BANTENRAYA.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang telah dilakukan dalam mewujudkan Banten yang maju, adil, dan merata. Capaian tersebut mencakup sektor pendidikan, infrastruktur, pertanian, dan ketahanan pangan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Banten Andra Soni dalam Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati HUT ke-26 Provinsi Banten, di Gedung Paripurna DPRD Banten, Minggu (4 Oktober 2026).

Di sektor pendidikan, Andra menyampaikan bahwa Pemprov Banten telah membangun tujuh sekolah pada tahun 2025.

Untuk 2026 ini, tiga sekolah kembali direncanakan untuk dibangun. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari RPJMD yang menargetkan pembangunan 18 sekolah.

BACA JUGA : Edukasi Badak Jawa ke Tamu

“Di tahun ini kita rencanakan untuk membangun 3 sekolah baru. Tapi pembangunan sekolah yang kita lakukan tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik saja.

Keberadaan sekolah kita fokuskan agar dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Banten.

Karena, segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini adalah sesuatu yang memang wajib dikerjakan dan harus berdampak kepada masyarakat,” jelasnya.

Andra juga mengungkapkan, capaian lainnya terlihat dari sektor infrastruktur jalan. Ia menyampaikan, saat ini kondisi jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Banten telah mencapai status sekitar 96 persen dalam kondisi mantap.

Meski demikian, Ia mengakui bahwa masih terdapat sejumlah ruas jalan kabupaten dan kota yang kemudian menjadi tanggung jawab provinsi sehingga membutuhkan penanganan.

Andra menuturkan, pembangunan infrastruktur jalan dinilai penting untuk terus dilanjutkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Banten.

“Jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten saat ini sudah 96 persen dalam kondisi mantap, adapun beberapa yang masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan dialihkan untuk ditangani Provinsi, itu segera kita akan lakukan pembangunan, agar akses masyarakat bisa semakin cepat dan mudah,” jelasnya.

Untuk sektor pertanian, Andra juga mengatakan jika Banten menjadi daerah yang mendapatkan dukungan pemerintah pusat melalui pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi.

Pada 2025, bantuan pemerintah pusat untuk irigasi mencapai sekitar Rp471 miliar dan mampu mengairi hampir 10.000 hektare lahan.

“Dukungan tersebut tentu menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas pertanian Banten, mengingat Banten adalah daerah yang ada di posisi keenam sebagai lumbung pangan di Indonesia,” ungkapnya.

Andra menekankan bahwa, pembangunan Banten tidak bisa dilepaskan dari pembangunan yang telah dilakukan para pemimpin sebelumnya.

Menurut Andra, apapun yang dilakukannya pada masa kepemimpinannya saat ini, tidak mungkin diselesaikan hanya dalam satu tahun pemerintahan.

Ia menilai, apa yang dinikmati masyarakat hari ini juga merupakan hasil dari fondasi yang dibangun dari masa pemerintahan sebelumnya.

Ia mencontohkan SMA Cahaya Madani Banten Boarding School atau CMBBS. Sekolah tersebut merupakan produk pemerintahan sebelumnya, namun kini terus diperbaiki dan dikembangkan hingga menjadi salah satu sekolah unggulan dalam program Garuda Transformasi.

“Kita contohkan seperti SMA CMBSS, itu merupakan hasil pembangunan dari ibu Ratu Atut, dan sekarang menjadi Sekolah Unggulan Garuda Transformasi, sekolah unggulan di Indonesia.

Kemudian, kita juga punya stadion. Kala itu kita gak perlu stadion, tapi di 2032, berkat ada stadion tersebut, InsyaAllah kita akan menjadi tuan rumah untuk PON 2032,” terang Andra.

“Artinya apa, pergantian kepemimpinan tidak boleh memutus keberlanjutan pembangunan. Sehingga hasil karya dari pemimpin-pemimpin terdahulu harus kita teruskan, yang baik kita teruskan, yang belum tepat kita sempurnakan,” lanjutnya.

Lebih lanjut Andra juga mengingatkan bahwa, pelaksanaan RPJMD Banten saat ini baru memasuki tahun kedua.

Artinya, masih terdapat ruang untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan dan memastikan pembangunan tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan.

Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya bangunan yang berdiri atau besarnya proyek yang dikerjakan. Pembangunan harus berujung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Harapan kita kepada Banten tentu harus tetap maju. Banten harus adil dan merata, dan kemajuan serta keadilan ini dibuktikan dengan tidak ada korupsi,” pungkas Andra.

Sementara itu, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menyampaikan, peringatan HUT ke-26 Banten bukan sekadar seremoni, tetapi juga momentum untuk mengingat perjalanan panjang pembentukan Provinsi Banten dan tanggung jawab seluruh elemen daerah dalam melanjutkan pembangunan.

Fahmi mengingatkan bahwa Provinsi Banten lahir melalui proses panjang yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Pembentukan Banten sebagai provinsi ditetapkan melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2000 yang disahkan pada 4 Oktober 2000.

Perjuangan tersebut melibatkan ulama, tokoh masyarakat, akademisi, pemerintah, DPRD kabupaten dan kota, pers hingga mahasiswa.

Oleh karena itu, menurut Fahmi, pembangunan Banten hari ini tidak boleh dipisahkan dari sejarah dan identitas daerah.

Tema HUT ke-26 Banten yakni “Banten Bergerak, Maju Berdampak” harus diterjemahkan menjadi pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Banten memiliki akar sejarah dan kebudayaan yang kuat. Banten juga dikenal sebagai wilayah perdagangan dan maritim sekaligus salah satu pusat perkembangan Islam.

Sejarah Kesultanan Banten menjadi bagian penting dari identitas daerah. Maka, pembangunan Banten secara berkelanjutan, tidak boleh membuat Banten menjadi kehilangan jati diri dan akar budayanya,” kata Fahmi.

Fahmi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan pembangunan, khususnya antara wilayah utara dan selatan Banten.

“Pembangunan harus kita dorong agar tidak ada lagi kesenjangan yang terlalu jauh antara Banten bagian utara dan Banten bagian selatan,” katanya.

Fahmi menilai berbagai program pemerintah seperti pendidikan gratis, Bank Andra Bangun Jalan Desa Sejahtera, peningkatan akses kesehatan hingga program 3 juta rumah harus dilihat dari manfaat langsung yang diterima masyarakat.

Menurutnya, penghargaan dan capaian yang diperoleh pemerintah bukanlah tujuan akhir pembangunan.

“Kesejahteraan semua penghargaan dan capaian ini bukanlah tujuan akhir, melainkan indikator bahwa pembangunan yang kita lakukan benar-benar bergerak ke arah yang tepat dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tegas Fahmi.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Lemhannas RI Tubagus Ace Hasan Syadzili yang hadir dalam agenda tersebut juga turut menyampaikan pandangannya.

Ia melihat bahwa Banten bukan hanya sebagai daerah yang sedang membangun dirinya sendiri, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam ketahanan nasional.

Ia mengatakan, Banten memiliki kawasan maritim dan berada di sekitar Selat Sunda yang menjadi jalur strategis.

Selain itu, kata dia, Banten juga merupakan daerah penyangga ibu kota yang memiliki kawasan industri yang berperan penting dalam perekonomian.

Ace menegaskan, posisi strategis tersebut membuat kondisi Banten memiliki hubungan dengan ketahanan ekonomi dan politik nasional.

“Jika Banten stabil dan maju, maka sebagian besar pondasi ketahanan ekonomi dan politik nasional kita akan semakin kokoh. Sebaliknya, jika Banten rapuh, maka stabilitas nasional akan ikut merasakan getarannya,” ujarnya.

Ace menyampaikan, indeks ketahanan nasional Banten berada pada angka 2,90 atau kategori cukup tangguh.

Sejumlah gatra yang membentuk indeks tersebut antara lain politik 3,40, demografi 3,28, ekonomi 2,98, pertahanan dan keamanan 2,78, sosial budaya 2,77, geografi 2,68, ideologi 2,64 dan sumber daya alam 2,62.

Menurut Ace, capaian tersebut tetap membutuhkan penguatan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana Banten mengubah bonus demografi menjadi kekuatan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Tantangan Banten ke depan bukan hanya sekadar membangun jalan tol atau kawasan industri baru. Tantangan terbesarnya adalah memastikan transformasi sumber daya manusia unggul, berkualitas, dan merata,” tegasnya.

Ace menilai, pembangunan infrastruktur tetap penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran kemajuan daerah.

Pembangunan jalan tol dan kawasan industri harus diikuti dengan pembangunan manusia yang mampu memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang tersedia.

Ia juga mengingatkan persoalan kesenjangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Banten.

Menurutnya, pembangunan yang berdampak harus dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk mereka yang berada jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.

“Ketahanan Banten dibangun dari banyak unsur kehidupan masyarakat.

di Lebak dan Pandeglang, nelayan, pelayanan puskesmas di wilayah terpencil, pekerja industri di Cilegon dan Tangerang hingga ruang kelas yang mempersiapkan generasi muda menghadapi persaingan digital, seluruhnya menjadi bagian dari ketahanan daerah.

Sehingga, semua perbedaan harus melebur menjadi kekuatan yang utuh yang berfokus pada kepentingan rakyat,” katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik memberikan catatan dari sisi ekonomi, fiskal dan manfaat pembangunan.

Menurut Anwar, usia 26 tahun Banten harus menjadi momentum untuk melihat kembali arah pembangunan yang telah dilakukan sekaligus memperkuat kebijakan ke depan.

Ia menyebutkan, Banten memiliki posisi strategis sebagai penghubung Pulau Jawa dan Sumatera, memiliki akses langsung dengan Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta, Pelabuhan Merak, jaringan jalan tol, kawasan industri, serta sektor perdagangan dan jasa.

“Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan II 2026 mencapai 5,49 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen,” kata Anwar.

Ia juga menerangkan, PDRB atas dasar harga berlaku Banten mencapai Rp253,9 triliun. Tingkat kemiskinan Banten pada Maret 2026 berada di angka 5,38 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 8,07 persen.

IPM Banten pada 2025 juga mencapai 77,25, lebih tinggi dibandingkan nasional yang berada di angka 75,90.

“Kendati demikian, berbagai capaian pertumbuhan ekonomi tersebut masih harus diikuti dengan kemampuan menciptakan lapangan kerja.

Sebab, tingkat Pengangguran Terbuka Banten pada Mei 2026 tercatat 6,44 persen, sedangkan angka nasional berada di 4,65 persen.

Karena itu, pembangunan ekonomi Banten harus diarahkan agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam indikator makro, tetapi juga menghasilkan pekerjaan, meningkatkan produktivitas dan memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ucap Anwar.

Lebih lanjut, Anwar juga menyoroti pentingnya pengelolaan APBD di tengah penyesuaian kapasitas fiskal dan Transfer ke Daerah.

Ia menuturkan, pemerintah daerah harus menentukan prioritas belanja yang benar-benar memberikan dampak.

“Belanja daerah perlu diarahkan pada sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan Banten tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang tersedia maupun banyaknya program yang dilaksanakan.

Tapi, bagaimana proses penganggaran dan juga manfaat yang dihasilkan atau sasaran sampai kepada masyarakat di tingkat pedesaan,” kata Anwar. (raffi)