen dari BUMD kepada Pemprov Banten ditunda pembayarannya karena hasil RUPS memutuskan laba ditahan dan baru akan dibayarkan pada 2027.
“Penyesuaian target juga dilakukan berdasarkan hasil pengelolaan kekayaan daerah karena deviden beberapa bumd ke Pemprov itu di tunda dari hasil rups atau laba itu ditahan untuk dibayarkan di 2027,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Babar Suharso memastikan, penurunan proyeksi APBD 2027 tidak berarti program unggulan Gubernur Banten Andra Soni akan dihentikan atau dikurangi.
Babar menyebut sejumlah program prioritas seperti sekolah gratis, BPJS dan pembangunan infrastruktur tetap berjalan pada 2027.
“Di tahun 2027 tetap berjalan program-program prioritas Pak Gubernur, ya seperti sekolah gratis, BPJS, infrastuktur, semua masih tetap berjalan tidak ada pengurangan,” ujar Babar.
Ia menegaskan, delapan program unggulan Gubernur Banten juga tetap menjadi bagian dari prioritas anggaran. “Ya tadi 8 program unggulan Pak Gubernur, semuanya tidak ada yang kita kurangi, terap berjalan,” katanya.
Menurut Babar, penyesuaian justru diarahkan pada belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti perjalanan dinas serta kebutuhan makan dan minum.
BACA JUGA : Dekat dengan Bobotoh, bank bjb Permudah Kepemilikan Kartu ATM bank bjb Edisi PERSIB
“Yang kita kurangi ya anggaran perjadin, makan minum, ya hal-hal yang tidak bersentuhan langsung kepada masyarakat, itu saja,” kata Babar. (raffi)
