BANTENRAYA.CO.ID – Politisi Partai Amanat Nasional atau PAN pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Banten Dede Rohana Putra mengusulkan pemotongan tunjangan kinerja atau tukin bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN di Pemerintah Provinsi atau Pemprov Banten.
Usulan pemotongan tunjangan kinerja disampaikan Dede Rohana saat rapat finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Perubahan Provinsi Banten pada Rabu, 3 September 2025.
“Pada rapat finalisasi APBD perubahan 2025 kemarin, saya Dede Rohana Putra dari fraksi PAN meminta untuk efisiensi anggaran tunjangan kinerja di TAPD semuanya, supaya dilakukan efisiensi secara proporsional minimal 10 persen dan maksimal 50 persen,” kata Dede kepada awak media, Kamis, 4 September 2025.
Usulan pemotongan tunjangan kinerja di tengah kondisi ekonomi global yg tidak baik, daya beli masyarakat menurun, dan protes masyarakat atas kinerja DPR dan pejabatnya.
“Kita harus membuktikan kebijakan anggaran kita benar-benar memihak pada kepentingan masyarakat, salah satunya dengan mengurangi biaya belanja pegawai diganti dengan belanja yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata wakil rakyat asal Cilegon ini.
BACA JUGA: Sekda Nanang Saefudin Haramkan ASN Dindikbud Kota Serang Hidup Hedon
Kata Dede, pemotongan tunjangan kinerja ASN Pemprov Banten tersebut perlu dilakukan lantaran angkanya cukup besar dan melebihi belanja pegawai yang seharusnya maksimal 30 persen.
“Karena angkanya cukup besar, sekitar Rp1 triliun lebih. Bahkan secara keseluruhan itu melebihi 30 persen dan ini juga sudah menjadi catatan dari pemerintah pusat,” katanya.
Dede juga mendorong efisiensi minimal di APBD Perubahan sebesar 10 persen untuk meningkatkan fasilitas pembangunan kepada masyarakat.
Terlebih, kata Dede, dengan kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, gejolak masyarakat harus ada aktualisasi dari efisiensi untuk masyarakat.
BACA JUGA:Tak Ada Sanksi Meski Melanggar, ASN di Lebak Dilarang Beli Gas Melon
“Akan tetapi TAPD-nya yang tidak bisa melakukan pada pembahasan APBD perubahan ini. Kalau tidak bisa, kita akan dorong, kita akan kawal agar di APBD murni (2026L ke depan tukin bisa kita pangkas 50 persen,” tegasnya.
Menurut Dede, jika pemotongan mencapai 50 persen, Pemprov Banten bisa menghemat anggaran sampai Rp500 miliar, yang artinya Pemprov Banten punya fiskal untuk bisa membangun masyarakat.
“Kalo tidak bisa 50 persen, 20 persen bisa kita lakukan dalam rangka menambah ruang fiskal kita sehingga nanti anggaran tersebut bisa kita dorong untuk program-program ke masyarakat,” terangnya.
Dede menyebut, anggaran hasil pemotongan tunjangan kinerja tersebut bisa digunakan untuk program Gubernur Banten, Andra Soni dan program-program lainnya.
BACA JUGA: Tukin ASN Bakal Dipangkas 5 Persen
“Misalnya program unggulan pak Gubernur program bangun jalan Bang Andra, itu kita tingkatkan jumlahnya, ada lagi ketahanan pangan kita tambahkan lagi anggarannya, sekolah gratis kita tambahkan lagi anggaran nya,” kata politisi PAN ini.
Selain itu, Dede juga menyebut anggaran tersebut juga bisa untuk mengcover BPJS Kesehatan yang 250 ribu orang tercoret dari BPJS yang ditanggung pemerintah pusat.
Dede menambahkan, anggaran untuk beberapa program yang ia sebutkan bisa diambil dari hasil pemotongan tukin karena pendapatan sulit ditingkatkan lantaran kondisi ekonomi kurang baik.
“Kalo kondisi sedang baik pasti pendapatan meningkat, tapi kalo kondisi sedang tidak baik maka target pendapatan PAD sulit tercapai,” tutupnya. (gillang)***
