BANTENRAYA.CO.ID – Bank BJB terus memperkuat komitmennya dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan dan Rumah Subsidi yang berlangsung di Aula Oman Syahroni, Perkantoran Pemda Kabupaten Subang, Jalan Dewi Sartika No. 2, Soklat, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bank BJB untuk memperkenalkan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai fasilitas pembiayaan perumahan dan kredit produktif yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun pelaku usaha.
Sosialisasi juga menegaskan posisi Bank BJB sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha di sektor produktif.
Sosialisasi juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat program pembiayaan produktif bersubsidi. Salah satu instrumen yang diperkenalkan adalah Kredit Program Perumahan (KPP) yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan, termasuk bagi masyarakat yang menjalankan usaha berbasis tempat tinggal.
BACA JUGA: Pertumbuhan Ekonomi Banten Turun
Turut hadir, antara lain Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sid Herdi Kusuma, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Mulya Permana, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II, Joko Suranto, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Realestat Indonesia (DPP REI).
Hadir pula Herman Suryatman, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, Bupati Subang, yang turut memberikan perspektif dan dukungan terhadap penguatan program perumahan serta pembiayaan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dari jajaran Bank BJB, kegiatan dihadiri Budiatmo Sudradjat, Pemimpin Divisi Kredit UMKM; M. Aditya Wiradharma, Pemimpin Divisi KPR; Maman Rukmana, Pemimpin Divisi Dana Jasa & Konsumer; M. Fajar Firdaus, CEO Regional I Bank BJB; serta Asep Wahyu Irawan, CEO Regional III Bank BJB.
Berdasarkan data portofolio bjb KPR Sejahtera FLPP, sampai dengan 4 Oktober 2026, Bank BJB mencatat total portofolio sebanyak 41.383 debitur (NoA) dengan outstanding sebesar Rp4,935 triliun. Sementara itu, sepanjang periode Januari hingga Oktober 2026, Bank BJB telah merealisasikan pencairan FLPP sebanyak 2.492 debitur, dengan total plafon pencairan sebesar Rp404,98 miliar dan outstanding pencairan sebesar Rp399,40 miliar.
Selain FLPP, Bank BJB juga menjadi mitra pemerintah dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Khusus di Kabupaten Subang, program ini mencakup 1.327 penerima bantuan, dan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang lebih layak, sehat, dan nyaman.
BACA JUGA: Gubernur Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Kehadiran program hingga ke tingkat desa menunjukkan komitmen bersama untuk memberikan manfaat yang nyata dan tepat sasaran. Selain itu Program Bedah Rumah juga membantu menggerakkan ekonomi masyarakat dengan memberdayakan Toko Bangunan dan tukang bangunan setempat sebagai supplier bahan bangunan dan pekerja bangunan dalam penyelesaian proses renovasi rumah tersebut.
Bank BJB turut mendukung kelancaran penyaluran Program Bedah Rumah melalui dukungan sistem dan layanan yang dirancang untuk memudahkan para Penerima Bantuan dalam mengakses layanan perbankan dan bertransaksi secara mudah dan nyaman. Dimana mekanisme tersebut dimulai dari proses validasi data penerima bantuan, pembukaan rekening secara terpusat, pemantauan status transaksi, hingga monitoring penyaluran dana secara terintegrasi.
Sampai dengan bulan September 2026 Bank BJB telah turut menyalurkan Program Bedah Rumah ke lebih dari 25 ribu penerima Bantuan dan melalui kolaborasi pemerintah, perbankan serta seluruh pihak terkait, Program Bedah Rumah Tahun 2026 diharapkan terus memberikan dampak positif bagi masyarakat serta menghadirkan hunian yang lebih layak sebagai bagian dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.
Dukungan terhadap BSPS memperlihatkan bahwa peran Bank BJB dalam ekosistem perumahan tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan kepemilikan rumah, tetapi juga mendukung upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat. Dengan demikian, program perumahan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di berbagai wilayah Jawa Barat.
BACA JUGA:Sensus Ekonomi Sentuh Usaha Online
Sementara itu, Bank BJB juga terus memperkuat perannya sebagai salah satu bank penyalur Kredit Program Perumahan (KPP) sejak 2025. KPP yang disalurkan Bank BJB terbagi menjadi dua layanan, yakni KPP Supply dan KPP Demand.
KPP Supply diarahkan kepada pelaku usaha yang berada dalam rantai penyediaan perumahan, meliputi developer atau pengembang perumahan, jasa konstruksi, serta toko material atau bangunan. Skema tersebut memberikan dukungan pembiayaan bagi sektor usaha yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan ekosistem perumahan.
Sedangkan, KPP Demand menyasar masyarakat pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli, membangun, atau memperbaiki rumah tinggal yang juga berfungsi sebagai tempat usaha. Skema ini sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan tempat tinggal sebagai bagian dari aktivitas usahanya.
Melalui berbagai skema tersebut, Bank BJB berupaya menghadirkan akses pembiayaan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat. Integrasi antara pembiayaan perumahan dan sektor produktif diharapkan dapat menciptakan manfaat yang lebih luas, karena rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi bagian dari aktivitas ekonomi keluarga.
Dengan dukungan jaringan kantor cabang yang luas, Bank BJB akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan solusi pembiayaan yang memberikan nilai tambah. Melalui semangat “Memberikan Kemudahan, Memperluas Akses, Mendorong Pertumbuhan”, Bank BJB berkomitmen untuk terus berkontribusi terhadap pembangunan perumahan dan penguatan ekonomi masyarakat di Jawa Barat.(ADV)
