Bantenraya.co.id– Provinsi Banten kembali meraih peringkat pertama sebagai daerah dengan tingkat
pengangguran terbuka (TPT) tertinggi se-Indonesia. Hal itu sebagaimana data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, periode Februari 2024, pada Senin (6 Mei 2024).
BPS Provinsi Banten mencatat, TPT di Provinsi Banten berada di puncak klasemen atas dengan capaian 7,02 persen.
Jika dikonversi, setidaknya ada 425 ribu warga Banten yang tidak memiliki pekerjaan.
Truk Mendominasi Tol Tangerang-Merak Saat Akhir Libur Lebaran
Kepala BPS Provinsi Banten Faizal Anwar mengatakan, secara grafik data sebenarnya angka TPT di Provinsi Banten
mengalami penurunan sebesar 0,95 psrsen dibandingkan dengan tahun 2023 lalu, di periode yang sama.
Akan tetapi, jika dibanding dengan provinsi lain di Indonesia, Banten masih menduduki peringkat ke satu.
“Disusul Provinsi Kepulauan Riau pada peringkat kedua dengan angka TPT sebesar 6,94 persen dan Provinsi Jawa Barat pada peringkat ketiga dengan 6,91 persen.
Gerindra Ngebet Ajak NasDem Koalisi di Pilkada Kota Serang, Furtasan Ali Yusuf Bilang Begini
Secara rata-rata, dari Februari 2013 sampai Februari 2024 itu telah terjadi penurunan jumlah pengangguran sebesar 10 ribu orang setiap tahunnya.
Bahkan, jika dibanding dengan tahun sebelumnya, yakni 2023, angka itu sudah turun sebanyak 61 ribu orang,” kata Faizal, Senin (6 Mei 2024).
Selain angka TPT, Faizal menerangkan, pihaknya juga mencatat jumlah angkatan kerja di Banten yang juga mengalami penurunan dibanding tahun lalu.
Tak hanya itu, angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Banten juga ikut turun.
BNN Banten Gagalkan Ganja Melalui J&T
Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2024, di Banten ada sebanyak 6,05 juta orang, angka tersebut turun sebesar 53,63 ribu orang dibanding Februari 2023 lalu.
Selain itu, angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga turun sebesar satu persen poin dibanding tahun sebelumnya.
“Namun, jumlah penduduk yang bekerja ada sebanyak 5,63 juta orang, angka tersebut naik sebanyak 8,03 ribu orang dari Februari 2023,” jelasnya.
Lebih lanjut Faizal menuturkan, pihaknya juga mencatat tingkat pendidikan penduduk yang bekerja di Banten didominasi oleh lulusan SD (sekolah dasar) sebesar 35,83 persen atau sebanyak 2,02 juta orang.
Tahun 2024, Pemkot Serang Ajukan 700 ASN Kepada Pemerintah Pusat
Sementara, kata dia, hanya sekitar 12,99 persen atau setara 712,64 ribu orang dari total penduduk di Banten yang bekerja dengan latar pendidikan yang tinggi.
“Lulusan SD paling banyak bekerja 35,83 persen atau setara 2,02 juta orang. Kemudian SMP itu sebesar 17,11 persen atau senayak 762,72 ribu orang.
Lulusan SMA sebanyak 20,51 persen atau sekitar 1,15 juta orang, dan SMK sebanyak 13,56 persen atau 762,59 ribu orang.
Paling sedikit adalah mereka yang berpendidikan tinggi diploma ke atas dengan jumlah persentase sebesar 12,99 persen atau setara 712,64 ribu orang,” pungkasnya.
Antisipasi Panic Buying, Pembeli Beras SPHP 5 Kg Dibatasi Satu Pcs Tiap Harinya
Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Septo
Kalnadi mengatakan, selama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sudah berupaya menurunkan angka pengangguran di Provinsi Banten.
Namun menurutnya upaya menekan angka pengangguran tidak bisa dilakukan hanya oleh Pemerintah Provinsi
Banten. Pemerintah di kabupaten kota yang memiliki wilayah juga berperan penting dalam menurunkan angka pengangguran di Provinsi Banten.
Dua Ton Beras Untuk Operasi Pasar Tiap Kecamatan di Kota Serang
“Data pengangguran Provinsi Banten ini kan hanya akumulasi dari data pengangguran di kabupaten kota,” kata Septo.
Justru, kata Septo, pemerintah kabupaten kota yang memiliki posisi strategis untuk menurunkan angka pengangguran di wilayah mereka.
Jika pemerintah kabupaten kota berhasil menekan angka pengangguran, maka secara otomatis ketika
diakumulasi jumlah pengangguran di Provinsi Banten juga akan menurun.
Proyek Pembangunan Kubah Kantor Gubernur Banten Belum Rampung
Septo mengatakan, pihaknya ingin juga berdiskusi dengan BPS Provinsi Banten tentang kriteria pengukuran pengangguran yang digunakan ketika melakukan survei.
Pasalnya berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten angka pengangguran dari
lulusan SMA SMK hanya di kisaran 4 persen sehingga jumlah pengangguran lulusan SMA SMK seharusnya rendah.
Dia juga mengaku ingin berdiskusi dengan BPS Provinsi Banten serta ingin mengetahui apa penyebab dari tingginya angka pengangguran di Provinsi Banten.
Selokan Tanpa Tutup di Jalan Raya Serang-Pandeglang Kota Serang Berbahaya
Karena setiap tahun Pemerintah Provinsi Banten sudah menggulirkan program-program untuk menurunkan angka pengangguran.
“BPS kan selaku penilai yang menilai kinerja Pemprov Banten kita juga ingin tahu masalahnya di mana,” katanya.
Sementara itu, seorang aktivis mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin (UIN SMH) Banten Wildan mengatakan, pihaknya mengaku sangat prihatin atas kondisi tersebut.
Dimana, kata dia, Banten memiliki potensi yang besar di sektor industri, namun kondisi masyarakatnya justru berbanding terbalik.
Parkiran Bawah Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang Banjir
Wildan yang mengatakan, angka pengangguran yang tinggi dapat memicu timbulnya berbagai masalah sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.
Menurutnya, pemerintah harus gerak cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Yang pertama, saya sangat prihatin atas kondisi tersebut (Banten menduduki Posisi Teratas atau No Satu Se Indonesia mengenai Angka Pengangguran).
Karena, Provinsi Banten ini kan sebagai provinsi yang memiliki potensi besar di sektor industri dan pariwisata,
Dirut PLN Darmawan Prasodjo Dinobatkan Jadi Executive of The Year Tingkat Asia
maka dari itu harus lebih memerhatikan pemberdayaan tenaga kerja lokal dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.
Sehingga dapat mengurangi pengangguran yang ada di Provinsi Banten,” kata Wildan.
“Jika kita lihat, angka pengangguran yang semakin tinggi ini dapat memicu berbagai masalah sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, seperti kemiskinan,
peningkatan kriminalitas, dan penurunan daya beli masyarakat yang juga pasti mengalami penurunan,” sambungnya.
Drainase Buruk, Jalan Lingkungan Tanggul Kota Serang Tergenang
Wildan yang juga aktif sebagai Bendahara Umum Aliansi BEM Banten Bersatu mengatakan, perlu adanya
tindakan yang tepat dan terukur dari pemerintah dalam menangani persoalan pengangguran ini.
Menurutnya, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak terkait persoalan pengangguran agar dapat diatasi
dengan tepat dan terukur untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Banten.
Bocah Asik Mencari Belut di Saluran Irigasi Kasemen Kota Serang
“Semisal dengan meningkatkan investasi di sektor-sektor yang potensial, seperti industri manufaktur, insfrastruktur, perikanan, pertanian, pariwisata dan pendidikan.
Misalnya di sektor pendidikan, bisa juga membuat lembaga-lembaga belajar baik formal maupun non-formal
dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat di Provinsi Banten, atau dengan metode lain sejenisnya,” tuturnya. (mg-rafi/tohir)
