BANTENRAYA.CO.ID – Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Ibu Kota meninggalkan kerusakan serius pada sejumlah fasilitas publik.Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta mencatat total kerugian mencapai Rp51,1 miliar, mencakup infrastruktur transportasi massal, kamera pengawas atau CCTV, hingga pintu gerbang tol.
Dikutip dari laman resmi _jakarta.go.id_ pada Selasa, 2 September 2025, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, kerusakan paling besar terjadi pada layanan Transjakarta.
Dari total 22 halte yang terdampak, enam di antaranya terbakar dan dijarah, sementara 16 lainnya mengalami kerusakan ringan berupa kaca pecah dan aksi vandalisme.
BACA JUGA: Dewa United Banten FC Kembali Keok di Kandang, Usai Diterkam Macan Kemayoran Persija Jakarta
“Estimasi kerugian, kerusakan infrastruktur MRT Jakarta sebesar Rp3,3 miliar, Transjakarta kurang lebih Rp41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya Rp5,5 miliar. Sehingga total kerusakan ada Rp51,1 miliar,” kata Pramono.
Pramono menegaskan, pemulihan fasilitas publik segera dilakukan.
Pembersihan halte yang rusak telah dimulai sejak Sabtu lalu, dan proses perbaikan ditargetkan rampung dalam waktu singkat.
“Kami menargetkan perbaikan halte Transjakarta dan stasiun MRT akan selesai pada 8–9 September 2025 mendatang,” ujarnya.
BACA JUGA: Malam Ini! Dewa United vs Persija Jakarta di Lanjutan Super League, Cek Link Streaming di Sini
Untuk menutup biaya kerusakan, Pramono menerangkan jika Pemprov DKI Jakarta akan memanfaatkan dana kontinjensi.
Agar penggunaan anggaran sesuai aturan, pendampingan Kejaksaan Tinggi atau Kajati juga diminta sejak awal.
“Kami sudah meminta izin kepada Kajati untuk dilakukan pendampingan, tentunya untuk itu yang digunakan adalah dana kontinjensi,” jelasnya.
Meski mengalami kerusakan cukup parah, Pramono memastikan layanan transportasi massal tetap berjalan. Per 1 September 2025 pukul 05.00 WIB, seluruh rute Transjabodetabek di 14 koridor sudah kembali beroperasi.
BACA JUGA: BRI Region 8 Jakarta 3 Gelar A Night of Gratitude, Apresiasi untuk Mitra Merchant Unggulan
“Memang ada sedikit hambatan tetapi kami yakin sekarang ini pasti sudah normal,” kata dia.
Sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat, Pemprov memberlakukan layanan gratis bagi seluruh pengguna Transjakarta dan MRT.
Kebijakan ini berlaku selama sepekan, mulai 31 Agustus hingga 7 September 2025, dengan nilai subsidi sekitar Rp18 miliar.
Di sisi lain, kebijakan mengenai pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan imbauan bekerja dari rumah (WFH) juga masih berlaku terbatas. Pramono menegaskan, langkah itu bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan kondisi keamanan di lapangan.
BACA JUGA: UMKM Tangsel Tembus Rantai Pasok Nasional, Menteri UMKM Puji Peran BRI Region 8 Jakarta 3
“Untuk sampai kapan tergantung perkembangan lapangan, kalau satu dua hari ini kemudian semuanya sudah berjalan normal, yang work from home itu kita cabut,” tandasnya.***
