SERANG, BANTEN RAYA – Bupati Serang Rt Tatu Chasanah meraih penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Penghargaan diberikan atas komitmen dan implementasi pelayanan publik berbasis HAM yang dilaksanakan Bupati Serang selaku kepala daerah.
Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Serang di hotel Sultan, Jakarta, Senin (12/12). Bertepatan dengan Peringatan HAM se-Dunia ke-74 tahun 2022. Tahun lalu dari Kemenkumham, Pemkab Serang juga meraih penghargaan Daerah Peduli HAM.
“Alhamdulillah, penghargaan ini adalah apresiasi yang menjadi motivasi bagi kami pemda Kabupaten Serang untuk terus melaksanakan pelayanan yang berbasis HAM dan pemerataan pembangunan untuk semua,” ujar Tatu melalui keterangan tertulis.
Secara umum, lima kriteria sudah dilaksanakan oleh Pemkab Serang. Antara lain, terpenuhi aksesibilitas dan sarana prasarana ramah HAM hingga ke tingkat desa sepeti Desa Wisata Cikolelet yang sudah ramah disabilitas, ketersediaan SDM atau petugas pelayanan, kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan, inovasi pelayanan publik, dan integritas.
“Alhamdulillah berbagai kiteria penilaian telah dapat diikuti dan dipenuhi sesuai ketentuan. Penghargaan ini adalah hasil kolaborasi berbagai pihak, terutama semangat pelayanan prima yang dijalankan oleh jajaran Pemkab Serang,” katanya.
Tatu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Banten beserta jajarannya atas pendampingan selama proses penilaian. “Termasuk apresiasi terhadap jajaran Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang yang mengawal proses penilaian sehingga penghargaan ini bisa kami dapat,” paparnya.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengatakan, pemerintah mendorong dilaksanakannya upaya pemulihan yang bertanggung jawab, baik secara hukum, sosial, lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai-nilai HAM. “Saya ucapkan selamat dan apresiasi kepada lembaga negara dan pemerintah daerah yang meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, upaya penegakkan HAM merupakan proses yang harus dilakukan secara terus menerus. “Indonesia memperoleh apresiasi dari dunia atas impelemntasi Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) yang saat ini telah memasuki generasi kelima dan berfokus pada kelompok rentan,” katanya. (*/tanjung)
