TANGERANG – Empat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar di Banten yakni Kota Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang
mendapat perhatian dari Sekertaris DPD Golkar Banten Bahrul Ulum. Perhatian tersebut diberikan Bahrul karena keempat daerah tersebut mendapat perpanjangan masa jabatan Ketua DPD hingga akhir Desember 2025.
Artinya, keempat daerah tersebut harus segera melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) pemilihan Ketua DPD hingga akhir Desember 2025.
Sekertaris DPD Golkar Banten Bahrul Ulum mengatakan, Surat Keputusan Ketua DPD Golkar Banten sudah keluar dari DPP Partai Golkar. Dimana empat wilayah tersebut sudah mendapat lampu hijau untuk segera melaksanakan musda.
“Persoalan pelantikan kita sedang menunggu momentum Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia agar dapat hadir dalam proses pelantikan. Karena janji ketua umum, jika daerah itu hadir di musda, maka pelantikan beliau tidak. Tapi kalau beliau tidak hadir pada saat musda, wajib hadir pada saat pelantikan,” ujarnya, Minggu 10 Agustus 2025.
Bahrul mengatakan, saat ini DPD Golkar Banten masih menunggu jadwal Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melantik Andika Hazrumy sebagai Ketua DPD Golkar Banten.
Nantinya, usai pelantikan keempat daerah tersebut dapat segera melakukan musda untuk memilih Ketua DPD Partai Golkar.
“Yang penting setelah SK pelantikan Ketua DPD Golkar Banten kita terima, kita membuat surat edaran kepada kebupaten dan kota untuk mempersiapkan pelaksanaan diseluruh daerah,” imbuhnya.
“Persoalan waktunya, tanggalnya kapan, nanti kita setelah pelantikan.
Yang pasti gini, deadline daru DPP Partai Golkar, musyawarah daerah Provinsi di Kabupaten Kota itu harus digelar paling lambat 31 Desember 2025.
Akhir tahun paling lambat,” tegasnya.
Bahrul pun enggan membocorkan jadwal pelantikan Ketua DPD Banten Andika Hazrumy oleh Ketua Umum Partai Golkar. Namun, Bahrul memberikan sinyal jika pelantikan Andika Hazrumy kemungkinan akan dilakukan pada September 2025 mendatang.
“Ya mungkin setelah perhelatan Agustus ya. Acara-acara kenegaraan Agustus padat, mungkin di bulan September informasinya,” imbuhnya.
“Tapi kita pastikan nanti setelah kita umumkan memberikan tanggal pastinya,” tambahnya.
Sekadar diketahui, DPP Partai Golkar pun sudah mengeluarkan surat edaran badi keempat daerah yang belum melaksanakan musda. Salah satunya yakni tidak boleh ada penunjukan pelaksanaan tugas dan diperpanjang masa jabatannya secara otomatis sampai pelaksanaan bisa rara-rara dilaksanakan,” pungkasnya. (ger/*)
