Entaskan Buta Huruf Al Quran, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Miraj Ajak Semua Pihak Saling Berbagi Peran
“Untuk FKPQ itu bisa berperan untuk urusan rohani, kami yang akan perhatikan kebutuhan jasmaninya, jadi saling berperan,” ucapnya.
Sebab, jelas Isro, DPRD Kota Cilegon sebagai bagian dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cilegon juga akan terus mengawal secara kebijakan.
“Intinya kami ini adalah yang punya kebijakan dalam hal anggaran, dan itu yang akan kami maksimalkan untuk para guru dan pendidik madrasah dan juga guru mengaji,” ucapnya.
Disisi lain, Isro berharap, adanya metode baru yang terus dikembangkan dalam hal belajar dan mengajar, sehingga tidak lagi seperti dulu yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan zaman sekarang, khususnya anak-anak.
“Jadi kami minta ada pengembangan metode, misalnya dengan memanfaatkan telekomunikasi dan visual dalam pembelajaran, sehingga anak mau mengaji dan belajar agama,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Al Quran atau (FKPQ) Kota Cilegon Heri Hazairin menyatakan, butuh bantuan pemerintah daerah untuk kelengkapan fasilitas metode belajar mengajar. Hal itu karena tidak bisa lagi mengajar baca tulis al quran secara manual.
“Jadi metode belajarnya tidak bisa lagi seperti dulu manual mengaji, tapi butuh tampilan video (telekomunikasi) dan lainnya, sehingga anak mau belajar dan mengaji,” katanya.
Saat ini, imbuh Heri, di Kota Cilegon ada sebanyak 25 persen warga yang tidak bisa baca tulis atau buta huruf al quran. Dimana angka tersebut sebenarnya sangat rendah dibandingkan Provinsi Banten yang mencapai 40 persen dan nasional 72 persen.
