BANTENRAYA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pandeglang berhasil meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2020 kategori Pratama.
Tahun 2023, Pemkab Pandeglang menargetkan meraih penghargaan APE dengan kategori Madya. Hal ini terungkap pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penilaian APE penyusunan GAP dan GBS dengan seluruh OPD bagian perencanaan dan pelaporan tahun anggaran 2023 di Oproom Setda Pandeglang, Senin 31 Juli 2023.
Kegiatan Bimtek penilaian APE penyusunan GAP dan GBS dengan OPD dibuka Sekretaris Daerah Pandeglang, H Ali Fahmi Sumanta, SH., MH., Kepala DP2KBP3A Pandeglang, Drs., Ahmad Saepudin, M.Si., dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang, Hj Suhelianah MH,. Kes.
BACA JUGA : RSUD Berkah Pandeglang Grand Launching Pelayanan Radiologi dan NICU
Sekretaris Daerah Pandeglang, H Ali Fahmi Sumanta, SH., MH memberikan, apresiasi kepada DP2KBP3A yang telah meraih penghargaan APE kategori Pratama dari Kementerian PPPA. “Saya ucapkan terimakasih atas kerja keras jajaran DP2KBP3A, dan seluruh perangkat daerah atas sinergitasnya dalam berkomitmen mewujudkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pandeglang,” katanya.
Kepala DP2KBP3A Pandeglang, Drs., Ahmad Saepudin, M.Si., melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang, Hj Suhelianah MH,. Kes mengharapkan, pada tahun 2023 pemerintah daerah bisa meraih penghargaan APE dengan kategori Madya.
“Penilaian APE dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, karena dengan adanya covid-19 dua tahun ke belakang tidak ada penilaian. Di tahun 2023 ini Pandeglang berharap pada penilaian APE kali ini dapat meningkat dari Pratama menuju Madya,” harapnya.
BACA JUGA : DP2KBP3A Pandeglang Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Perempuan
Untuk meraih kategori Madya, katanya, sangat diperlukan kerjasama dari semua OPD terutama berkaitan dengan anggaran yang responsif gender. Untuk itu, pada kegiatan bimtek tersebut perlu menjadi perhatian seluruh OPD.
“Seluruh OPD harus melakukan analisis gender pada program kegiatan yang dimiliki. Seluruh tim driver Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) melakukan monitoring atas rencana kerja anggaran OPD yang responsif gender. Inspektorat perlu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja OPD yang responsif gender,” katanya. ***
