BANTENRAYA.CO.ID – APBD Banten tahun 2026 terancam mengalami pengurangan setelah pemerintah pusat mengumumkan akan melakukan pemotongan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp554 miliar.
Bila pemotongan TKD terjadi, dikhawatirkan akan berimbas pada pengurangan bahkan pembatalan penganggaran tunjangan untuk para PPPK pada tahun 2026.
Ketua Forum Honorer Provinsi Banten Taufik Hidayat mengatakan, ada kekhawatiran yang dirasakan para PPPK akibat adanya rencana pemangkasan APBD Banten 2026 ini.
Mereka khawatir pemotongan akan berdampak pada rencana Pemerintah Provinsi Banten yang akan menganggarkan tunjangan kinerja bagi para PPPK.
BACA JUGA : Truk Parkir Liar Dibahu Jalan Tol Tangerang-Merak KM 69 Kota Serang
Meskipun dia mengaku hingga saat ini belum mendapatkan informasi tentang pemotongan itu.
“Tahun ini kan tukin (tunjangan kinerja) belum dianggarkan dan rencananya baru dianggarkan tahun depan,” kata Taufik, Selasa (14 Oktober 2025).
Kekhawatiran para PPPK menurut Taufik cukup masuk akal. Pasalnya, penganggaran untuk PPPK berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakkan dana transfer dari pemerintah pusat.
Karena itu, apabila dana transfer dari pusat dikurangi, dikhawatirkan juga akan berpengaruh pada penganggaran yang sudah direncakan oleh Pemeirntah Provinsi Banten untuk 2026, terutama untuk alokasi tunjangan PPPK.
“Kekhawatiran ada. Karena untuk PPPK ini kan dianggakan di DAU, ya. Kalau dana transfernya berkurang, ya khawatir juga tukin berkurang,” katanya.
Meski demikian, Taufik berharap pengurangan dana TKD tidak berimbas pada tunjangan kinerja yang sudah direncanakan Pemerintah Provinsi Banten.
“Tapi mudah-mudahan Banten masih aman sekian ratus miliar Rupiah itu masih teranggarkan di Pemprov Banten,” katanya seraya menambahkan saat ini ada kurang lebih 11.737 PPPK di Banten.
Taufik menegaskan bahwa dirinya hingga saat ini masih terus mengawal penganggaran tukin tersebut. Sekaligus juga menyusun strategi guna mengantisipasi apabila hal itu tidak jadi dianggarkan.
BACA JUGA : Empat Taman di Kota Serang Direvitalisasi Habiskan Anggaran Rp400 Juta
“Kita masih mengawal itu, khawatir terjadi terjadi hal seperti itu. Harus ada langkah antisipasi yang harus kami lakukan juga,” katanya.
Diketahui, dalam KUA-PPAS APBD Banten 2026 Pemerintah Provinsi Banten menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp10,381 triliun.
Angka itu tidak jauh beda dari Perubahan APBD 2025 yang disepakati sebesar Rp10,34 triliun, meski menurun bila dibandingkan dengan APBD murni 2025 sebesar Rp11,837 triliun.
Adapun alokasi belanja pegawai tahun 2026 diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi Rp3,679 triliun, termasuk di antaranya untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau tukin untuk ribuan PPPK di Banten.
BACA JUGA : Empat Taman di Kota Serang Direvitalisasi Habiskan Anggaran Rp400 Juta
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti belum berkomentar terkait masalah ini meski sudah dihubungi lewat WhatsApp yang bersangkutan. (tohir)
