SERANG, BANTEN RAYA- Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meminta kepada tenaga honorer untuk bisa bersabar menyusul adanya rencana mogok massal oleh para pegawai non ASN. Sebab, saat ini pihaknya sedang menyusun solusi terbaik bagi mereka, sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
“Kita selalu ingatkan kepada teman-teman non ASN untuk bersabar,” ujarnya kepada awak media, di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, Selasa (26/7/2022).
Mantan Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia itu menuturkan, persoalan honorer tak terjadi di Banten semata. Hal serupa juga terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Oleh karenanya, perlu langkah dan solusi yang komprehensif agar bisa mendapat hasil terbaik.
“Terjadi di semua daerah, sehingga kita berharap nanti dengan penyelesaian secara komprehensif oleh nasional. Maka kita (akan) mendapatkan formula yang menyeluruh untuk secara permanen terkait penyelesaian ini,” katanya.
Ia memastikan, Pemprov Banten dan pemerintah pusat terus berpikir keras untuk mencari solusi terbaik terkait penyelesaian tenaga honorer. Mencari jalan keluar yang baik untuk semua pihak namun tetap tak melanggar aturan yang ada.
“Jadi kita nunggu itu, karena ini bukan masalah kita saja tapi masalah hampir semua daerah jadi tentu pemerintah akan memikirkannya secara sungguh-sungguh, berharap ada solusi dari itu. Saya ikut apa yang memang menjadi solusi yang sesuai peraturan perundangan,” ungkapnya.
Bentuk kesungguhan pemerintah daerah adalah digelarnya sejumlah pertemuan khusus antar kepala daerah. Dalam pertemuan itu dikhususkan membahas seputar penyelesaian tenaga honorer. Dari mulai pertemuan khusus antar bupati/walikota hingga gubernur.
“Kita akan lakukan penyelesaian itu secara menyeluruh dan bisa memang menjadi bagian dari solusi bangsa. Asosiasi bupati/walikota pertemuan khusus untuk memikirkan ini, asosiasi gubernur ada pertemuan khusus,” tuturnya.
Saat disinggung untuk saat ini apakah sebaiknya tenaga honorer bekerja seperti biasa, Al tak membantahnya. Ia berharap semua bisa bekerja sebagaimana mestinya. “Sebaiknya seperti itu, sesuai hak dan kewajiban,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Forum Pegawai Non ASN Banten (FPNPB) Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya masih memberikan waktu kepada Pemprov Banten untuk merealisasikan poin kesepakatan audiensi. Audiensi antaran pihaknya dan Pemprov Banten sendiri terjadi pada awal Juni lalu. “Kami masih menunggu sampai akhir bulan ini. Jika tetap tidak ada kabar baik maka kami telah sepakat akan turun ke jalan,” katanya.
Taufik menegaskan, bukan hanya akan turun ke jalan, para honorer Pemprov Banten juga akan menggelar aksi mogok kerja massal. Sebab, kini komunikasi seperti menemui jalan buntu lantaran tak juga ada tanggapan dari pimpinan di Pemprov Banten.
“Kemungkinan akan ada mogok kerja massal. Sudah (mencoba berkomunikasi) tapi belum ada tanggapan. Ke Pj Gubernur, Pj Sekda, DPRD sampai detik ini belum ada tanggapan,” tuturnya. (dewa)
