BANTENR AYA.CO.ID- Anggota Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Prof Arief Anshory Yusuf menyoroti tingkat kesejahteraan hingga kebahagiaan warga Banten yang justru mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meski pertumbuhan ekonomi tinggi.
Menurut Arief, pekerja di Banten mengalami penurunan daya beli secara akumulatif dalam periode 2016 hingga 2025.
“Kalau tahun 2016 kerja di Banten, dan sekarang masih kerja di Banten, maka daya belinya secara tahunan berkurang 1,42 persen. Jadi bohong kalau ada yang bilang dulu lebih enak daripada sekarang kalau kerja di Banten.
Nggak, daya belinya menurun 1,5 persen per tahun,” kata Arief dalam Seminar BPS Banten, Rabu (14 Oktober 2026).
BACA JUGA : Fasilitas Lengkap, Berkualitas, Dan Banyak Prestasi, UNPAM Bukan Kampus Murahan
Ia menekankan bahwa 10 tahun lalu, masyarakat yang bekerja di Banten justru memiliki tingkat kesejahteraan dan daya beli yang jauh lebih baik dibandingkan saat ini.
Dalam periode yang sama, pertumbuhan upah riil karyawan di beberapa provinsi lain di Pulau Jawa mengalami peningkatan, seperti di Jakarta naik 1,74 persen, DI Yogyakarta naik 1,44 persen, dan Jawa Barat Naik 0,05 persen.
Tidak hanya masalah daya beli, Banten juga mencatatkan pertumbuhan pengeluaran per kapita disesuaikan yang menjadi salah satu komponen penting Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling lambat dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa.
“Keunggulan IPM Banten dibandingkan IPM Nasional hampir hilang, dari selisih 1,01 persen pada 2010 menjadi 0,28 persen pada 2024,” urainya.
BACA JUGA : Tiga Bos Baru BUMD Banten Diminta Berbenah
Data statistik juga menunjukkan peringkat Banten berada di posisi bawah pada hampir seluruh komponen Indeks Kebahagiaan BPS.
Menariknya, ketidakbahagiaan warga Banten bukan semata-mata disebabkan oleh materi atau apa yang dimiliki, melainkan cara dan kualitas hidup yang dijalani.
Indikator seperti rasa cemas, tekanan hidup, kemandirian, hingga hubungan sosial dan keluarga mencatatkan peringkat yang sangat rendah.
“Selain itu, ketimpangan kebahagiaan ini paling parah dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah,” urainya.
BACA JUGA : Pindah ke Lokasi Baru, Karai Ramen Siapkan Ruang Lebih Luas
Arief juga menyoroti laju urbanisasi Banten yang sangat cepat, di mana pada tahun 2035 diproyeksikan 85 persen wilayah Banten akan menjadi kawasan perkotaan.
Namun, fasilitas perkotaan yang ada dinilai belum suportif terhadap kualitas hidup warga (quality of life).
Selain itu, aktivitas ekonomi skala besar di Banten dinilai belum memberikan dampak limpahan (spillover effect) yang optimal bagi masyarakat lokal.
“Aktivitas ekonominya kurang spillover ke orang-orang yang ada di Banten. Pemerintah ke depan wajib untuk memilih pusat-pusat ekonomi di Banten supaya spill-nya ke warga daerah jauh lebih banyak,” jelasnya.
BACA JUGA : Box to Box Gaming Center Ubah Citra Rental PS Jadi Rumah Kedua Gamer
Untuk itu Arief mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk terus memperkaya dan memperbarui alat ukur kualitas hidup masyarakat, mencontoh publikasi How’s Life? yang dilakukan oleh OECD.
“Evaluasi ini penting agar kebijakan pembangunan tidak hanya terobsesi pada pertumbuhan angka ekonomi belaka, melainkan benar-benar berdampak pada kenyamanan, keamanan, dan kebahagiaan hidup warga,” kata Arif. (raden)
