BANTENRAYA.CO.ID – Gubernur Banten terpilih Andra Soni menyatakan, tidak memiliki program 100 hari kerja secara khusus.
Menurut Ketua DPD Gerindra Banten ini, banyak sekali PR (pekerjaan rumah) di Banten yang harus dikerjakannya bersama Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusmah bersamaan,
untuk memastikan janji politik yang disampaikan jagoan Koalisi Banten Maju kepada warga Banten ini kelar lima tahun ke depan.
“Jangan tanya program 100 hari kerja ya. Persoalan di Banten ini banyak sekali dan semuanya prioritas gubenur terpilih.
Dari 20 Hektar, Baru 14 Hektar Lahan TPAS Cilowong Yang Digunakan
Persoalan-persoalan itu perlu dikerjakan bersamaan sehingga tidak ada warga Banten yang merasa tidak menjadi prioritas,” kata Andra usai diskusi diskusi bertema
“Memperkuat Integritas dan Tata Kelola Provinsi Banten Mulai dari mana?” Senin (30/12) di Pucuk Pare Cofee and Resto, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Senin (30 Desember 2024).
Namun demikian kata Andra, jika memang ada tuntutan program 100 hari kerja, Ia akan fokus membenahi pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastuktur.
“Stunting di Banten itu masih marak dan RSUD Banten masih terbatas jumlahnya.
Kakak Nekat Mencuri untuk Biaya Sekolah Adik
Begitu pula pemerataan pendidikan belum tampak antara Banten utara dan selatan sehingga ini berdampak pada berbagai hal seperti disparitas.
Lalu, infrastruktur di Banten Selatan juga terus diomong-omong paling buruk dan ini ingin saya selesaikan cepat-cepat agar keadilan di Banten itu menjadi kenyataan,” beber Andra.
Soal komitmen menjadikan Banten bebas korupsi, Andra mengaku bangga bisa diundang berdiskusi dengan aktivis antikorupsi serti ICW, Transparansi Internasional (TI) dan NGO antikorupsi lainnya.
“Banten harus bersih dari korupsi dan ide-ide pencegahan korupsi bisa dititipkan kepada saya.
Awning Pasar Kepandean Siap Ditempati
Namun yang paling penting adalah perlu komitmen bersama mengarah kepada tujuan bersama Banten bisa bebas korupsi. Jadi harus bersama-sama,” kata Andra.
Andra berkomitmen, untuk memberantas korupsi di Banten. Diantaranya dengan melakukan pencegahan.
“Perilaku korupsi ini harus menjadi komitmen bersama. Kita sama-sama menyorot, kita teriakin sebelum terjadi, bukan sudah terjadi,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Buya Taftazani pengamat sosial budaya menyebut terpilihnya Andra Soni merupakan harapan mayoritas warga Banten.
“Banten selama ini dicap sebagai daerah dinasti dan kemenangan Pak Andra bisa dibilang kemenangan warga Banten yang capek dan bosan dengan dinasti.
Untuk itu kami berharap program kerja gubenur harus benar-benar terurai dalam kera-kerja birokrasi hingga ke level teknis.
Pak Andra juga memiliki dukungan politik yang besar hingga ke level pusat sehingga harusnya mudah membawa Banten berubah maju,” katanya.
Danang Widoyoko Sekjen TI Indonesia mengatakan, idealnya negara harus melayani warga secara universal atau hadir untuk semua kalangan.
“Apapun latar belakangnya warga Banten harus mendapatkan pelayanan yang baik.
Banten memang punya keterbatasan namun semoga kehadiran Pak Andra membrikan harapan baru bagi masyarakat Banten.
Kerjasama dengan civil society penting, Gubernur adalah komandannya tapi kalau birokrasinya punya jalan lain maka akan sulit.
Untuk itu tugas masyarakat memberikan informasi dan masukan agar Pak Gubernur berhasil. Kalau gubernur gagal maka yang gagal kita semua,” terangnya.
BPBD Kota Serang : Kota Serang Siaga Darurat Bencana Banjir dan Angin Kencang
Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan, konsep Andra Soni untuk tidak korupsi harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata.
Sebab, ada harapan besar dari masyarakat agar Banten berubah.
Banten bebas korupsi, tanpa korupsi, tidak korupsi, harus berani bertindak. Tugas Gubernur Banten harus pada tindakan nyata. Banten berubah lebih baik, baik dari sisi pelayanan dan pemerintahan,” katanya.
Narasumber lainnya yakni Direktur Visi Integritas, Ade Irawan mengatakan, korupsi berdampak buruk terhadap birokrasi dan semua hal sehingga perlu menjadi komitmen bersama untuk mencegah korupsi di Banten.
Permudah Akses Data ke Masyarakat, Pemkot Serang MoU Terapkan Sikondang
“Dengan adanya korupsi masyarakat sulit mendapatkan pelayanan. Korupsi bukan cuma soal dampaknya, kemiskinan, kebodohan, pelayanan yang buruk, dan infrastruktur yang buruk. Jadi komitmen sangat penting,” ujarnya.
Menurut Ade, pelayanan dasar masyarakat perlu menjadi perhatian serius Pemprov Banten ke depan. Jangan sampai terjadinya korupsi.
“Memberantas korupsi harus menjadi bagian pelayanan publik, mulai dari mana pendidikan, atau kesehatan. Yang terpenting Gubernur tidak menerima suap,” ujarnya. (yanadi/muhaemin)
