BANTENRAYA.co.id- HUT Kota Serang yang ke 16 tahun.

Sejumlah masyarakat menaruh harapan besar kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Serang di masa kepimpinan Walikota Serang Syafrudin dan Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin, dalam hal peningkatan pembangunan.

Namun masyarakat menilai, pembangunan Kota Serang di masa kepemimpinan duet ‘Aje Kendor’ masih belum merata.

Pembina Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM) KH Enting Abdul Karim mengatakan, Kota Serang yang genap berusia 16 tahun masih butuh penanganan dan bimbingan.

“Kalau ibarat anak sekolah mah masih butuh penanganan dan bimbingan. Disebut kota mandiri juga belum bisa, masih banyak ketergantungan kepada kota-kota yang lain,” kata Enting kepada Banten Raya, Rabu (9 Agustus 2023).

Terlepas dari itu semua, kata Enting, Kota Serang di era kepimpinan Walikota Serang Syafrudin dan Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin banyak yang bisa dibanggakan.

Sejak Walikota Serang pertama hingga Walikota Syafrudin, sudah sekian peraturan daerah (perda) dilahirkan, dan sekian pembangunan yang sudah dibangun.

Di antaranya salah satu karya era Walikota Serang yang menurutnya membanggakan itu adalah mengubah mindset Masjid Ats-Tsauroh, menjadi Masjid Agung Kota Serang.

“Walau pun letaknya atau lokasinya menurut saya belum menunjukkan sebagai ikonik,” ucap dia.

Di masa kepimpinan Syafrudin dan Subadri Ushuludin, mampu mengorganisir aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Serang, sehingga kinerjanya kelihatan nyata.

“Kalau kita ke Pemkot ya ramai aja. Nggak kelihatan sepi kayak dulu-dulu cenderung sepi. Hanya hari-hari tertentu ramainya,” tuturnya.

Namun, kata Enting, Kota Serang menjadi Ibukota Provinsi Banten sejatinya belum layak.

Salah satu indikator Kota Serang belum layak jadi ibukota Provinsi Banten adalah, estetika dan seni bangunan yang belum nampak terlihat, salah satunya di jalur utama Jalan Jenderal Ahmad Yani masih belum banyak perubahan yang signifikan.

“Masih ada swalayan-swalayan seperti Carrefour, harusnya berlantai namanya di kota,” kata Enting.

Enting juga menyoroti perihal penyebaran investasi di Kota Serang belum merata.

Menurutnya. penyebaran investasi di Kota Serang masih terpusat di Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya.

“Coba kalau pembangunan investasi baik itu sifatnya mall-mall, hotel dan sebagainya, itu nyebar ke daerah. Sehingga kota itu kelihatan pembangunannya,” jelas dia.

Di bidang pendidikan, lulusan SDN tahun 2023 sekitar 12.000 anak, namun yang tertampung di SMP Negeri hanya sekitar 6.000 anak.

Hal itu juga masih menjadi PR Pemkot Serang rezim Syafrudin-Subadri Ushuludin.

“Artinya cuma 50 persen.

Padahal di Kota Serang ada pesantren, tsanawiyah, ada (sekolah) swasta. Di sini tidak menjadi bahan lirikan oleh wali murid.

Jadi, Pemkot Serang harusnya punya program-program, yang kira-kira supaya baik negeri, maupun swasta itu menjadi pelimpahan.

Kalau negeri nampungnya hanya 6 ribu, dianjurkan kepada swasta. Lalu swasta ini kan cenderung bayar memang, bagaimana pemerintah berbuat itu.

Kan bisa di pesantren kayak subsidi silang dan sebagainya. Tetapi dengan kebijakan walikota,” ujarnya.

KH Enting juga menyinggung soal prestasi Kafilah Kota Serang pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 2023, yang secara peringkat anjlok di urutan buncit.

Padahal, Kota Serang gudangnya qori-qoriah, hafidz hafidzah, namun anehnya justru Kota Serang berada paling terbawah secara peringkat se Provinsi Banten.

“Kadang-kadang malu juga. Menurut saya di sini ada management yang salah. Yang harus dibenahi, dan Pak Walikota harus turun,” katanya.

Pengamat pembangunan Kota Serang Boyke Pribadi mengatakan, di usia yang ke-16 tahun, Kota Serang masih berjalan pada standar paling minimal.

“Berjalan pada standar paling minimal. Sekadar cukup berjalannya kewajiban pemerintah untuk mengurus rakyatnya.

Contohnya trayek angkot dan penanganan sampah yang belum jelas. Kalau dinilai dengan angka 60 persen,” kata Boyke kepada Banten Raya.

Menurut Boyke Pribadi, sebagai Ibukota Provinsi Banten, belum ada pembangunan yang monumental di Kota Serang.

“Belum ada pembangunan yang membanggakan, yang seharusnya bisa dilakukan dengan status sebagai Ibukota Provinsi Banten,” ucap dia.

Meski Pemkot Serang tengah melakukan revitalisasi Masjid Agung Ats Tsauroh Kota Serang, Boyke menilai pembangunan tersebut belum monumental.

“Belum lah. Itu baru sebatas proyek. Belum monumental. Belum ada gagasan yang hebat. Buktinya masih ada kawasan kumuh,” katanya.

Kata Boyke Pribadi, meratakan hasil-hasil pembangunan, seperti menghilangkan kesenjangan antar wilayah, seperti Kecamatan Kasemen harus sebaik Kecamatan Serang, sehingga tidak ada kesenjangan atau disparitas.

“Nah itu. Mosok di Kota Serang banyak kemiskinan dan pengangguran. Padahal dekat dengan Kabupaten Serang sebagai daerah industri. Harus dijalin kerja sama antar daerah yang lebih baik,” saran Boyke.

Ia juga menyoroti soal penangan sampah yang belum jelas. Terbukti masih banyak titik-titik sampah di Ibukota Provinsi Banten ini.

Selain itu, Kota Serang juga masih memiliki pekerjaan rumah (PR) soal penanganan titik-titik banjir, kemacetan, kemiskinan, dan pengangguran.

“Bom waktu Kota Serang itu pertama masalah sampah, air, kemacetan. Itu harus dipikirkan oleh Kota Serang. Itu persoalan klasik kota-kota besar seluruh dunia. Kemiskinan, termasuk penataan Pasar Rau juga,” jelasnya.

Pemkot Serang juga harus menekan angka pengangguran dengan banyak melakukan pemberdayaan bagi anak muda di Kota Serang.

Boyke Pribadi mengatakan, pembangunan di Kota Serang masa rezim Walikota Syafrudin dan Wakil Walikota Subadri Ushuludin sudah sesuai dengan arah pembangunan kota besar, hanya masalahnya harus lebih fokus dalam mengerjakannya ketimbang mengurusi partai politik (parpol).

“Biar lebih terarah harus dikerjakan dengan fokus yang jelas.

Harus semaksimal mungkin. Harus optimal,” katanya.

Soni, seorang petani Lingkungan Pipitan, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang berharap, di usia ke-16 tahun Kota Serang, masyarakat petani bisa lebih baik ke depannya.

Ia meminta petani lebih diperhatikan.

Perhatian yang dimaksud para petani adalah kemudahan dalam mendapatkan pupuk dan obat-obatan untuk pertanian di Kota Serang.

“Harapannya lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan dari sisi kayak pupuk, obat-obatan tolong diperhatikan,” ujar Soni.

Tak hanya itu, para petani pun menginginkan ada bantuan permodalan bagi para petani. Bantuan modal untuk biaya masa tanam hingga masa panen.

“Nggak punya modal. Ingin dipermudahkan urusan modal,” ucap dia.

Menghadapi musim kemarau 2023 ini, para petani pun mengharapkan ada bantuan mesin bor dan perbaikan irigasi, karena saat ini sudah banyak yang dalam kondisi rusak atau belum dibangun, sehingga sawah para petani dapat terairi.

“Mesin bor dan irigasi itu yang penting. Karena mulai masuk kemarau, supaya sawah gak kekeringan,” tuturnya.

Anwar, pedagang di Alun-Alun Kota Serang mengatakan, jalanan di beberapa titik di Kota Serang masih dalam kondisi rusak.

Ia mengatakan, drainase saluran air juga masih ada yang tidak berfungsi dengan baik.

“Kalo saya mah ngeluhinnya itu, banyak jalan yang masih rusak, tapi cuma ditambal bukan diperbaiki jadi bagus lagi. Kayak jalan mau ke arah Kaujon, itu kan udah rusak parah, tapi ditambal lagi, ditambal lagi,” katanya.

Senada dengan Anwar, Dayung yang berprofesi sebagai sopir angkutan kota (angkot) juga turut menyayangkan dengan lambatnya pembangunan infrastruktur jalan di Kota Serang.

Menurut Dayung, akibat jalan yang sedang diperbaiki dan Jalan Tubagus Sueb yang rusak, membuat kondisi Pasar Rau Kota Serang menjadi terlihat semrawut.

“Yang ini dibenerin (Jalan Samaun Bakri), tapi di sana (Jalan Tubagus Sueb) ancur, ya macet.

Kadang ngunci, yang dari sumur pecung (Jalan KH Abdul Latief) mau ke Unyur (Jalan Ayip Usman), yang dari sana-nya mau ke sini. Ngunci,” terangnya.

Dayung mengharapkan agar Pemerintah Kota Serang bisa segera bekerja dengan cepat dalam mengerjakan perbaikan jalan.

“Masa jalan di Pelamunan aja cepet beresnya, ini cuma satu lajur aja lama amat,” jelasnya.

Terpisah, mahasiswa UIN Sultan Mahmud Hasanudin Banten, Roja Rohmatulloh mengatakan, masih banyak persoalan dan pekerjaan rumah (PR) Pemkot Serang pada usia ke 16 tahun.

“Kalau dari persoalan yang ada, banyak sekali PR Kota Serang ini.

Dari mulai infrastruktur, pendidikan, kesenjangan sosial, tata kota, kesehatan, dan lain sebagainya,” ungkap Roja.

Ia menerangkan, persoalan terkait infrastruktur merupakan persoalan yang tak kunjung ada habisnya.

Sebab, meski telah ramai menjadi perbincangan di media sosial, permasalahan terkait infrastruktur masih tidak dituntaskan oleh Pemkot Serang.

Roja juga mengungkapkan, ketimpangan dan saling lempar tanggung jawab masih sering ditemui dalam penyelesaian permasalahan infrastruktur.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Serang juga menuturkan, persoalan terkait lingkungan hidup di Kota Serang masih kurang.

Karena, masih ditemukannya tempat-tempat yang secara fungsi bukan tempat pembuangan sampah tetapi dipenuhi dengan tumpukan-tumpukan sampah.

“Persoalan lingkungan hidup juga itu menjadi sorotan kita, karena masih ada tuh di daerah menuju Kasemen dan Trondol yang buang sampah di pinggir jalan, padahal bukan tempat pembuangan sampah.

Secara visualnya saja tidak elok dipandang kan, apalagi di jalan yang menuju ke daerah wisata ikonik Banten,” terang Roja.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang M Ridwan mengatakan, Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang tahun 2018-2023 sebagian besar sudah terealisasi.

“Sebagian besar sudah tercapai. Mudah-mudahan 2023 ini sudah bisa selesai,” katanya.

Ridwan mengklaim, RPJMD Kota Serang sudah di atas 95 persen.

Sementara sisanya ada beberapa program atau kegiatan di tahun 2023 ini akan dituntaskan.

“Sisanya ada beberapa di 2023 ini, mudah-mudahan bisa selesai,” tuturnya.

Ridwan menyebutkan, beberapa hal yang harus disempurnakan di antaranya genangan banjir.

Pemkot Serang sudah menyusun rencana pembangunan daerah (RPD) Kota Serang untuk tiga tahun mendatang.

Penyusunan RPD itu untuk menyempurnakan RPJMD tahun 2018-2023.

“Untuk 2024-2026 kita sudah menyusun rencana pembangunan daerah (RPD).

Di dalam RPD itu kita menyempurnakan apa yang ada di RPJMD tahun 2018-2023,” jelas dia.

Rencana pembangunan kedua, lanjut Ridwan, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mempersiapkan masa berakhirnya pasangan duet ‘Aje Kendor’ pada 5 Desember 2023.

Fokus RPD 2024-2026, mengoptimalkan pembangunan pelayanan dasar mulai dari infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

“Karena masih ada target-target yang harus tercapai. Target sektoral.

Misalnya untuk stunting ada target yang harus dicapai, inflasi alhamdulillah sudah bagus itu akan kita tetap pertahankan, selanjutnya kemiskinan dan lain-lain yang sifatnya tematik,” jelasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang Iphan Fuad mengatakan, berdasarkan SK Walikota Serang tahun 2022 luas kawasan kumuh di Kota Serang 271 hektare, yang tersebar di 43 kelurahan, 86 RT dan RW.

“Dari enam kecamatan, yang terbanyak di Kecamatan Walantaka.

Kalau RT itu Walantaka ada 26 lokasi tersebar di Kelurahan Walantaka, Teritih, Kepuren, Nyapa, Tegalsari, Pipitan, Pengampelan, Lebakwangi, Cigoong, Pabuaran, dan Kiara,” kata Iphan kepada Banten Raya, Rabu (9/8/2023).

Iphan menyebutkan, kawasan kumuh yang sudah ditangani oleh DPKP Kota Serang pada tahun 2021 seluas 53,03 hektare dari luasan 215 hektare yang SK Walikota Serang 2020.

“Nah di SK Walikota Serang 2022 itu tertangani 64,51 hektare jadi kurang lebih secara persentase hingga 2022 ini berdasarkan SK tahun 2022 kekumuhan yang tertangani 30 persen,” sebut dia.

Iphan menyebutkan, ada tujuh indikator kawasan kekumuhan.

Tujuh indikator kekumuhan itu adalah jalan lingkungan, drainase, rumah tidak layak huni, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran.

Bila mengacu SK Walikota Serang tahun 2020 luas kawasan kumuh 215 hektare, namun hal itu ada identifikasi lanjutan, sehingga SK Walikota Serang tahun 2020 ada beberapa hektare yang tertangani sampai akhir 2021 kurang lebih 59 hektare.

“Di kita ada pengurangan selalu ada juga timbul kekumuhan baru, karena ada beberapa faktor tadi mungkin dari segi persampahan, sanitasinya, air minumnya, perpindahan penduduk, jadi banyak faktorlah,” tuturnya.

Iphan mengaku pihaknya selaku organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani kawasan kekumuhan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengurangi kekumuhan.

Salah satunya pembangunan infrastruktur dari mulai jalan lingkungan dan drainasenya.

“Cuman memang untuk di tahun di 2022-2023 ini kita penangannya masih parsial.

adi dari tujuh indikator kekumuhan yang menjadi kekumuhan itu hanya beberapa indikator yang kita tangani,” jelasnya.

Pembangunan infrastruktur dalam rangka penangan kawasan kekumuhan jalan lingkungan tahun 2023 kurang lebih 13,6 kilometer dengan anggaran Rp 5,6 miliar, adapun untuk pembangunan drainase 1,7 kilometer dengan anggaran Rp 1,3 miliar.

Iphan Fuad mengungkapkan, di tahun depan pihaknya mencoba untuk menangani kekumuhan secara kawasan.

“Tahun 2024 kita coba untuk menangani secara kawasan, bukan secara parsial,” katanya.

Bahkan, kata Iphan Fuad, pihaknya telah mengusulkan ada empat kawasan kekumuhan di Kota Serang yang akan ditangani pada tahun 2024.

Sementara ini usulan penanganan kawasan kumuh tahun depan itu di Kelurahan Kiara, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Walantaka, Tinggar dan Kemanisan, Kecamatan Curug.

“Jadi ada empat kawasan dari tujuh indikator.

Kalau sekarang ini kan masih parsial, memang masuk penanganan kawasan kumuh, tapi hanya dua indikator saja yang kita tangani jalan lingkungan, dan drainasenya.

Tapi nanti ke depan kita dalam satu kawasan kumuh kita tangani semua indikator yang ada dari mulai jalan, drainase, sanitasi, persampahan, air bersih, penataan rumah, sampai ke proteksi kebakaran,” ujar Iphan.

Iphan menerangkan, penanganan kawasan kumuh ada tiga kategori; kabupaten kota, provinsi, dan pusat.

Untuk penanganan sesuai kabupaten kota di bawah 10 hektare, jika seusai provinsi 10-15 hektare, dan jika sesuai pemerintah pusat di atas 15 hektare.

“Untuk dua kawasan kumuh yang diusulkan di provinsi di Kelurahan Banjarsari dan Kelurahan Taktakan. Untuk kawasan kewenangan pemerintah pusat yang diusulkan sementara ini di Kelurahan Sepang.

Cuman masih dalam proses antara Kelurahan Sepang dan Kelurahan Banten yang mau kita usulkan itu,” ungkap dia.

Iphan Fuad berharap dengan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, penanganan kawasan kumuh dapat tuntas, walaupun tidak semua, tapi paling tidak mengurangi kawasan kumuh.

“Jadi penangannya dari bermacam-macam anggaran. Kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, karena sudah dibagi kewenangannya. (***)