BANTENRAYA.CO.ID – Badan Pengaturan BUMN atau BP BUMN bersama Komisi VI DPR RI dan Danantara Asset Management melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Krakatau Steel atau KRAS di Cilegon untuk menegaskan komitmennya dalam mempercepat transformasi bisnis serta memperkuat operasional industri baja nasional melalui sinergi strategis lintas lembaga negara pada Kamis , 12 Maret 2026.
Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung perkembangan operasional usaha sekaligus progres revitalisasi fasilitas produksi Perseroan.
Wakil Ketua DPR RI Nurdin Halid mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kembali kedaulatan industri baja nasional, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan DPR RI sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat atau RDP bersama Krakatau Steel pada awal Februari lalu.
“Komisi VI DPR RI akan terus mengawal kinerja Perseroan agar semakin kuat dan mampu menjadi tulang punggung industri baja nasional,” ujarnya.
Nurdin bersama Komisi VI DPR RI juga mengepresiasi kinerja Perseroan yang pada tahun 2026 ini melakukan penguatan restrukturisasi guna melanjutkan transformasi perusahaan yang dinilai berhasil selama 2025.
“Capaian kinerja dan langkah transformasi Perseroan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat industri strategis nasional,” ujarnya.
Terakhir, dirinya juga menegaskan bahwa dalam RDP tersebut Komisi VI DPR RI meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk tidak menerbitkan Persetujuan Teknis (Pertek) impor baja selama kebutuhan dalam negeri masih dapat dipenuhi oleh industri baja nasional.
Sebagai bagian dari upaya transformasi bisnis Perseroan, Badan Pengelola Investasi Danantara telah menyalurkan fasilitas Pinjaman Pemegang Saham atau Shareholder Loan/SHL kepada Krakatau Steel senilai Rp4,93 triliun untuk memperkuat likuiditas serta mendukung peningkatan kapasitas operasional.
Direktur Utama PT Krakatau Steel, Dr. Akbar Djohan, melaporkan bahwa hingga minggu pertama Maret 2026, dana SHL yang telah ditarik mencapai Rp4,367 triliun.
Sebagian besar dana tersebut dimanfaatkan untuk pembelian bahan baku produksi senilai Rp4,050 triliun atau setara sekitar 477.000 ton, dengan sekitar 40 persen material telah tiba untuk mendukung kegiatan produksi Perseroan.
Selain itu, fasilitas pembiayaan tersebut juga mendukung pelaksanaan program transformasi perusahaan, termasuk program Golden Handshake senilai Rp91 miliar.
Sementara itu, sisa fasilitas sebesar Rp849 miliar akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dalam Perjanjian SHL.
BACA JUGA: 5 Fakta Mengejutkan Terduga Teroris di Bekasi: Karyawan BUMN hingga Pendukung ISIS
Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan menekankan pentingnya penguatan ekosistem industri baja nasional yang terintegrasi guna menghadapi dinamika geopolitik global serta meningkatnya persaingan industri baja dunia.
“Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem industri baja nasional yang lebih tangguh, efisien, dan berdaya saing global,” tutupnya.
Diketahui, Akbar Djohan juga menjabat sebagai Chairman Indonesian Iron & Steel Industry Association atau IISIA serta Chairman Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI/ILFA.
Saat ini, Krakatau Steel berkomitmen menjalankan transformasi perusahaan melalui program KS Reborn yang difokuskan pada penguatan tata kelola, transparansi, pengembangan human capital, penguatan bisnis hilir, serta optimalisasi bisnis infrastruktur guna membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan menarik investor. ***
