Paslon Diminta Tak Lakukan Kampanye Hitam
PANDEGLANG, BANTEN RAYA – Bawaslu Kabupaten Pandeglang melaunching pemetaan kerawanan Pilkada 2024 di salah satu hotel di Pandeglang, Rabu (18/9).
Pemetaan dilakukan menindak lanjuti edaran dari Bawaslu RI yang menetapkan bahwa Kabupaten Pandeglang termasuk dalam 10 besar nasional daerah yang memiliki potensi kerawanan pelanggaran Pilkada tertinggi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Febri Setiadi mengatakan, launching pemetaan kerawanan Pilkada dilaksanakan sebagai upaya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama proses Pilkada berlangsung.
Baca Juga : bank bjb Raih Penghargaan Pengembangan UMKM Terbaik Dari IWEB
“Indeks kerawanan Pilkada itu berkaca pada peristiwa Pemilu tahun-tahun sebelumnya, sehingga menjadi catatan kami agar tidak terulang kembali,” kata Febri kepada Banten Raya, Rabu (18/9).
Febri menjelaskan, ada beberapa indikator yang bakal menjadi perhatian Bawaslu di Pilkada 2024 salah satunya netralitas ASN.
“Kami sudah memetakan di Pandeglang untuk kerawanan Pilkada ada tiga tahapan, yakni pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Hal yang menjadi catatan kami juga soal netralitas ASN,” jelasnya.
Baca Juga : Kebakaran TPSA Bagendung, Helikopter Akan Dikerahkan
Febri mengingatkan, para bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang untuk tidak melakukan kampanye hitam atau black campaign.
“Kami berharap bagaimana nanti tahapan kampanye tidak ada black campaign, maupun politik sara. Kita harus menjaga betul bagaimana Pilkada berjalan terbuka, berjalan secara baik, berlangsung umum, bebas, rahasia, dan adil,” harapnya.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Didin Tahajudin mengatakan, IKP 2024 di Kabupaten Pandeglang yang dirilis Bawaslu RI, dibagi dalam beberapa tahapan, diantaranya tingkat kerawanan tertinggi terutama pada tahapan kampanye pencalonan dan proses pemungutan suara.
“Secara umum, Pandeglang masuk dalam 10 besar kabupaten yang rawan pada tahapan Pilkada ini, baik saat kampanye maupun pungut hitung,” terangnya.
Ditempat yang sama, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, pemerintah daerah siap membantu Bawaslu dalam pengawasan Pilkada.
Termasuk memastikan semua ASN netral di Pilkada. “Pilkada merupakan hajat kita bersama. Sesuai arahan Kemendagri kami siap membantu pelaksanaan Pilkada. Kerawanan harus dimitigasi betul. Semua harus berperan aktif agar Pilkada berjalan sukses, lancar, dan adil. Netralitas ASN menjadi tolak ukur kami. Apa yang disampaikan kepada aparatur kami yang melanggar akan mendapat hukuman sanksi, ringan, sedang dan berat,” tegasnya. **
